ULAMA WAJIB LANTANG MENENTANG KEZHOLIMAN DAN ARUS MODERASI



Oleh : maya, Ibu Rumah Tangga,  Ciparay - Kab. Bandung. 

Majelis Ulama Indonesia MUI periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025.

Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik yang dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din Syamsudin digeser Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) yang kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din Syamsudin yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din Syamsudin aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212.

Para 'ulama terdepak dari MUI dikarenakan mereka oposisi terhadap pemerintah, dan memang seharusnya seperti peran ulama jadi sebagai tolak ukur pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.
Jadi pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan kebijakan. 
Jika ulama didepak dari MUI karena mengktitik pemerintah itu jelas tindakan yang zholim yang seharusnya ulama seperti itu. Jika ada kedzoliman ulamalah yang menentang keras bukan sebaliknya malah mendukung. Para ulama shalaf sholih juga oposisi terhadap pemerintah dan selalu terdepan mencegah dan mengkritik kezholiman.

Ulama adalah perwaris para nabi yang menunjukan umat ke jalan yang lurus yakni jalan Islam yang dicontohkan Rasul dan para sahabat serta generasi ulama yg lurus setelahnya. Ulama juga yang selalu menasihati pemimpin atau pemerintah dimana mereka salah langkah. 

Ulama juga harus memurnikan ajaran agama agar tidak terpengaruhi oleh tsaqofah asing yg menghancurkan pemikiran umat islam dari ajarannya. Dan juga menentang arus moderasi yg bertentangan dengan syari'at Islam seperti Sistem Pemerintahan Demokrasi yang bukan dari islam dan bertentangan dengan Ajaran Islam. 

Ulama harus menjadi  terdepan dalam memperjuangkan tegaknya Syari'at Islam dan tegaknya sistem Islam yakni khilafah yang akan menerapkan Syari'at Islam dan mendakwahkan Islam ke seluruh dunia.
Wallahu a'lam bish showab.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak