Oleh : Ummu Aqeela
Deklarasi pemerintahan Papua Barat menuai kontroversi. Deklarasi itu menuai kecaman dan penolakan di Tanah Air. Pada Selasa (1/12), gerakan kemerdekaan, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru. Mereka menominasikan pemimpin yang diasingkan Benny Wenda sebagai presiden sementara.
"Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintah bersatu yang menunggu,” kata Wenda merujuk pada istilah yang digunakan kelompok politik yang berharap akan terpilih untuk memerintah dalam waktu dekat.
“Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami," ujar sosok yang mengasingkan diri di Inggris ini, dikutip dari media Inggris the Guardian. Seperti diketahui Benny Wenda selama ini tinggal di Inggris, bukan di Papua Barat.
Wenda mengatakan, dalam konstitusi sementara, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia dan menjadi suar hak asasi manusia."Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka," katanya.
Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, seperti dilansir the Guardian, mengaku terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Kondisi ini membuat peningkatan risiko ketegangan dan kekerasan baru. Shamdasani mengatakan, dalam satu insiden pada 22 November, seorang remaja berusia 17 tahun ditembak mati dan seorang remaja lainnya terluka dalam baku tembak polisi. Jasad bocah itu ditemukan di gunung Limbaga di distrik Gome, Papua Barat.
Pembunuhan pendeta gereja Yeremia Zanambani, yang tubuhnya ditemukan di dekat rumahnya di distrik Hitadipa penuh dengan peluru dan luka tusuk pun menjadi perhatian PBB. Shamdasani menyatakan, Zanambani mungkin telah dibunuh oleh anggota pasukan keamanan.
"Sebelumnya, pada September dan Oktober 2020 ada rangkaian pembunuhan yang meresahkan setidaknya enam individu, termasuk aktivis dan pekerja gereja, serta warga non-pribumi. Setidaknya dua anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan," kata Shamdasani
Selain itu, Shamdasani pun menaruh sorotan terhadap 36 pengunjuk rasa yang ditangkap di Manokwari dan Sorong dalam protes pro-kemerdekaan pada akhir pekan. Mereka beraksi menjelang peringatan 1 Desember yang dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada 1961. ( https://republika.co.id/berita/qkpczw377/ini-bunyi-klaim-kemerdekaan-papua-barat-oleh-benny-wenda )
Secara kasat mata, adanya deklarasi tersebut membuktikan bahwa negara gagal total dalam menyelesaikan gejolak di Papua yang sudah berlangsung sekian lama. Berbagai konflik kepentinganpun sebenarnya sudah terjadi sejak penandatanganan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menetapkan penyerahan Papua barat dari Belanda ke Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak pernah mampu mengusir cengkeraman kekuatan asing di bumi Cendrawasih hingga saat ini. Seperti AS yang dianggap ‘berjasa’ menekan Belanda agar angkat kaki dari Papua, hingga dibiarkan menguasai gunung emas Freeport.
Adapula Australia yang secara transparan mendukung separatisme Papua karena memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di wilayah itu. Apalagi, AS dan Australia memiliki kepentingan strategis sebagai Quad Indo Pacific. Demikian pula Inggris, yang memberi suaka pada Benny Wenda , Ketua Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan bahkan sebagai warga Oxford diberi gelar ‘peaceful campaigner for democracy’ yang secara jelas tak mau perusahaan migasnya, British Petroleum (BP), kehilangan sumber eksplorasi utamanya. Tak ketinggalan Cina, yang bersaing secara ekonomi dengan Barat, disinyalir turut berambisi menanam pengaruh di kawasan Pasifik dengan menggelontorkan bantuan pada negara-negara Melanesia. Wajar jika negara-negara itu kerap menyuarakan kebangkitan Melanesia serta mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasannya. Dan jangan lupa, PBB, sekalipun dalam Sidang Majelis Umum ke-74 tahun ini tidak mengagendakan referendum Papua, tapi opini umum yang disebarluaskan di forum itu oleh media Barat turut memicu keberpihakan dunia akan penyelesaian kasus HAM Papua, yang tak mustahil berujung pada isu kemerdekaan.
