Oleh : Arinal Haq (Aktivis Mahasiswa Sidoarjo)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa langkah penanganan Covid-19 saat ini adalah menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracking, dan treatment). Menurutnya hal ini mudah untuk dikatakan tapi sulit dilaksanakan karena tergantung dari sistem politik, demografi dan sosial budaya di setiap negara. (nasional.sindonews.com, 03/09/20)
Tito menyebut negara dengan sistem otokrasi dan oligarki yang terpusat pada satu atau sekelompok orang akan lebih mudah menangani Covid-19. “Seperti China dan Vietnam mereka menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras karena pemegang kedaulatan bukan rakyat, bukan demokrasi,” katanya saat memberikan pengarahan dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kamis (3/9/2020)
Hal ini menunjukkan bahwa negara demokrasi terbukti lamban dan gagal dalam mengatasi wabah pandemi Covid 19. Pemerintah terkesan meminta pemakluman atas kinerja dalam menghadapi wabah ini. Tiadanya Kepatuhan masyarakat hanya alasan bagi rezim untuk menutup borok demokrasi. Akhirnya pemerintah membandingkan penanganan wabah dengan sistem otokrasi. Padahal disisi lain, negara otokrasi juga mengalami gelombang kedua. Seperti yang terjadi di China, sebanyak 15 kasus baru Covid 19 terdeteksi di China daratan pada Kamis (10/9), naik dari 7 kasus sehari sebelumnya, demikian dinyatakan otoritas kesehatan tersebut. Jumlah kumulatif kasus Covid 19 di China sekarang mencapai 85.168 kasus dengan total 4.634 kematian. (Antaranews.com, 11/9)
Berdasarkan berita tersebut, sistem otokrasi ternyata juga gagal dalam menghadapi wabah ini. Baik sistem demokrasi dan otokrasi tak ada yang benar-benar mampu menyelesaikan wabah secara solutif. Oleh karena itu dibutuhkan sistem alternatif yang terbukti mampu mengatasi pandemi dengan baik. Sistem tersebut adalah sistem Islam. Islam diturunkan oleh Allah secara lengkap, untuk mengatur urusan dunia ini. Islam memiliki solusi atas segala permasalahan manusia. Wabah penyakit menular tidak hanya terjadi sekarang atau di zaman modern. Dalam sejarah, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Saat itu ada wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya.
Lalu Rasulullah SAW menerapkan karantina atau isolasi bagi penderita kusta itu. Beliau melarang orang yang sehat berdekat-dekatan atau melihat para penderita kusta. Beliau bersabda :
لاَ تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ
Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta (HR al-Bukhari).
Beliau SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu (HR al-Bukhari).
Wabah penyakit menular juga pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin al-Khaththab. Sebuah riwayat menyebut: Khalifah Umar pernah keluar untuk melakukan perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sargh, beliau mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Perjalanan tersebut akhirnya berhenti dan Khalifah Umar putar balik karena Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadits Rasulullah seperti diatas.
Tidak hanya kebijakan karantina wilayah (lockdown) semata, Khalifah harus menyediakan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga pasien dapat dirawat dengan baik. Ketersediaan pangan dan kebutuhan yang lain juga akan dijamin oleh negara bagi warga terdampak. Keselamatan nyawa rakyat menjadi prioritas sehingga negara akan menetapkan kebijakan yang tepat dalam mengatasi wabah. Kesadaran rakyat untuk patuh terhadap kebijakan berasal dari dorongan keimanan. Umat tergerak untuk bertahan dalam kondisi wabah dan mendukung kebijakan negara. Inilah pentingnya membangun negara dengan kekuatan rakyat. Tentu kebijakan seperti ini hanya akan bisa diterapkan dalam institusi yang bernama Khilafah. Seharusnya pemerintah mengakui dan mengambil langkah tersebut tanpa ragu untuk menerapkan sistem Islam agar mampu mengatasi wabah pandemi ini.
