(Oleh : Rantika Nur Asyifa)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberkan sejumlah warisan dari Belanda untuk Indonesia. Warisan itu mulai dari utang hingga kondisi perekonomian yang rusak.
"Dari sisi ekonomi waktu kita merdeka, kita diberikan warisan Belanda tidak hanya perekonomian yang rusak namun juga utang dari pemerintahan kolonial," kata dia dalam pembukaan Ekspo Profesi Keuangan 2020 melalui video conference, Senin (12/10/2020) kemarin.
Sri Mulyani menyebut sejak menjadi negara merdeka, Indonesia sudah memiliki utang. Perang yang terjadi juga membuat harta kekayaan yang dimiliki Indonesia menjadi rusak.
"Jadi waktu kita memulai dari pemerintahan untuk menjadi negara Indonesia merdeka itu secara keuangan kita tidak dengan balance sheet yang 0. Dengan neraca kita kemudian 'oh kita memiliki semua harta kekayaan', enggak. Pertama harta kekayaan yang ada rusak karena perang," tuturnya, (detikfinance.com, 13/10/2020).
Karena dengan menggunungnya utang yang dimiliki oleh Negara, Bank Dunia mengumumkan bahwa Indonesia berada diperingkat 10 dengan utang luar negeri terbesar. Pemerintah merespons laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 itu.
Laporan yang terbit pada 12 Oktober 2020 ini berisi data dan analisis posisi utang negara di dunia di mana dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar, termasuk Indonesia.
Pada paparan perbandingan tersebut, terlihat bahwa utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16. Dengan ekonomi yang besar, utang Pemerintah (tanpa BUMN dan swasta) relatif rendah, yakni 29,8 persen di Desember 2019.
"Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media kemarin, sebagian besar utang Pemerintahnya diatas 50 persen, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya," demikian penjelasan Kemenkeu, (Bisnis.com, 14/10/2020).
Alih-alih menyelesaikan problematika utang yang sudah menggunung, Kemenkeu Indonesia kembali dinobatkan sebagai Kemenkeu terbaik saat utang negara menggunung dan tak mampu membuat kebijakan untuk mengatasinya.
Seperti diketahui baru-baru ini Menkeu Sri Mulyani baru saja meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 dari majalah Global Markets. Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima Sri Mulyani dari majalah yang sama, setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa.
Menurut Global Markets, Sri Mulyani layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani ekonomi Indonesis di pandemi corona (Covid–19).
Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti penghargaan yang didapatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Media luar negeri mampu menilai bahwa Menkeu Sri Mulyani merupakan menteri keuangan terbaik. Sedangkan menurut Fadli Zon realitanya saat ini perekonomian di Indonesia semakin sulit.
"Ini adalah satu pertanyaan yang menurut saya perlu disikapi, karena diberikan oleh sebuah majalah atau institusi bahwa apa yang dilakukan oleh menteri keuangan itu dan kebijakan-kebjikannya bisa dianggap sebagai menteri keuangan terbaik," papar Fadli Zon.
" Sementara realitasnya kita merasakan bagaiman ekonomi kita semakin sulit," sambung Fadli Zon.
Dipaparkan Fadli Zon, saat ini Indonesia banyak menghadapi masalah ekonomi. Seperti nilai tukar rupiah yang melemah dan juga utang negara yang terus menumpuk, (TribunPalu.com, 17/10/2020).
Solusi Islam Mengatasi Jebakan Utang Luar Negeri
Ditinjau dari pemasukan negara dalam sistem pemerintahan Islam, sumber-sumber pendapatannya diperoleh dari:
Pertama, kepemilikan negara (milkiyyah ad-daulah). Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diserahkan kepada khalifah (kepala negara), seperti jizyah, ghanimah, kharaj, dharibah (pajak), dan lain-lain.
Kedua, kepemilikan umum (al-milkiyyah al 'aammah). Kepemilikan umum adalah izin dari asy-syaari' (Allah Swt) bagi kelompok (jamaah) secara bersama-sama untuk memanfaatkan benda. Terdapat tiga macam kepemilikan umum, yaitu apa-apa yang menjadi hajat hidup orang banyak. Rasulullah SAW., bersabda "Kaum muslimin berserikat dalam tiga benda; air, padang rumput, dan api."(HR. Abu Dawud).
Dalam Islam, negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tanpa adanya liberalisasi dalam lima aspek ekonomi: liberalisasi barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Juga diperoleh dari zakat mal (ternak, pertanian, perdagangan, emas, dan perak). Dengan demikian, akan tercipta negara yang mandiri dan makmur. Tidak bergangtung pada jerat-jerat ekonomi kapitalis yang begitu menyengsarakan rakyat.
Wallahu a’lam bisshawab []
