Oleh. Nur Ilmi
(Aktifis Bangka Belitung)
Kondisi negara saat ini memang sedang gonjang ganjing. Virus Corona (Covid-19) lumayan membuat pemerintah ketar ketir dalam mengambil keputusan. Tak hanya makin meningkatnya jumlah korban meninggal akibat Covid-19, namun juga kondisi ekonomi yang mengalami pertumbuhan minus. Banyak kebijakan pemerintahpun dinilai tidak siap menghadapi serangan Covid-19. Mulai dari kebijakan pendidikan yang dinilai membuat orangtua dan peserta didik kesulitan dalam mengakses pendidikan hingga kebijakan lainnya yang dinilai masyarakat hanya sebatas pencitraan saja.
Dunia pendidikan merupakan bagian yang sangat penting demi terwujudnya generasi penerus yang cemerlang. Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi sedang dihebohkan dengan beredarnya dokumen pakta integritas dikalangan mahasiswa baru tahun 2020/2021. Tak tanggung-tanggung, dokumen ini beredar di salah satu Universitas Favorit di Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menentang penandatanganan pakta integritas tersebut dan menilai termasuk salah satu cara pengekangan kreatifitas kritis mahasiswa.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ali Zamroni menilai pakta integritas tersebut seolah menarik mundur demokrasi di Indonesia. :”Saya menganggap ini sebuah kemunduran kalau tetap dipaksakan. Kita seperti balik lagi ke jaman dulu, Mahasiswa itu kan simbol anak-anak generasi kita yang kritis terhadap situasi dan kondisi, baik itu sosial, politik, ekonomi. Kalau mereka dikekang, tidak ada kontrol dong.” Ungkapnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/9)
Mahasiswa merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Tonggak suatu perubahan dimasyarakat sebagian besar diakomodir oleh mahasiswa. Perubahan masa orde lama ke orde baru misalnya, diakomodir oleh ergerakan mahasiswa. Jadi, tak haran jika sebutan mereka adalah “Agent of Change”. Namun, sikap kritis dan aktifnya mahasiswa sangat disayangkan jika diakomodir oleh sistem yang salah. Demokrasi tak akan pernah mampu mengakomodir suara mahasiswa dengan benar. Sehingga diperlukan ideologi yang benar untuk mengakomodir kesadaran politik mahasiswa.
Namun, beberapa waktu lalau sistem demokrasi melakukan pengkerdilan sikap kritis bahasiswa. Suara mereka dibungkam. Dengan ancaman tindak sanksi memaksa mahasiswa diam. Lalu, apakah solusi seperti ini merupakan cara yang tepat untuk mendidik sikap politis mahasiswa? Bukankah cara ini justru akan membuat mahasiswa semakin tak peduli dengan kondisi rakyat?
Dunia pendidikan memang sudah lama tak lagi memainkan perannya dengan baik. Kurikulum pendidikan kapitalis membuat mahasiswa hanyalah sebagai aset bisnis bagi perekonomian. Penjurusan dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan pasar. Sehingga, mahasiswa hanya menjadi mahasiswa “Kupu-kupu” (kuliah pulang kuliah pulang). Tak peduli lagi dengan kondisi masyarakat.
Padahal, jika saja kesadaran politik mahasiswa dikelola dengan baik, negara akan terbantu dalam membangun masyarakat. Namun, mustahil bagi negara demokrasi kapitalis saat ini. Dalam negara kapitalis, suara korporasi lebih penting daripada suara rakyat. Kebijakan yang ditetapkan tergantung kepentingan para korporat. Hanya dengan ideologi islamlah mampu mengakomodir kesadaran politik mahasiswa dengan baik.
Berbeda dengan ideologi islam. Ideologi ini mendidik umat islam menjadi seorang pemikir politik. Negara islam dalam hal ini negara khilafah tidak akan pernah melakukan pembungkaman suara rakyat dalam mengkritisi setiap kekurangan. Justru mengakomodir untuk melakukan perbaikan pelaksanaan hukum syara.
Setiap warga negara khilafah, baik muslim maupun nom muslim diberikan hak atas penyampaian terhadap keberatan kebijakan negara khilafah. Diakomodir dalam majelis ummat untuk menyampaikan kelalaian dan keberatan pelaksanaan hukum dalam negara khilafah. Namun, untuk non muslim penyampaian keberatan hanya sebatas pelaksanaan hak-hak mereka dalam negara khilafah. Keberatan disampaikan dengan berdasarkan dalil syara, bukan hanya sebatas hawa nafsu ketidak sukaan individu atau sekelompok orang belaka.
Keindahan sistem islam dalam bingkai khilafah mampu mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan memiliki kepedulian politik tinggi. Saatnya pemerintah berpikir ulang untuk mengganti sistem dengan penerapan syariat islam secara utuh dalam bingkai negara khilafah.
Wallahu’alam
Tags
Politik
