Oleh : Shinta Putri
Aktifis Forum Peduli Negeri
Lembaga Indikator Politik Indonesia mencoba memotret kondisi demokrasi di Indonesia melalui survei opini publik. Salah satu yang menjadi variabel yakin hak menyatakan pendapat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pihaknya menanyakan setuju tidaknya responden dengan adanya pernyataan bahwa warga makin takut dalam menyatakan pendapat. (merdeka.com)
Rezim jokowi berjanji dalam kampanyenya akan menjaga demokrasi dengan baik, apalagi dalam kebebasan berpendapat. Jokowi mau menerima semua kritik jika kinerjanya tidak benar. Hal ini di sambut baik oleh para simpatisan. Faktanya setelah menjabat, janjinya hanya sebuah retorika. Dengan kekuasaannya, Jokowi malah semakin represif menggerakkan jajaran TNI dan Polri untuk membungkam siapa saja yang melakukan kritik.
Contoh yang terjadi pada demontran di Kendari, Sulawesi dari kalangan mahasiswa dua meninggal karena bentrok dengan polisi, jurnalis sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya. Begitu juga aktifis dakwah seperti ustadz Ali Bahasyah dan despianor seorang guru honorer dijerat pasal melanggar UU ITE. Penolakan terhadap UU Ciptakerja juga tidak digubris oleh rezim Jokowi.
Paradoks yang mengatakan menjaga demokrasi dengan menjunjung tinggi pendapat rakyat faktanya di lapangan tidak mengamalkan demokrasi. Bukti bahwa negara yang menjujung demokrasi tidak bisa berkomitmen dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Karena sistem demokrasi hanya menjaga hubungan baik dengan para kooporasi. Yang memiliki kepentingan diutamakan apapun yang menjadi hambatan di tindak sesuai hukum rimba, aturan mereka buat sendiri untuk menghabisi lawannya.
Sikap kritis dari kalangan masyarakat di bungkam dengan UU baru. Aturan Undang-Undang untuk menjaga para kooporasi agar aman di negeri ini. Sikap anti dengan kritik pun pernah dilakukan di masa orde baru dulu. Seharusnya pemerintah melakukan penstabilan kondisi ekonomi, politik, keamanan sosial didalam negerinya. Bukan membungkam mereka yang kritis dengan aturan yang justru menodai kebebasan berpendapat.
Kerancuan terhadap penerapan demokrasi terjadi di negeri ini. Sikap tidak adil penguasa kepada hukum yang berlaku, jika kesalahan dilakukan pihak pro rezim seperti statemen Victor Laiskondat, Ade Armando, Rahmawati tidak terproses ke ranah hukum. Akan tetapi jika kritik atau dakwah dari pihak oposisi yang tentunya membahayakan bagi kekuasaan rezim, maka hal ini segera di proses ke persidangan. Seakan-akan terjadi standar ganda dari penerapan hukum tersebut. Hukum tumpul keatas tajam ke bawah.
Bisakah hal ini dikatakan pengemban demokrasi yang loyal? Rakyat hanya digombalin dengan janji-janji palsu dan omong kosong. Jika sedang pemilu rakyat di elu-elu akan memberi yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Jika sudah berkuasa rakyat diabaikan bahkan di tindas habis-habisan. Beginilah bobroknya negara yang menganut paham demokrasi kapitalis, tidak akan menghasilkan pemimpin yang loyal terhadap bangsa dan negara serta agamanya.
Sebagai mayoritas muslim terbesar, Islam memiliki perbedaan pendapat tentang mengkritik penguasa yang mana justru di anjurkan sesuai dalam hadist. “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw, seraya bertanya, “Jihad apa yang paling utama.” Rasulullah saw menjawab,’ Kalimat haq (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang lalim.“ [HR. Imam Ahmad]
Mengkritik sama juga muhasabah (mengoreksi) kepada penguasa jika penguasa melakukan kedzaliman terhadap rakyatnya. Karena dalam Islam menetapkan standar baku dalam menyikapi perbedaan pandangan antara rakyat dengan penguasa, sehingga antara rakyat dengan penguasa tidak ada jarak pemisah. Begitu juga penguasa dalam Islam juga tidak menerapkan hukum dengan standar ganda yang tidak jelas. hukum Islam tegas dalam menetapkan hukuman bagi pihak yang bersalah.
Sebagai seorang pemimpin yang hanya manusia biasa tak luput dari kesalahan baik di sengaja maupun tidak. Kritik mencegah kita dari berbuat lalai. Hanya sistem Islam yang membuat rakyat menjadi tenang, aman, dan damai. Pemimpin yang mampu mengayomi dan melindungi rakyat. Bukan pemimpin yang membungkam hingga membuat teror bagi siapa yang menghalangi jalannya. Semoga kita segera di pertemukan dengan sosok pemimpin yang didambakan seluruh rakyat.
Wallahu a'lam bishawwab.
Tags
Opini
