Oleh : Ayra Naira
Pandemi masih terus berlangsung, namun aktivitas masyarakat sudah tampak normal kembali. Tak terkecuali dunia Pendidikan. Kegiatan belajar mengajar pun mulai dilakukan baik yang bertatap muka secara langsung ataupun pembelajaran jarak jauh. Dan hal ini berlaku untuk semua tingkat pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi.
“Untuk SMK maupun perguruan tinggi di semua tempat boleh melakukan praktik di sekolah, yaitu pembelajaran produktif yang menetapkan protokol. Sementara untuk jenjang lain seperti SD, SMP, dan SMA yang berada di zona kuning dan zona hijau, pembelajaran tatap muka juga dapat dilakukan.” Ujar Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat kemarin. (Gridhits.id, 07/08/2020)
Kebijakan ini pun kembali menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya korban pandemi terus meningkat setiap saat sehingga kebijakan ini dirasa kurang tepat. Selain itu berbagai kendala yang yang ada saat pembelajaran baik itu pembelajaran tatap muka secara langsung maupun melalui virtual. Kritik tegas disampaikan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait.
Dilansir dari Tribunnews.com,(08/08/2020)
beliau mengatakan bahwa keputusan Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat resiko tertular masih terlebih untuk zona kuning. Dan lagi khususnya untuk sekolah dasar yang memiliki sifat kekanak-kanakan. Tidak ada yang bisa menjamin sebab dunia mereka adalah dunia bermain.
Tidak heran jika berbagai penolakan mengenai kebijakan ini muncul sebab fakta yang ada menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara virtual sangat tidak efektif. Tidak ada pengawasan secara langsung oleh guru maupun orang tua ketika pembelajaran online berlangsung. Selain itu kendala kuota internet, siswa harus membeli kuota internet dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini hanya membuat mereka yang mampu merasa nyaman untuk sekolah di rumah karena fasilitas yang lengkap. Lalu bagaimana dengan siswa yang lain?
Kita tahu bahwa bagaimana realita pendidikan di negeri ini. Distribusi pendidikan yang tidak merata menjadikan sekolah-sekolah di pelosok negeri ini harus berjuang lebih keras. Hati kita terenyuh ketika mendapati fakta seorang anak yang rela pergi ke sekolah dan menjadi satu-satunya murid yang diajar oleh guru karena tak mempunyai HP android atau perangkat pendukung lainnya. Sungguh ini bukan cuma masalah kuota internet atapun jaringan internet yang tidak merata. Hal ini membuat kita mencoba menengok kembali dan mencerna apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini.
Terlihat bahwa banyak faktor yang tidak memungkinkan untuk disegerakan pembelajaran secara tatap muka dan virtual. Menyadarkan kita bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendidikan tidak akan menyelasikan masalah yang ada dan hanya akan menambah masalah. Karena masalah pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja melainkan berkaitan juga dengan ekonomi serta sistem pemerintahan sekarang.
Kita menyadari bahwa dalam sistem pendidikan saat ini, dimana untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tentunya harus membayar mahal. Ya, ada harga ada kualitas. Slogan yang tak akan lepas dari sistem pendidikan kita. Jika menginginkan sekolah dengan kualitas yang mumpuni maka harus menguras dompet tentunya. Sehingga yang hanya dapat merasakan manisnya pendidikan dengan kualitas terjamin baik mutu pendidikan dan sarana adalah mereka yang mampu.
Motif ekonomi selalu ada dibalik suatu kegiatan, tak ketinggalan dalam pendidikan saat ini. Alih-alih ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, nyatanya urusan pendidikan pun negara abai dan membiarkan masyarakat mencari solusi sendiri. Lalu dimana peran negara ?
Hal tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan sistem Islam. Dalam Khilafah, pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Sebab Khalifah diberi amanah sebagai pelayan umat dan bertanggung jawab kepada Allah Swt.
Khilafah memfasilitasi seluruh sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya itu sekolah gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Maka dengan ini, orang tua tak perlu khawatir tentang biaya pendidikan ataupun fasilitas dan sarana prasarananya. Dan tak kalah penting tujuan pendidikan itu sendiri yaitu untuk mencetak generasi berkpribadian Islam yang bertakwa kepada Allah Swt. Dengan fasilitas yang dijamin tersebut maka disaat pandemi pun bukan menjadi masalah yang berarti untuk tetap melaksanakan pembelajaran.
Tentu sistem pendidikan seperti ini ditopang oleh sistem ekonomi serta sistem pemerintahan yang ada. Hal ini tidak akan terjadi dalam sistem sekuler saat ini dimana tolak ukur pendidikan selalu dibarengi dengan keuntungan ekonomi. Maka selamanya solusi untuk masalah pendidikan tak akan pernah terselesaikan.
Wallahu a’lam bish-shawabi
