Oleh: Umm Ilma
Rentetan tudingan bahwa rezim Joko Widodo identik dengan zaman Orde Baru alias Orba di era Presiden ke-2 RI Soeharto terus terdengar di moment satu tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menggaung bersama adanya aksi menolak UU Ciptaker. Unjuk rasa di jalan, hingga ada yang mengupayakan melawan di Mahkamah Konstitusi. ( Jakarta, CNN Indonesia).
Sebenarnya tudingan ini bukan terdengar pertama kali di tengah demo tolak UU Ciptaker. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan terdapat indikator yang bisa mengonfirmasi ragam tudingan publik bahwa rezim Jokowi identik dengan orba.
Pertama, adanya pembatasan kebebasan sipil. Menurutnya hal itu bisa dilihat dari cara pemerintah merespons kritik publik, baik dari langkah mengondisikan media massa hingga mengkriminalisasi aktivis. “Karena saya dengar media yang sengaja ditahan dalam arti membatasi pemberitaan dan sebagainya,” kata Khoirul Umam saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu ( 21/10). “Kemudian, bagaimana kriminalisasi terhadap jurnalis, respon aparat terhadap masyarakat sipil mulai dari NGO, akademisi, kampus," imbuhnya.
Kedua, bisa dilihat dari cara pemerintah memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menciptakan stabilitas keamanan dan politik, dan ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah elemen masyarakat sipil. “Memang bias tapi faktanya dikonfirmasi oleh teman masyarakat sipil di NGO, media, dan salah satu media massa memberikan penjelasan itu, bagaimana aparat penegak hukum dimanfaatkan, " kata Direktur Eksekutif Romeo-Strategic Research and Consulting itu.
Ketiga, terlihat dari “perselingkuhan" antara kekuatan bisnis dan kekuasaan yang semakin vulgar terjadi. Menurutnya, perselingkuhan itu telah terlihat terjadi sejak pengesahan revisi UU KPK hingga pengesahan UU Minerba dan UU Ciptaker. Hal ini senada dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin yang mengatakan salah satu indikasi yang bisa mengidentikkan rezim hari ini dengan orba adalah adanya penangkapan sejumlah masyarakat yang mengkritik pemerintah lewat media sosial.
Inilah wajah asli demokrasi yang diterapkan di negeri ini bahkan di berbagai negeri-negeri muslim. Dalam demokrasi yang menganut pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat tapi pada kenyataanya bukanlah rakyat yang berdaulat melainkan mereka para pemilik modal yakni para korporasi. Jadi wajar jika sebenarnya demokrasi adalah dari korporasi oleh korporasi dan untuk korporasi. Dari sini bisa dilihat bahwa sesungguhnya kebijakan yang diambil oleh pemerintahan berbasis demokrasi tidak lain adalah lebih mengedepankan kepentingan para korporasi dan bukan rakyat.
Selain itu, negara yang katanya demokratis yang memberi kebebasan siapapun untuk berpendapat, pada kenyataannya justru yang mengkritik kebijakan pemerintah akan ditangkap, sedangkan para pejabat yang justru menjual asset negara tidak diperlakukan sebagai penjahat. Di sini tampak sekali bahwa rasa keadilan dan kesejahteraan hanya bisa dirasakan oleh beberapa elit politik termasuk para pengusaha sedangkan rakyat kecil yang sekedar menginginkan keadilan tidak mendapatkan hak-haknya dengan layak.
Sudah saatnya umat bangkit bersatu untuk mewujudkan keadilan dan melenyapkan kezaliman. Karena hari ini sejatinya umat Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia tidak mendapatkan perlakuan yang baik oleh para penguasa negeri-negeri muslim meski mereka mengaku muslim. Dan perlu disadari bahwa sistem aturan kehidupan yang diadopsi negeri-negeri muslim termasuk Indonesia yakni kapitalis sekuler adalah sistem yang bertentangan dengan fitrah manusia sehingga wajar jika dalam perjalanannya menghantarkan kepada kehidupan yang sempit.
Disisi lain, Islam datang dengan seperangkat aturan yang begitu sempurna karena memang berasal dari Dzat Yang Maha Sempurna yakni Allah SWT. Dan aturan dalam Islam bisa memuaskan akal, menentramkan hati dan sesuai dengan fitrah manusia. Seperangkat aturan itu adalah Syariah Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan aturan ini hanya bisa diterapkan dalam institusi yang dikenal dengan Khilafah. Dan Khilafah inilah yang akan memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia baik muslim maupun non muslim. Dan Khilafah inilah yang akan mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alaamiin.
Wallahu a’lam bish-showab.
