Oleh: Ummu Zayta
Presiden Joko Widodo telah melantik enam orang menteri dan sejumlah wakil menteri di Istana Negara pada Rabu, 23 Desember 2020. Salah satunya, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang dilantik menjadi menteri Agama.
(VIVA.co.id/24/12/2020)
Sebagai tokoh NU, Gus Yaqut dikenal keras dalam memegang komitmennya menangkal radikalisme dan membela kaum minoritas.
Seperti menteri agama sebelumnya Gus Yaqut menegaskan bahwa dia bukan menteri untuk satu agama, melainkan semua agama. Terbukti ketika ia menghadiri perayaan Natal di GPIB Immanuel (Gereja Blenduk) Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis malam 24 Desember 2020.
(Liputan6/25/12/2020)
Gus Yaqut pun berencana mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah. Padahal selama ini dua kelompok tersebut sudah clear menjadi kelompok terlarang.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama (MUI) Anwar Abbas meminta Menteri Agama untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan soal rencana afirmasi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah.
"Saya mengimbau menteri agama untuk berhati-hati. Karena masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif karena dia bersifat teologis," ucap Anwar kepada (Tribunnews.com/25/12/2020).
Program lain yang akan diluncurkan adalah menyebarluaskan paham Pluralisme (menyamakan semua agama) yang digadang-gadangkan mampu menciptakan kerukunan antarumat beragama. Salah satunya tercermin pada pengucapan selamat Natal dan tahun baru bahkan ikut merayakannya di setiap penghujung tahun.
Benarkah akan terwujud keadilan dengan program pluralisme, penangkalan radikalisme dan membela kaum minoritas?
Alih-alih dianggap mampu menciptakan kerukunan, Pluralisme ataupun penangkalan radikalisme justru dijadikan dalih untuk menyudutkan umat Islam yang konsisten terhadap prinsipnya, (berpegang pada syariat/ajaran Islam) hingga dianggap fanatik, mau menang sendiri, dan selanjutnya di cap sebagai radikal.
Sebagai agama mayoritas, Islam memandang pluralisme bertentangan dengan Islam. Karena jelas dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Sebagaimana firman Allah SWT إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ ”Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (QS Ali Imran ayat 19).
Sekalipun sudah begitu jelas pertentangan pluralisme dengan Islam dan diperkuat Fatwa keharamannya oleh MUI yang ditetapkan tahun 2005, tetapi paham ini sangat masif diaruskan.
Menyebarkan isu pluralisme dan penangkalan radikalisme hanyalah senjata untuk menyudutkan kaum mayoritas. Ketika ada kasus intoleransi yang menimpa umat Islam menguap begitu saja. Sementara jika menimpa umat lainnya, tanpa banyak investigasi, langsung berbagai cap buruk ditujukan kepada umat Islam, sebagai teroris, radikal, antikeragaman, dll, dan ini terus saja berulang.
Sebagai kaum mayoritas, seharusnya umat Islam cerdas dalam menyikapi kebijakan yang tidak berpihak kepada kebenaran yang sifatnya mutlak berdasarkan akidah dan aturan Sang Pencipta. Kebenaran bukanlah relatif sebagaimana yang biasa didengungkan.
Oleh karena itu, kran kebebasan yang dilindungi sistem di negeri ini selamanya tidak akan mampu memecahkan problematika kehidupan. Karena tidak akan pernah ada aturan yang tegas dan jelas, yang ada aturan suka-suka yang berkuasa. Sehingga sudah menjadi perkara mendesak bahwa umat butuh kepada sistem yang benar dan datang dari aturan Sang Pencipta.
Namun, bisakah terwujud dalam sistem Demokrasi?
Tags
Opini
