Oleh: Ummu Salman
(Relawan Media Baubau)
Kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat. Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia. "Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963," kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020). (tribunnews.com, 4/12/2020)
Papua selalu bergejolak. Upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia terus menggaung dari bumi cendrawasih ini. Sesungguhnya, upaya disintegrasi tersebut muncul karena kegagalan negara selama ini dalam memberikan keadilankeadilan dan kesejahteraan.
Sebagai wilayah yang kaya akan berbagai sumber daya alam seperti emas dan hutan, namun kekayaan sumber daya alam tersebut tak seiring dengan kesejahteraan rakyat papua. Rakyatnya selalu berada dalam keterbelakangan dan jauh dari hidup yang layak. Semua itu terjadi karena para kapitalis asing atas nama hak konsesi, dibiarkan mengangkangi tanah Papua, sehingga tak menyisakan sedikitpun bagi rakyat Papua.
Yang membuat makin miris, Dunia internasional pun terus memberi sinyal dukungan atas kemerdekaan Papua. Hal ini pernah dinyatakan oleh Jacob Rumbiak, yang mengklaim dirinya sebagai Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat. Dia sesumbar mengatakan bahwa mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang. (merdeka.com, 20/6/2012)
Sebaliknya pemerintah pusat lebih banyak beretorika dibanding memberantas tuntas benih disintegrasi. Rezim silih berganti, namun papua tak memgalami banyak perubahan. Masuknya campur tangan asing dalam upaya disintegrasi papua terkesan didiamkan oleh penguasa.
Belajar dari pemisahan timur-timur di masa lalu, disintegrasi tersebut didasarkan atas demokrasi yaitu kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Semestinya hal tersebut telah cukup bagi kita untuk menolak sistem demokrasi, karena sistem tersebut telah terbukti menjadikan wilayah Indonesia terpecah. Jika makin banyak wilayah yang ingin memisahkan diri dan membentuk negara kecil-kecil, maka ini akan mengakibatkan semakin mudahnya negara-negara tersebut terjajah oleh negara imperialis asing.
Selanjutnya mencari sistem alternatif lain yang dapat membawa kesejahteraan serta mencegah disintegrasi bangsa. Sistem alternatif tersebut adalah sistem Khilafah yang menerapkan syariah Islam. Khilafah akan menghentikan berbagai campur tangan asing termasuk dalam penguasaan kekayaan sumber daya alam dalam negeri. Negara sebagai perwakilan rakyat, akan mengelola sendiri berbagai kekayaan alam tersebut yang hasilnya akan didistribusikan bagi rakyat dalam bentuk pembiayaan pembangunan maupun pelayanan.
Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan akan dijamin oleh negara bagi tiap-tiap warga negara. Begitu juga pendidikan, pelayanan kesehatan dan keamanan akan diperoleh setiap warga negara dengan gratis.
Patokan dalam pendistribusian kepada setiap daerah adalah berdasarkan kebutuhan daerah tersebut, tanpa memandang besaran pemasukan yang diberikan oleh setiap daerah. Sebab Islam mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan diantara rakyat dan antar daerah.
Wallahu 'alam bishowwab
Tags
Opini
