Oleh: Analisa
Kebijakan Pemerintah dalam menangani lumbung pangan kian meresahkan. Pasalnya tidak ada sikap serius dalam menyelesaikan permasalahan di bidang lumbung pangan. Pada akhirnya langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, memimpin program food estate atau lumbung pangan nasional, dianggap sangat tepat. Karena selain pertahanan, Prabowo juga dinilai mumpuni di bidang agraria.
Benarkah keputusan orang nomor satu di negeri +62 tepat sasaran dengan menunjuk Menteri Pertahanan mengembangkan ide dan tenaganya untuk lumbung pangan juga?
Padahal, lumbung pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus segera ditangani dengan baik dan benar serta harus sesuai dengan ahlinya. Hal ini agar berjalan dengan baik dan terarah sehingga menghasilkan lumbung pangan yang ideal sesuai konsepnya.
Kebijakan mencla-mencle mengakibatkan masyarakat semakin kurang percaya dengan roda pemerintahan saat ini. Banyak fakta yang bisa kita lihat kebijakan demi kebijakan berujung pada kesengsaraan rakyat.
Kapitalis liberal yang telah di adopsi oleh negara ini, membuat kekacauan yang tiada henti. Pasalnya peran sistem ini menghasilkan pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Umat digiring untuk tetap tunduk pada aturan yang hanya berprioritas hawa nafsu penguasa saja. Disitu harusnya nampak peran negara dalam mengurusi rakyatnya, karena sejatinya kewajiban negara dalam memenuhi segala kebutuhan rakyatnya.
Problem pangan juga masih belum bisa diselesaikan. Hal ini berakibat semakin sulitnya rakyat luas menjangkau pangan berkualitas karena harganya yang tinggi. Serta nasib para petani seakan tidak diperdulikan dengan baik. Semua ini melengkapi bukti bahwa negara korporasi lebih melindungi kepentingan pebisnis dibanding menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kemudian, mafia impor tumbuh subur karena watak kapitalisme yang berusaha mencari untung.
Dalam hadis lain Rasulullah (Saw.) bersabda, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya….” (HR Muslim).
Sistem Islam sangat jauh berbeda. Ketahanan pangan merupakan tolak ukur keberlangsungan hidup seseorang mulai dari individu, masyarakat, hingga negara sangat berpengaruh pada perannya. Selain itu politik ekonomi Islam juga sangat perperan dan ada keterkaitannya dalam lumbung pangan.
Jaminan pemenuhan kebutuhan primer yang berprioritas pada sandang, pangan dan papan. Negara harus memberikan kecukupan pasokan pangan. Disamping itu perlu dilakukan perluasan lahan pertanian. Pemukiman dan industri hanya boleh berdiri di lahan yang tidak produktif. Lahan mati dihidupkan lagi dengan sentuhan teknologi. Perlu dipahami untuk distribusi juga harus baik.
Pasokan yang cukup harus dipastikan sampai di tangan masyarakat, tidak menumpuk di gudang. Diperlukan upaya pengawasan untuk mencegah penimbunan. Pelaku penimbunan dipaksa untuk menghentikan aksinya, mengeluarkan barang dari gudang dan diberi sanksi yang menjerakan. Prakti monopoli pasar juga dihilangkan.
Hal yang paling penting adalah adanya daya beli, pasokan cukup, barang ada di pasar, maka rakyat didukung untuk mampu membelinya. Upaya menciptakan daya beli yang bagus dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang bagus dan tersedianya lapangan kerja secara luas.
Semua realisasi itu digarap oleh negara yang berkewajiban untuk mengembannya.Hal ini bertujuan agar tercipta suasana masyarakat yang sejahtera aman sentosa jauh dari keterpurukan bahkan ketimbangan ekonomi yang parah. Semua bisa terjadi apabila sistem pemerintahan Islam hadir ditengah-tengah kita saat ini.
Wallahu a'lam bishawab.
Tags
Opini
