Oleh : Ummu Aimar
Tagar Madam Bansos menjadi salah satu trending topic Twitter pada Kamis (21/1/2021) malam. Madam Bansos disebut-sebut sebagai petinggi PDI Perjuangan yang diduga menerima bagian terkait kasus suap bansos. Warganet juga penasaran siapa yang dimaksud Madam Bansos itu.
Menanggapi kabar tersebut, Plt Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya bakal mendalami siapa yang disebut Madam Bansos itu.
"Segala informasi berkembang yang kami terima termasuk dari media yang ada hubungan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini, pada prinsipnya tentu akan dikembangkan lebih lanjut dengan mengkonfirmasi kepada para saksi," kata Ali kepada IDN Times, (Kamis, 21/1/2021 https://www.idntimes.com)
Kasus korupsi dana bansos Covid-19 semestinya menjadi penegas bahwa korupsi bukan hanya dilakukan oleh oknum tapi secara sistemik terjadi di Negeri ini. Bahwa sudah jelas kasus korupsi di Indonesia ini telah menggurita. Pelakunya tak hanya dari kalangan pejabat-pejabat tinggi, namun praktik haram tersebut telah menjalar di berbagai elemen dan daerah dan kasusnya terus bertambah dan bebas menjamur dimana mana.
Bisa kita lihat, bahwa kasus korupsi tak kunjung teratasi hingga saat ini. Akibat tidak ada solusi tuntas untuk menghentikan kasus ini. Sistem sekuler saat ini terbukti merusak dan merugikan banyak pihak . Bahkan, Indonesia sudah berkali-kali menjadi juara negara paling korup di Asia. Begitu mirisnya menjadi juara namun dalam hal yang buruk.
Baru-baru ini, lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International merilis laporan bertajuk 'Global Corruption Barometer-Asia' dan Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India diikuti Kamboja di peringkat kedua (merdeka.com, 30/11/2020).
Saat ini, kita hidup di dalam sistem kapitalis demokrasi yang berasas pada aspek manfaat dan keuntungan membuat negeri ini melahirkan para pejabat-pejabat bermental korup yang meraup uang dengan cara yang haram dan merugikan negara dan masyarakat. Kekuasaan yang harusnya menjadi sebuah amanah untuk diemban dan dijalankan demi kemaslahatan rakyat, justru dijadikan sebagai ladang meraup keuntungan. Baik keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok.
Inilah bukti bahwa indonesia menerapkan sistem Sekuler demokrasi, bahwa sama sekali tidak mengenal halal-haram. Yang menjadi standar dalam sebuah perbuatan adalah kepentingan dan manfaat semata tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Sebab, demokrasi Sekuler telah mengajarkan manusia untuk hidup bebas dan hedonis. Meraih sebuah kebahagian dengan menghalalkan berbagai cara. Alhasil, korupsi pun salah satu jalan cepat meraih keuntungan. Perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri atau kelompok. Didalam sistem demokrasi, kekuasaan dijadikan alat oleh penguasa hingga memberikan jalan mulus dan menghasilkan oknum para koruptor untuk meraup uang .
Korupsi pun akhirnya menjadi kejahatan yang populer di era sekarang yang akut dan tidak ada solusi tuntas .
Korupsi merupakan permasalahan serius terutama bagi kehidupan masyarakat dan negara. Korupsi adalah penyakit yang tidak bisa hidup sama-sama dalam sistem kehidupan kita dan seperti parasit yang akan terus merugikan elemen masyarakat. Korupsi menyimpang dari sistem yang disepakati , korupsi bukan hanya soal perampokan. Namun bisa merugikan banyak pihak terutama masyarakat .
Selain itu juga, penyebab utama tumbuh suburnya korupsi adalah hukuman bagi para pelaku yang tidak memberikan efek jera. Dengan hukuman yang tidak konsisten dan tidak tegas membuat banyak para pelaku kejahatan, maupun korupsi tidak takut akan hukuman tersebut.
Sebab, hukuman dalam sistem demokrasi dapat diperjual belikan bagi siapa saja yang memiliki modal. Alhasil, memberantas korupsi dalam negeri demokrasi hanya sebuah ilusi.
Mengapa korupsi menggurita di indonesia? Ini disebabkan lembaga pemberantasan korupsi tak cukup ampuh menindak pelaku apalagi bila diharapkan menciptakan anti korupsi. Hasilnya tidak ada efek jera sama sekali pada pelakunya.
Lalu, Bagaimana sistem Islam memberantas korupsi?
Sesungguhnya dalam sistem Islam, salah satu pilar penting dalam mencegah korupsi ialah di tempuh dengan menggunakan sistem pengawasan yang ketat :
Pertama, ketakwaan individu. Bahwa dalam Islam ketakwaan setiap individu terhadap syariah Allah, baik para pejabat ataupun rakyat biasa merupakan puncak dari pengontrolan terhadap terjadinya berbagai tindak kejahatan termaksud praktik korupsi. Jika seseorang memiliki ketakwaan terhadap Allah, maka jelas saat mereka hendak melakukan segala aktivitasnya akan bersandar terhadap halal dan haram.
Begitupun saat menjadi pejabat negara. Para penguasa mengetahui jika kursi kekuasaan adalah sebuah amanah yang wajib dijalankan sesuai ketentuan syara', bukan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, atau demi kepentingan segelincir orang. Sehingga, mereka terhindar dari pratik haram tersebut.
Kedua, Negara wajib memberikan pegawai dan pejabat negara gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu, negara juga menetapkan perhitungan kekayaan sebelum dan sesudah mereka menjabat.
Ketiga, Negara menerapkan sanksi yang tegas dan keras bagi pelakunya segingga ada efek jera. Dengan sistem pengawasan ekstra ketat seperti ini tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi menjadi semakin kecil, karena sangat sedikit ruang untuk melakukan korupsi.
Inilah sitem Islam sebagai solusi terbaik yang layak dipakai ketika semua solusi pemberantasan korupsi sudah tidak mempan lagi. Namun sistem Islam ini hanya bisa diterapkan dalam Negara yang menerapkan sistem islam. Bukan negeri republik yang menerapkan sistem demokrasi yang tidak ada efek jera bagi pelakunya bahkan akan terus terulang .
Wallahu A'lam Bi Ash-Shawab
Tags
Opini
