Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menegaskan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah dibubarkan sejak 2017 silam. Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Karena itu, HTI tidak punya izin beraktivitas di Indonesia, apalagi dengan mengampanyekan sistem politik khilafah (warta ekonomi.co.id, 22/8/2020).
Hal itu disinggung Menag saat menanggapi kejadian sebuah lembaga pendidikan di Kecamatan Rembang, Pasuruan yang didatangi massa untuk melakukan klarifikasi atas dugaan sebagai tempat kaderisasi HTI dan mengajarkan khilafah
"HTI sudah dibubarkan. Sistem politik khilafah tertolak di Indonesia. Sebab, pendiri bangsa telah bersepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Menag dalam keterangan tertulisnya.
Sebab, nilai-nilai Islam tetap berkembang luas dan kuat dalam sistem republik, kerajaan atau keamiran, termasuk yang sejak dulu berjalan di Republik Indonesia.
Masih dalam suasana peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2020 dan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442H, Facrul mengajak masyarakat untuk meneguhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. "Mari kuatkan semangat hijrah untuk membangun NKRI menuju Indonesia Maju," tandasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengembangkan trilogi kerukunan, meliputi kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar-umat beragaman, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
Ucapan Menag bak kacang lupa kulitnya. Islam datang ke Nusantara dan kemudian menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduknya adalah berkat campur tangan Khilafah. Setidaknya sejak dari masa Kholifah Ustman bin Affan hingga Khilafah terakhir di Turki Ustmani terdapat bukti-bukti kuat sejarah yang menunjukkan eratnya hubungan Nusantara ( termasuk Indonesia).
Maka, jika mengatakan Khilafah tertolak, sungguh itu adalah kalimat tak berdalil. Sebab, faktanya Khilafah yang membantu Samudra Pasai, Tidore, Demak dan yang lain berperang mengusir penjajah. Pun demikian, hari ini, penyebab kekacauan negeri ini bukanlah Covid-19 atau khilafah atau bahkan HTI, sebab Covid hanya mahluk ciptaan Allah yang tak kasad mata dan Khilafah hingga detik ini belum tegak berdiri wujudnya. Bagaimana bisa dituduh sebagai biang keladi?
Kita merdeka sudah 75 tahun, namun belum juga mampu melihat secara obyektif akar persoalan yang melilit bangsa ini. Kesenjangan sosial sangat lebar, PHK ribuan, pengangguran jutaan, pendidikan mahal, biaya listrik mahal, biaya kesehatan juga bahkan hingga rasa aman saja juga mahal. Sebab negara selalu meletakkan kesalahan kepada rakyat.
Tak patuh, tak disiplin, bodoh, miskin dan lain sebagainya. Semestinya pemerintah bisa berkaca, bahwa inilah bentuk ketidakmampuannya menyelesaikan persoalan hingga tuntas. Rakyat hanya kambing hitam. Kapitalisme lah akar persoalan di negeri ini, sistem inilah yang menyebabkan investor mudah mengeksploitasi SDA, koorporasi disubsidi, kepemilikan umum jadi kepemilikan pribadi, perzinahan dan lainnya.
Dengan percaya dirinya Menag meminta rakyat untuk hijrah membangun NKRI dan mengembangkan Trilogi kerukunan. Jelas hanya teori omong kosong. Seringkali yang mengeksekusi saudara seimannya, sesama Muslim saling diadu, jika itu berhubungan dengan khilafah narasi radikal, pemecah belah dan lain sebagainya.
Tak ada jaminan benar-benar bebas berbicara, berpendapat sebab sejatinya itulah makna Demokrasi, jika tak sesuai dengan rezim pastilah hancur. Khilafah dimuat dalam buku mapel anak-anak namun berusaha dihilangkan. Sebagai sesama Muslim semestinya merasa malu sebab agama dijadikan bahan guyonan, bukankah mereka lebih kejam, padahal kelak, seluruh amal diberi balasan yang setimpal. Wallahu a'lam bish showab.
Tags
Opini
