Oleh Firda Umayah, S.Pd*
Indonesia urutan ke-4 dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting. Pemerintah diingatkan melakukan evaluasi pembangunan keluarga agar persoalan ini teratasi. "Butuh kerja keras dan serius untuk menurunkannya. Pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga karena hulu persoalan ada di sana. Bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul jika stunting masih menghantui calon generasi bangsa," kata Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan pers, Minggu (20/12) (merdeka.com/21/12/2020).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhajir Effendi mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan hanya satu badan khusus yang menangani persoalan stunting di tanah air. Harapannya agar hasilnya lebih maksimal (merdeka.com/31/10/2020).
Permasalahan stunting memang merupakan permasalahan yang tidak hanya muncul pada tahun 2020. Namun telah menimpa pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, faktanya permasalahan ini tidak segera teratasi. Pengentasan stunting yang dilakukan dengan mengoptimalkan program BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) nampaknya belum berhasil dilakukan. Apa kira-kira penyebabnya?
Disadari atau tidak, permasalahan stunting merupakan permasalahan kesejahteraan yang tidak mampu dipenuhi oleh negara. Keseajahteraan ini erat kaitannya dengan sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi negara demokrasi, negara lebih dipandang sebagai regulator bukan sebagai fasilitator. Artinya, dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan negara hanya menjadi pengatur kegiatan ekonomi, pembuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tersebut.
Sehingga, negara tak akan mampu menjamin agar setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Rakyat masih harus terus berusaha secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup ditengah himpitan ekonomi yang semakin mencekik. Kalaupun ada bantuan sosial yang diberikan pemerintah, hanya sebagian kalangan kecil saja yang mendapatkannya. Itupun tak sesuai dengan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya kepengurusan rakyat yang totalitas dengan sistem pemerintahan dan ekonomi yang benar. Sistem ekonomi kapitalis dalam sistem demokrasi hanya mengutamakan kepentingan sekelompok elit dari kalangan kapitalis untuk mengeruk kekayaan dari suatu negeri. Sistem ini menafikkan kesejahteraan yang harus diberikan kepada penduduk negeri tersebut. Sehingga, perlu sistem lain yang dapat menyelesaikan permasalahan kesejahteraan ini.
Dalam pandangan Islam, Islam memandang bahwa pemerintah adalah khadimul umat (pelayan masyarakat). Sehingga, negara wajib memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagaimana negara melakukannya? Tentu saja ini harus dilaksanakan oleh sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang benar yang sesuai dengan syariat Islam.
Dalam sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah, negara wajib mengelola sumber daya alam dan sistem ekonomi sesuai dengan nash-nash syara'. Negara harus mengelola sumber daya alam secara mandiri untuk kesejahteraan rakyat. Tidak boleh menjualnya kepada para kapitalis baik domestik maupun swasta. Negara juga wajib mengumpulkan harta untuk kas negara (baitul mal) melalui pembayaran zakat, kharaj, fa'i, jizyah, usyur, dan lain sebagainya. Semua kas negara ini harus digunakan sesuai dengan petunjuk nash syara'.
Dalam pemenuhan kebutuhan pokok, negara juga menjamin setiap laki-laki baligh untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam bidang kesehatan, negara juga memberikan fasilitas gratis kepada seluruh warga negara. Tak kalah penting adalah negara melakukan pengawasan dan kontroling ketat terhadap upaya pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara. Hal ini nampak dalam salah satu kisah dalam masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khatab dimana beliau radiyallahu anhu melakukan perjalanan setiap malam untuk keliling Madinah demi memastikan tidak ada satupun warga negaranya yang kelaparan.
* (Pendidik dan Penulis Buku)
Tags
Opini
