Oleh: Zikra Asril, SE
Pemerintah berencana mengubah Taman Nasional Komodo menjadi wisata Geopark ala Jurrassic Park. Atas nama investasi dan pariwisata pemerintah telah memberikan konsensi kepada dua perusahaan untuk mengelola wisata Geopark tersebut. Pertama, PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) mendapat konsesi lahan 426,7 hektar di Pulau Padar dan Pulau Komodo lewat SK Menteri Kehutanan 796/MENHUT-II/2014 yang dikeluarkan pada 29 September 2014. Kedua, PT Segara Komodo Lestari (SKL) mendapatkan izin pengelolaan lahan 22,1 hektar di Pulau Rinca berdasarkan surat BKBKPM nomor 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 dan SK Balai Taman Nasional Komodo nomor 169/T.17/TU/KSA/04/2018.
Proyek ini semakin dipertegas setelah pemerintahan Joko Widodo lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019. Melalui produk hukum terbaru ini jalan bagi pemilik perusahaan semakin dipermudah untuk dapat mengantongi Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dalam kawasan Taman Nasional."
Tentu saja proyek ini menuai kecaman dari masyarakat mengingat daerah tersebut adalah habitat asli komodo yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati menilai, pembangunan proyek "Jurassic Park" tidak berbasis keilmuan. Menurut dia, alih-alih melestarikan komodo dan habitat alaminya, pembangunan tersebut justru akan membuat komodo tersiksa dan berujung pada punahnya spesies langka ini. Begitu juga ini akan berdampak terhadap masyarakat nya yang akan merasa terasing di wilayah mereka sendiri. Sementara itu Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat menyerukan dunia internasional mendesak Pemerintah RI menghentikan pembangunan destinasi Jurassic Park.
Pemerintah begitu berambisi mengejar investasi bahkan komodo pun menjadi korban kerakusannya. Nampaknya kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup terancam dalam sistem kapitalisme ini. Tak hanya manusia bahkan binatang dan alam pun terancam punah dibuatnya. Memang dalam sistem kapitalisme apapun bisa menjadi komoditi yang bisa meraup keuntungan. Tak ayal sistem ini meniadakan nilai akhlak, kemanusiaan dan nilai ilahiyah untuk meraih nilai materi semata.
Penguasa sistem kapitalisme demokrasi dalam setiap program mereka selalu berlindung dibalik jargon demi kesejahteraan rakyat, tapi nyatanya untuk kesejahteraan para pejabatnya. Sudah menjadi rahasia umum, banyak kasus korupsi yang terungkap dibalik proyek-proyek pemerintah. Begitupun dalam wisata Jurassic Park ini, investasi dibuka dengan koar-koar peningkatan ekonomi rakyat, namun nyatanya justru masyarakat pulau komodo menolak rencana ini. Jika memang demi rakyat harusnya proyek ini dihentikan pemerintah. apalagi proyek ini akan berpengaruh terhadap habitat hewan langka yang selama ini menjadi kebanggan masyarakat Indonesia. Penelitian selama ini menunjukkan penyebab punahnya suatu fauna karena rusaknya habitat mereka. Indikasi ke arah sana sudah mulai tampak pada pembangunan kawasan ini. Terlebih ketika sempat viral foto yang memperlihatkan seekor komodo yang menghadang truk proyek di daerah tersebut seakan-akan menunjukkan komodo itu pun merasa terancam dengan aktivitas pembangunan tersebut.
Ini tentu sangat berbanding terbaik dengan Sistem Islam. Baik manusia, hewan dan alam pun diberikan hak hidup yang layak untuk semuanya. Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab RA suatu kali pernah bertutur, "Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’." Begitulah khilafah memperhatikan kehidupan, termasuk hewan sekalipun. Itu terjadi karena pemimpin dalam Sistem Islam menyadari bahwa kepemimpinan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak seperti sistem kapitalisme sekarang yang meniadakan aturan Sang Khalik dalam urusan kehidupan.
Ketika penguasa sistem kapitalisme ini semakin menunjukkan kerakusannya, maka kehidupan masyarakat nya pun semakin menderita. Lantas apakah penderitaan ini akan terus dibiarkan atau justru harus dihentikan? Sebagai manusia yang berakal maka sudah pasti pilihannya dihentikan. Itu semua bisa dihentikan hanya dengan mengembalikan aturan Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Di saat itulah kehidupan sejahtera dan berkah akan diraih oleh manusia.Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (QS Al A'raf:96)
