Oleh: Ummu Syaffa
Pemilihan Calon Kepala Daerah tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19.Tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi rakyat, yang mana sampai saat ini masih banyak yang terpapar Covid-19, korban semakin lama makin bertambah, belum tahu kapan pandemi ini berakhir. Pemilihan calon kepala daerah serentak dilakukan di seluruh Indonesia. maka sudah dipastikan masyarakat yang akan berkumpul sangat banyak dan otomatis korban nantinya akan bertambah, namun penyelenggara pemilihan calon kepala daerah tetap di laksanakan.
Di lansir dari Bisnis.Com,JAKARTA.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya, banyaknya jumlah calon kepala Daerah dan Anggota penyelenggara Pemilu yang terpapar Covid-19. Selama pelaksanaan tahapan PILKADA serentak 2020.
"Perihatin 80 orang calon Kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang meninggal dunia" cuit nya.melalui akun Media Sosial Twitter @hamdanzoelfa,Jumat(27/11/2020).
Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinveksi Covid-19 tetapi Hamdan juga menarik banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinveksi virus Corona(Covid-19).
"100 orang penyelenggara termasuk ketua KPU RI terinveksi Covid-19. Betapa besar pengorbanan untuk Demokrasi "ujarnya.
Miris! PILKADA tetap berjalan dan di laksanakan serentak pada tanggal 9/12/2020. Padahal Covid -19 belum berakhir, bahkan kasus positif di Indonesia terus melonjak. Dalam waktu seminggu saja kasus positif Covid-19 berada pada posisi 13.41persen, jumlah ini naik dari Minggu yang lalu berada pada posisi 12,78 persen. Sementara presentase kesembuhan di Indonesia pada pekan ini juga turun menjadi 83,44 persen dari pada pekan sebelumnya 84,03 persen.
Jika tetap ngotot di selenggarakan PILKADA maka kemungkinan besar akan terjadi penumpukan masa di berbagai daerah di seluruh Indonesia.Maka akan menciptakan Cluster positif baru Covid-19. Jika demikian, Pemerintah terkesan lebih mementingkan PILKADA dari pada keselamatan masyarakat. Apakah ini yang dinamakan sebuah pengorbanan besar untuk Demokrasi? atau layakkah berkorban untuk Demokrasi?Rasanya ini tidak masuk akal bahkan harus berfikir seribu kali lipat.
Jika kita amati pergantian seorang pemimpin terus dilakukan sampai saat ini belum ada seorang pemimpin yang benar- benar amanah dan bertanggung jawab, serta mensejahterakan rakyat. Ada pun jaminan kesejahteraan ini hanya menjadi jualan manis penguasa. Dan rakyat terus dibuai oleh rayuan janji-janji manis namun palsu.
Faktanya penguasa hanya menjadikan rakyat sebagai tumbal, korban oleh kerakusan dan keangkuhan penguasa dengan kebijakan- kebijakan yang diterapkan oleh penguasa, sehingga rakyat harus menerima pil pahit dari penguasa yang mengakibatkan kesengsaraan pada rakyat. Apakah ini di namakan pengorbanan?Namun, rakyat yang menjadi korban demi kepentingan Elit Politik.
Demokrasi sebuah sistem yang manis dari cara penyajiannya sehingga membuat orang terlena dan terhipnotis. Dengan Jargon-Jargonnya, yakni Demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya siapa pun pemimpin, bekerja untuk rakyat dan menjaga kepentingan rakyat. Namun, faktanya Demokrasi sebenarnya adalah Transaksional, tidak lepas dari dukung mendukung antara penguasa dan pengusaha besar atau para kapital(cukong).
Maka siapa saja yang menjadi pemimpin, dapat dikatakan penguasa itu mendapat dukungan lebih kuat dari para pengusaha dibelakangnya, artinya dialah yang berkuasa. Pada akhirnya mereka akan bekerja untuk para pengusaha atau Kapital bukan bekerja untuk rakyat, maka wajar kebijakan yang dilahirkan hanya untuk kepentingan para para kapital.
Islam Melahirkan Pemimpin yang Amanah
Islam adalah Agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam memandang bahwa seorang pemimpin harus berorientasi penuh pada pelayanan terhadap apa yang di pimpinnya. Dalam bahasa Arab di kenal dengan sebutan Al Imamu Khodimul Ummah yang artinya seorang pemimpin itu adalah pelayan umat yang di pimpinnya. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan memenuhi segala kebutuhan rakyat.
Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai pemimpin yang amanah karena seorang memimpin mengemban Amanah Allah SWT dengan menerapkan Syariah Kaffah secara totalitas. Pemimpin yang Amanah mengandung konsekuensi mengelola dan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan dan kebutuhan Pemiliknya Allah SWT. Maka dari itu seorang pemimpin harus menegakkan hukum Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As- Sunah di seluruh aspek kehidupan mulai dari Individu, Masyarakat maupun Negara.
Dalam Islam seorang pemimpin daerah di pilih langsung Oleh seorang Kholifah yang di sebut dengan Wali (gubernur) dan otomatis tidak memerlukan biaya yang besar seperti sistem Demokrasi.Seorang pemimpin wajib menjaga Aset Negara dan bertanggung jawab pada Rakyat, memenuhi segala kebutuhan rakyat. Hakikatnya seorang pemimpin dalam Islam sebagai khodimul ummah atau pelayan umat dan bertanggung jawab kepada umat. karena seorang pemimpin yang amanah yakin akan di mintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT di Yaumil akhir nanti.Sudah selayaknya kita merindui pemimpin yang Adil, Amanah, bertanggung jawab dan seorang pemimpin yang menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam Naungan Daulah khilafah Islamiyah.
Wallahualam.
Tags
Opini