Ditambah lagi dengan pergonta gantiann rezim yang berkuasa di Indonesia, sejak Orde lama hingga rezim saat inipun tidak mampu menyelesaikan masalah Papua. Tawaran solusinya selalu hanya sebatas pengalihan tanggung jawab, baik dalam bentuk referendum dengan potensi Papua merdeka, ataupun Otonomi Khusus dengan peluang penguasaan pihak kuat, termasuk korporasi asing. Padahal jika diteliti lebih dalam, penyebab kekisruhan dan gejolak yang terjadi di Papua hanya satu. Yaitu karena Pemerintah yang saat ini berdiri tidak pernah memposisikan sebagai ‘Ri’ayatun Naas’, yakni sebagai tonggak pengri’ayah umat dari segi keamanan, kenyamanan, martabat dan hajat rakyat Papua, baik itu penduduk asli ataupun pendatang. Janji-janji perbaikan ekonomi hanyalah tong kosong nyaring bunyinya, nyatanya perbaikan itu hanya difokuskan bagi penguasa , pengusaha dan antek-anteknya.
Keberlangsungan kolonisasi dan imperialisasi tersebut dikontrol para elit oligarki politik nasional dan elit tentara (termasuk polisi) dalam rangka merebutkan, menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi-politik yang tersedia. Semua itu dilakukan atas nama NKRI yang tak terpisah dari Papua. Dalam skema itu, aparat birokrasi sipil di Papua, politisi, kaum pemodal (kapitalis) dan kaum borjuis lokal berperan sebagai instrumen pendukung. Tak dapat dipungkiri, kolonisasi Indonesia telah membawa dampak negatif yang luar biasa bagi tanah air dan rakyat Papua Barat. Dimulai dari pengurasan sumber daya alam (SDA) Papua oleh jejaring korporasi global dan nasional yang direstui negara. Tanah dan kawasan potensial milik masyarakat adat Papua diambil alih atas nama pembangunan dan investasi di sektor pertambangan, kehutanan, pertanian hingga perkebunan sawit skala raksasa berbasis pemukiman kaum pendatang.
Akibatnya masyarakat adat (pribumi) Papua sebagai bagian masyarakat adat internasional yang perlu dilindungi dan diberdayakan hak-haknya atas budaya dan sumber daya alamnya, kini terseok-seok menghadapi kekuatan negara dan modal yang menindas secara sistematis. Kondisi ini terjadi ketika ruang dimana mereka hidup dan sumber daya alamnya (SDA) telah dirampok demi pembangunan dalam konteks ke-Indonesiaan. Ribuan hektar hutan Papua telah ditebas, perut bumi dan lautnya masih terus dijarah untuk diambil isinya.
Harapan indah Papua menjadi sejahtera seolah menjadi mimpi yang tak kunjung usai, bumi cendrawasih dengan kilauan emasnya yang terpendam itu tidak mampu membuat rakyat yang tinggal disana berkilau layak emas yang dipendam dibuminya, namun semakin buram terkubur dibawah puing-puing penjajah dari luar dan juga dari dalam. Ini membuktikan bahwa segala hal yang bersumber pada hawa nafsu manusia akan berujung kehancuran belaka. Sistem yang saat ini dibanggakan mampu menjadi payung umat, justru makin menghujani umat dengan ketidakadilan, penindasan dan pemerasan. Umat yang seharusnya teriayah justru diperdaya dengan banyak janji dan tipu daya.
Untuk itu dengan segala urgensi yang melanda saat ini, di Papua maupun dibelahan bumi mana saja khususnya Indonesia, harusnya membuat umat berfikir dan sadar bahwa satu-satunya jalan untuk mengembalikan martabat pada tempatnya hanya dengan kembali kepada hukum-hukum Allah secara kaffah melalui bingkai kepemimpinan Khilafah Islamiyah. Secara historis Khilafah sudah tegak selama 13 abad dan memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu lebih dari 2/3 dunia. Amerika yang dulunya belum pernah menjadi negara adikuasa saja sekarang menyandang predikat negara adikuasa. Jika saja umat Islam bersatu menegakkan Khilafah yang sudah pernah menjadi adikuasa selama 13 abad lamanya, meliputi 50 negara lebih dinaunginya adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi, bahkan adalah sebuah kepastian. Jika kita merujuk dan menyakini janji Allah dan sabda Rasulullah.
Rasulullah Saw. bersabda: ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ
“Kemudian akan ada lagi Khilafah yang menempuh jejak Kenabian”. (HR Ahmad).
Karenanya, menegakkan kembali kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah, dimana didalamnya diterapkan hukum-hukum Allah secara kaffah adalah hal yang wajib diperjuangkan. Karena hanya dengan jalan inilah, segala problematika umat dapat teratasi dengan cara dan jalan jelas. Dan sudah pasti jika Khilafah itu tegak, bumi cendrawasih pun akan kembali mengepak dengan begitu eloknya.
Wallahu’alam bishowab
