Oleh : Rahmawati (Muslimah Kendari)
Kota Baubau memiliki potensi besar untuk pembangunan industri perikanan dan kemaritiman, lokasinya yang strategis dalam pengembangan industri perikanan terpadu serta berada di tengah-tengah kawasan Indonesia membuat investor asing tertarik untuk menjalin kerjasama. Salah satu Negara yang berminat adalah Korea selatan (telisik.id, 31/10/2020)
Melihat potensi tersebut, seorang investor asal Korea selatan Kyeong-Sik Jang didampingi Tom Jeong, mantan penasehat pada Lemdiklat Polri dan Kalla Cho seorang konsultan dibidang industri kemaritiman dan perikanan yang difasilitasi oleh Halim Kalla, seorang pengusaha nasional, menawarkan investasi di kota Baubau.
La ode Ahmad Manianse selaku wakil walikota Baubau yang menerima kunjungan investor dari Korsel tersebut di rumah jabatannya beberapa waktu lalu mengungkapkan “Maksud kedatangan calon investor tersebut adalah ingin melihat peluang industri perikanan di kawasan Baubau dan sekitarnya. Tujuannya agar membangun industri perikanan terpadu dengan adanya kepastian pasar, utamanya adalah pasar Korea,” ujarnya, Jumat (30/10/2020).
Tawaran tersebut mendapatkan peluang dari pemerintah setempat, dan ini merupakan kesempatan besar bagi kota Baubau dalam membangun industri perikanan dan kemaritiman. Dilihat lebih dekat, potensi kekayaan alam Indonesia sangat melimpah ruah sampai negara asing pun berlomba-lomba menanamkan saham untuk mengelolanya.
Datangnya negara asing disambut baik oleh pemerintah karena dari investasi tersebut diharapkan dapat terjalin kerjasama dan dapat meningkatkan keuangan negeri ini. Cina misalnya merupakan salah satu negara investor yang sudah lama bekerjasama dengan indonesia dan telah membangun banyak infrastruktur. Sekarang, akan masuk investor asing dari negara ginseng atau Korea selatan dan mulai bernegosiasi untuk mengelola bidang perikanan dan kemaritiman.
Berharap pada investasi asing adalah watak dari sistem Kapitalisme, yang beralasan jika negeri sendiri tidak mempunyai sumberdaya manusia yang mumpuni ataupun anggaran yang tidak cukup karena biaya pengelolaannya terlalu besar.
Namun, dibalik euforia penyambutan terhadap investor asing, masih banyak urusan rakyat yang belum dituntaskan oleh pemerintah dan merupakan suatu kewajiban bagi mereka untuk menyelesaikannya. Seperti masalah kemiskinan masih merajalela begitupun dengan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal bahkan kelaparan masih turut dirasakan sejumlah besar rakyat negeri ini.
Namun perhatian pemerintah terkait dengan hal demikian tidak ada. Malah melirik para investor agar mau berinvestasi dan mendapat keuntungan sementara kalangan bawah semakin terjerit. Dalam sistem ini, orang yang memiliki uang semakin senang sedangkan orang miskin semakin kesusahan.
Padahal perlu dipahami jika masuknya investor asing ke Indonesia membawa kesengsaraan bagi rakyat karena mereka tidak akan menikmati kekayaan alam hasil bumi negeri sendiri yang dapat dimiliki secara cuma-cuma. Keberadaan investor asing akan menguras hingga habis sumber daya alam (SDA) kita, kemudian hanya akan meyisakan limbah bagi pribumi. Bagaimana bisa, rezim masih menutup mata terkait hal ini?
Berbeda dengan sistem Demokrasi-Kapitalisme, aturan Islam memandang jika penguasaan dan pengelolaan SDA tidak boleh diserahkan kepada per individu, baik asing maupun pribumi. Hal dikarenakan dapat menghilangkan kedaulatan bagi negara pemilik SDA dan dapat dipastikan investor asing yang mengelola bidang strategis dan vital tersebut akan dengan seenaknya melakukan praktik bisnis yang merugikan rakyat.
SDA seharusnya dikelola oleh negara kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk menunjang kesejahteraan mereka. Namun, konsep dan penerapan seperti ini hanya dapat ditemukan dalam negara yang menerapkan aturan Islam secara kaffah atau menyeluruh (Khilafah). Maka, sudah seharusnya saat ini umat Islam berlomba-lomba dalam memperjuangkan kembalinya Khilafah agar kesejahteraan yang diinginkan bisa tercapai. Wallahu a’lam.
