Oleh : Nurfadilah
Seiring perkembangan zaman, dukungan generasi yang semakin cerdas, teknologi dan kemudahan akses internet, maka kebutuhan akan jaringan internet tentu semakin meningkat. Sehingga, perkembangan teknologi memang menjadikan semua orang menjadi produsen informasi. Namun, tidak semua orang memahami cara kerja media dan informasi yang mengharuskan laporan dibuat berdasarkan kebenaran. Bahkan, masyarakat dapat menjadi produsen informasi tak resmi karena tidak adanya upaya untuk menyaring informasi terkait kebenaran informasi. Sehingga muncul istilah hoax atau juha informasi bohong dan lebih banyak bersifat adu domba.
Berkaitan dengan fakta tersebut, nyatanya kemudahan akses internet seringkali memunculkan serangan digital yang di tujukan kepada individu, komunitas, atau bahkan kepada jajaran pemerintahan yang cukup membuat dilema bagi target serangan tersebut. Untuk itu, di awal tahun 2021 ini pemerintah berencana untuk mengaktifkan kepolisian siber. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Beliau mengatakan "Serangan digital memang dilematis, tetapi kami sudah memutuskan ada polisi siber," kata Mahfud (kompas.com, 26/12/2020).
Kabar tersebut menuai pro dan kontra, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti menilai, rencana pemerintah untuk lebih mengaktifkan kegiatan polisi siber pada 2021 mengancam kebebasan sipil, khususnya terkait kebebasan berekspresi. "Langkah pemerintah ini makin membungkam kebebasan sipil itu sendiri, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan jelas melanggar hak kebebasan berkespresi yang telah dilindungi konsitusi," kata Fatia saat dihubungi, Senin (28/12/2020).
Sementara itu, berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal II/2020 mencapai 196,7 juta atau 73,7 persen dari populasi. Jumlah ini bertambah sekitar 25,5 juta pengguna dibandingkan tahun lalu. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari provinsi Jawa Barat, yakni 35,1 juta orang. Posisi itu disusul Jawa Tengah dengan 26,5 juta orang. Lalu Jawa Timur, jumlah dengan 23,4 juta orang. Sementara, jumlah pengguna internet di Sumatera Utara mencapai 11,7 juta orang dan di Banten mencapai 9,98 juta orang. Adapun, jumlah pengguna internet di Jakarta mencapai 8,9 juta orang. Tak heran semua nformasi yang di tangkap masyarakat luar biasa kecepatannya.
Dengan adanya polisi siber, tentu makin banyak orang yang dikriminalisasi karena tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, hal ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk membungkam suara kritis rakyat dan membatasi hak partisipasi luas masyarakat dalam menyukseskan kebijakan pemerintah. Bila demikian, Indonesia akan kembali ke era otoritarianisme. Alhasil, demokrasi yang katanya suara di tangan rakyat, tak akan lagi ada maknanya. Sebab, penyelenggaraan demokrasi hanya menjadi formalitas belaka.
Oleh sebab itu, hal demikian tidak akan menjadi solusi karena terkadang nasihat dan kritik rakyat kerap kali dituding sebagai ujaran kebencian. Pejuang kebenaran sering dikriminalisasi. Sedangkan, yang ada dalam jajaran pemerintahan yang melakukan kejahatan terhadap rakyat seringnya tidak di blow up ke media. Apakah itu bentuk sebuah keadilan?
Dalam perjalanan sejarah, para ulama dan pemimpin Islam telah memberikan keteladanan dalam memberikan nasihat kepada pemimpin. Nabi Muhammad Saw pun telah mencontohkan untuk bermusyawarah dengan rakyatnya dalam urusan mereka. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan problem yang muncul dalam masyarakat. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa kalah dan dirugikan. Selain itu, musyawarah adalah salah satu bentuk win-win solution, dimana tidak ada pihak yang kalah dan yang menang.
Maka, masyarakat saat ini memerlukan kepemimpinan yang didasarkan pada musyawarah, pemimpin yang dapat mendengar suara dan keluhan rakyat, bukan pemimpin yang sewenang-wenang dan tidak peduli suara rakyatnya. Masyarakat akan merasakan kedamaian dan ketenangan, ketika, semua persoalan yang ada diselesaikan dengan melalui musyawarah. Hal tersebut hanya dapat terwujud dalam pemerintahan Islam di bawah naungan Khilafah. Sebab, Khilafah sajalah yang dapat mewujudkan masyarakat cerdas, kritis dan peduli. Waallahualam Bii Ash- Shawwab.
