Oleh: Andini Helmalia Putri
Baru-baru ini pemerintah mencanangkan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan swasta yang mempunyai gaji di bawah 5 juta. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan anggaran BLT tersebut sebesar 33.1 triliun untuk 13.8 juta pekerja, dilansir dari detik.finance, Jumat 07 Agustus 2020.
Tentunya bukan jumlah yang sedikit, akan tetapi BLT diberikan bagi karyawan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Para karyawan swasta tersebut akan menerima bantuan sebesar Rp. 600.000/bulan, dana bantuan bisa dicairkan 2 bulan sekali. Tujuan dari pemberian bantuan subsidi ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
Dilansir tirto.id 9 Agustus 2020. "Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan ada 13,8 juta pekerja yang bakal mendapatkan bantuan ini. Datanya diambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Kriterianya mereka bukan PNS-pekerja BUMN dan memiliki iuran di bawah Rp150.000/bulan.
Pendapat tersebut di tanggapi juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, beliau mengatakan bantuan ini diberikan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III (Q3) 2020 bisa positif. Angka positif di Q3 penting untuk menghindari resesi teknikal. Pada Q2 2020 pertumbuhan ekonomi minus 5,32%, alias terburuk sejak 1999.
Ditambah lagi situasi pandemi saat ini, banyak pekerja atau karyawan yang di rumahkan atau di PHK. Banyak perusahaan-perusahaan yang kolep atau tidak bersinergi lagi karena pandemi yang berkepanjangan. Sehingga banyak nya pengangguran, daya beli masyarakat menurun karena kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Menurut Bappenas, per Selasa (28/7/2020) saja sudah ada tambahan 3,7 juta penganggur. Dengan data BPS per Februari 2020 6,88 juta, maka diperkirakan sudah ada 10,58 juta penganggur. Data White list Kemnaker justru baru mencatat sekitar 1,7 juta penganggur.
Selain itu, dengan bantuan dana sosial untuk pekerja swasta akan menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat lainya. Diantaranya masyarakat kalangan bawah seperti buruh biasa, pekerja serabutan, bahkan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran). Merekalah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Pasalnya BLT yang diberikan itu diperuntukan bagi karyawan yang terdaftar di BPJS saja.
Selain menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, adanya ketidakadilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, dalam memenuhi kebutuhan masyakarat yang begitu kongkrit, seperti kebutuhan bahan pangan, kebutuhan anak-anaknya sekolah online sudah pasti orang tua harus menyediakan pulsa atau koneksi internet yang memadai, bayar listrik dan lainnya. Bahkan ada juga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Sedangkan yang mendapat bansos hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan saja. Ini jelas sekali bantuan pada masyarakat tidak merata. Ditambah lagi bagaimana dengan nasib honorer K2 yang belum diangkat-angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dana sebesar itu bisa pemerintah gunakan untuk mengangkat honorer K2, sehingga mereka tidak sampai menunggu masa kerja selama 16 tahun, waktu yang sangat lama sekali. Bagaimana mereka membiayai dan memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kompetensi mereka agar layak memenuhi syarat-syarat menjadi PNS, tentunya mereka butuh biaya besar, sedangkan penghasilan atau gaji mereka sangat kecil. Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada karyawan tidaklah menjadikan solusi agar daya beli atau daya konsumsi masyarakat bisa meningkatkan perekonomian, bisa jadi bantuan tersebut mereka gunakan untuk dana masa depan keluarganya. Jadi tidak efektif memberikan bantuan sosial pada karyawan yang sudah mampu atau mempunyai gaji walau di bawah gaji 5 juta.
Terlihat jelas ini adalah bentuk diskriminasi terhadap rakyat.
Cukup jelas ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang dialami rakyatnya. Solusi yang disajikan hanyalah tambal sulam semata, tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. Anggaran-anggaran yang dikeluarkan tidak tepat sasaran, rakyat kalangan bawah tidak bisa merasakan kesejahteraan secara totalitas.
Menutup permasalahan yang satu, timbul lagi masalah yang lain. Itu semua adalah fenomena gunung es, yang harus di pecahkan solusinya. Sudah tak heran kegagalan dari sistem yang dianut negeri ini yakni sistem kapitalisme, sistem buatan manusia yang mengandalkan nasfu semata. Rakyat tidak merasakan kesejahteraan secara adil, karena yang di utamakan yaitu kepentingan para penguasa dan pemilik modal, yang mengendalikan bukanlah pemimpin negara yang bertugas meriayah rakyatnya. itulah sistem kapitalisme menghasilkan sistem yang rusak, dan menjadikan peran pemimpin yang abai tidak bisa mengurusi rakyatnya secara totalitas.
Dalam sistem Islam, kedaulatan berada di tangan rakyat. Peran negara bertanggung jawab sepenuhnya atas rakyatnya. Kesejahteraan rakyat sangat diutamakan. Pemimpin negara dalam hal ini menerapkan sistem Islam, sudah pasti akan menghasilkan pula pemimpin yang sholih, taat pada Allah Subhanahu Wata'ala, serta pemimpin yang adil dalam mengurusi (meriayah) rakyatnya, semua dilakukan dengan sepenuh hati, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sebagaimana telah disebut dalam hadits yang shahih.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه
Artinya: "Aku mendengar Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya." (HR al-Bukhari, Shahih al-Bukhari,IV/6, hadits no. 2751 dan HR Muslim, Shahih Muslim, VI/7, hadits no. 4828).
Dengan demikian, sistem yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik pula, serta mampu mengatasi permasalahan rakyat serta mempunyai solusi yang tepat dalam menyeselaikan persoalan. Karena sistem Islam dibangun dengan pondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wata'ala, sehingga menjadikan Alquran dan hadits sebagai pedoman dalam kehidupan, serta menjadikan Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam sebagai suri tauladan yang baik, sebagai pemimpin umat Islam, dan sebagai pemimpin negara. Cukuplah Islam yang menjadi solusi setiap persoalan hidup.
Wallahu a'lam bishawab
Tags
Opini
