Oleh: Fina Fadilah Siregar
Para Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja yang ada di beberapa perusahaan di Deliserdang mendatangi kantor Bupati Deliserdang, Selasa (17/11/2020). Mereka mempersoalkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021 yang direkomendasikan tidak mengalami kenaikan.
Kedatangan mereka untuk meminta Bupati Ashari Tambunan tidak terburu-buru merekomendasikan besaran UMK kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
"Kami tentu menolak usulan upah dari Depeda karena tidak ada kenaikan tahun 2021. Sepengetahuan kami tidak semua industri atau perusahaan terdampak Covid-19 malah ada yg usahanya mengalami trend positif sehingga tidak naiknya Upah di tahun 2021 merupakan suatu hal yg klise bagi kami pekerja buruh. Kalau saat ini ada edaran dari Menteri dan Gubernur apakah mesti memang harus diikuti. Kami minta jangan diikuti kali sama Pak Bupati karena daerah lain ada yang menaikkan," kata Riki.
Arman salah satu PUK lainnya menyebut tidak naiknya upah adalah bentuk ketidakadilan dari pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. "Perusahaan kalau seperti ini bisa merajalela mereka nanti. Makanya itu kami minta supaya pak Bupati bisa merekomendasikan untuk dinaikkan. Saya rasa bukan sebuah kebijakan yang baik kalau tidak dinaikkan. Tahun sebelumnya juga kesejahteraan buruh juga belum maksimal meskipun ada kenaikan apalagi saat ini tidak dinaikkan. Harapan kami harus naik," kata Arman.
Para buruh berpendapat bahwa kalau setiap tahunnya kebutuhan ekonomi juga selalu merangkak naik. "Upah adalah urat nadi dan ini fakta yang tidak bisa dibantah. "Buruh bekerja untuk mendapatkan upah dan untuk sejengkal perut. Setiap tahun terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, belum lagi kita bicara sewa rumah atau uang kos. Anak anak buruh yang tentu kebutuhannya bukan semakin kecil tapi semakin besar. Tentu hal hal inilah yang menjadi pertimbangan kita. Makanya kita minta Pak Bupati tidak usah tergesa-gesa merekomendasikan usulan upah ke Gubernur," ucap Rian, perwakilan buruh.
Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa berharap kesejahteraan buruh meningkat dalam sistem kapitalis bagai mimpi di siang bolong. Kesejahteraan buruh meningkat adalah hal yang mustahil terjadi karena para buruh hanya dimanfaatkan dan diperas tenaganya, namun upah yang diberikan tidak sesuai dan kesejahteraan mereka tidak pernah menjadi perhatian utama pemerintah.
Para pemimpin dalam sistem demokrasi hanya mensejahterakan para kapital (pemilik modal). Siapa yang bisa menanamkan modal besar, dialah yang akan mengatur negeri ini sedemikian rupa. Begitu banyak dana yang harusnya digelontorkan untuk upah buruh, tetapi malah dinikmati oleh para pemilik modal melalui tangan-tangan penguasa di negeri ini, sehingga para buruh mendapatkan upah yang minim di perusahaan tempat mereka bekerja, terlebih buruh yang bekerja dengan sistem kontrak (outsourcing). Jangankan mendapatkan kesejahteraan, untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kesulitan. Jadi, yang sesungguhnya sejahtera adalah para kapital, bukan para buruh. Kesejahteraan buruh hanya ilusi yang terus menggema, tapi tidak pernah terjadi.
Satu-satunya yang mampu mewujudkan kesejahteraan para buruh adalah Islam. Dalam sistem Islam, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja dan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial, yakni nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja.
Sebagaimana dalam hadits disebutkan:
"Bayarlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan." (HR Baihaki).
Dalam Islam, gaji pekerja diberikan sesuai dengan pekerjaannya, sehingga para pekerja memperoleh keadilan dan otomatis mendapatkan kesejahteraan.
Begitulah adanya bila aturan Islam yang digunakan dalam tatanan kehidupan, termasuk dalam urusan kesejahteraan para buruh. Tak akan ada yang merasa terzhalimi, malah akan merasakan keberkahan dalam hidup.
Jadi, sudah saatnyalah kita mencampakkan sistem demokrasi dan menggantinya dengan sistem Islam, karena hanya sistem Islamlah semua problematika kehidupan menemukan solusi yang hakiki. Wallahu a'lam bish showab.
Tags
Politik
