Oleh: Watik Handayani S.Pd.*
Pengetahuan sejarah dalam sebuah pembangunan negara sangat dibutuhkan, supaya tidak mengulang kesalahan dan dapat bertindak lebih baik. Maka, wacana dihapuskannya mata pelajaran sejarah dalam penyederhanaan kurikulum yang tengah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menimbulkan polemik. Terutama di kalangan para pendidik, guru dan akademisi.
Bahkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti turut menanggapi. Retno menilai wacana untuk menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai pilihan (tidak wajib) di jenjang SMA, bahkan menghapus di jenjang SMK adalah tidak tepat. Semua anak, baik di jenjang SMA ataupun SMK berhak mendapatkan pembelajaran sejarah dengan bobot dan kualitas yang baik. (Medcom.id, 20/9/2020)
Ia pun mengatakan, “Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Yang nantinya akan menjadi dasar pemahaman sebuah sejarah negara. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa.”
Sebagai guru maupun praktisi pendidikan yang peduli akan perkembangan pendidikan di negeri ini, sebaiknya memberikan yang terbaik untuk perkembangan pendidikan negara.
Tentu saja, terkait masalah penghapusan pelajaran sejarah di sekolah akan mendatangkan perbedaan pendapat, dilihat siapa yang memandang. Jika dilihat dari siapakah yang berkuasa, tentunya penghapusan sejarah tak jadi masalah untuk rezim yang sedang berkuasa. Karena yang mereka butuhkan adanya restu dari para oligarki, agar mereka tetap aman diposisinya.
Maka, dengan dalih perkembangan pendidikan supaya negara maju, pemerintah akan terus mengikuti kurikulum Barat, buatan para kapitalis. Padahal, kenyataannya dalam sejarah, kemajuan Barat dengan sistem kapitalisnya hanya manipulasi, yaitu kemajuan yang tambal sulam saja. Sudah terbukti, kemajuan yang ditawarkan sistem kapitalis hanya berlaku buat segelintir orang saja. Namun, mayoritas rakyat tetap terbelakang, miskin dan tertindas.
Jika dilihat dari sisi pendidikan itu sebagai aset negara, maka pengenalan sejarah, tentu akan menbawa dampak yang positif, supaya negara bisa maju. Salah satunya, seorang pemuda bisa lebih pintar dan kreatif dalam mengembangkan ilmunya karena belajar dari sejarah masa lalu. Dan kreativitas mereka bisa difasilitasi oleh negara. Itulah peran pemimpin dalam sebuah negara, pemimpin harus peduli dengan pendidikan rakyatnya.
Dalam masa kejayaan Islam, semua pelajaran yang masuk ke dalam kurikulum pendidikan harus sesuai dengan aturan Islam yang berdasarkan kitab suci Al-Quran. Semua tidak berubah, kecuali dalam hal perkembangan teknologi yang pastinya akan berubah sesuai perkembangan zaman.
Untuk menciptakan manusia yang berkualitas, kurikulum pendidikan Islam dan sejarah Islam akan terus dipelajari dan digali keilmuannya. Negara pun memfasilitasinya, salah satunya pembiayaan pendidikan yang gratis untuk semua rakyatnya. Sehingga terciptalah Islam sebagai rahmatan lil'alamin. []
*Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok
Tags
Opini
