Oleh: Neng Ipeh*
Banjir di Indonesia memang bukan hal baru, setiap musim penghujan beberapa daerah tentu pernah mengalami hal tersebut. Begitu pula sejumlah kawasan permukiman di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang belum lama ini mengalami banjir hingga menyebabkan ribuan rumah warga terendam dan ribuan kepala keluarga terdampak.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan potensi banjir meningkat saat memasuki awal tahun 2021 tepatnya di bulan Januari hingga Maret. Potensi tersebut bersamaan dengan prakiraan curah hujan yang tinggi berkisar antara 200-500 milimiter per bulan. Peluang banjir di Indonesia tersebut khususnya bisa terjadi di daerah Jawa Barat, disusul Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. “Cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 lalu,” ujar Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (www.radarcirebon.com/12/01/2021)
Sesungguhnya, masalah banjir bukanlah hanya masalah teknis saja, tapi juga merupakan masalah sistemis. Sebab, masalahnya juga menyangkut tata ruang yang tidak dipatuhi. Kemiskinan yang mendorong orang menempati bantaran sungai, keserakahan yang membuat daerah hulu digunduli, daerah resapan yang ditanami gedung demi pendapatan daerah, sistem anggaran yang tidak adaptable untuk atasi bencana, pejabat dan petugas yang tidak kompeten dan abai mengadakan dan mengawasi infrastruktur, penguasa dan politisi yang lalai mengurusi dan menjamin kemaslahatan rakyat dan lainnya. Semua itu saling terkait dan berhulu pada penerapan paham politik demokrasi kapitalis sekuler yang ide mendasarnya semua diserahkan kepada mekanisme pasar.
Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 41:
"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
Tentu semua kerusakan itu harus diperbaiki. Apalagi telah terlihat jelas kegagalan sistem sekuler Kapitalisme dalam memenuhi kesejahteraan rakyat. Maka tidaklah cukup perbaikan tersebut hanya pada tingkat individu dan kelompok. Sudah selayaknya pula kita mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem Khilafah yang akan menerapkan Islam secara kaffah dan mendatangkan keberkahan bagi seluruh alam.
Untuk mengatasi banjir yang melanda sebuah negeri, Khilafah akan membangun berbagai bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lainnya. Khilafah juga akan membangun kanal, sungai buatan, saluran drainase, atau apapun namanya untuk mengurangi dan memecah penumpukan volume air serta mengalihkan aliran air ke daerah lain yang lebih aman. Secara berkala juga akan dilakukan pengerukan lumpur-lumpur di sungai atau daerah aliran air, agar tidak terjadi pendangkalan.
Khilafah juga akan mengeluarkan sejumlah kebijakan agar tidak ada lagi yang menebang hutan sembarangan, mengatur syarat-syarat izin pendirian bangunan, serta menyosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan kepada seluruh warganya. Tak hanya demikian, Khilafah juga akan menangani korban bencana alam secara cepat dengan melibatkan wilayah yang terdekat dan memberikan kebutuhan sesegera mungkin agar para korban tidak terlantar.
Khilafah akan berusaha untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan aturan syara. Maka sudah sewajarnya sebagai seorang muslim kita berusaha dengan menjadi salah satu bagian dari pejuangnya dan berharap dapat melihat tegaknya kembali Khilafah di muka bumi.
*(aktivis BMI Community Cirebon)
Tags
Opini
