Oleh : Tri S, S.Si
Ancaman wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di negeri ini semakin merajai seluruh daerah menjadi zona merah. Kendati demikian tak jarang pula sebagian pihak memberi informasi obat sebagai penangkal wabah.
Sebagaimana yang dilansir oleh Kompas.com (2/8/2020). Hadi Pranoto, seseorang yang memperkenalkan diri sebagai profesor sekaligus Kepala Tim Riset Formula Antibodi Covid-19. Baru-baru ini Hadi diwawancara oleh musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji, yang diunggah dalam video Youtube pada 31 Juli 2020.
Dalam video tersebut, Hadi Pranoto menyebutkan bahwa cairan antibodi Covid-19 yang ditemukannya bisa menyembuhkan ribuan pasien Covid-19. Cairan antibodi Covid-19 tersebut diklaim telah didistribusikan di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan.
Menanggapi informasi yang beredar Ahli Biologi Molekuler Independen, Ahmad Utomo, angkat bicara. Dia menyatakan, "Menulis apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita tulis. Ini untuk sustainability. Tidak bisa asal klaim kalau tidak ada penelitiannya. Saya melihat klaim ini sengaja mencari keuntungan dengan eksploitasi ketidaktahuan orang, atau memang tidak tahu saja empirisnya." (Kompas.com, 2/8/2020)
Sementara Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Slamet Budiarto, saat dihubungi, Minggu (2/8/2020). Sebagaimana diberitakan oleh Detik.com (2/8/2020). Dia menyatakan bahwa, "Ya namanya pembohongan, kan penipuan masyarakat. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau menyebar luas begitu gimana?"
Peristiwa semacam ini semestinya tak harus terjadi. Akan tetapi, lambannya penanganan pemerintah terhadap wabah Covid-19 makin terlihat jelas dari berkembangnya pandangan di kalangan masyarakat meremehkan bahaya virus.
Tak sedikit pihak asal mengklaim obat Covid-19 untuk mencari perhatian publik tanpa melihat kondisi semakin sulit. Semestinya pemerintah mengecam dan mengambil tindakan tegas terhadap adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atas pembohongan beredarnya informasi klaim obat Covid-19 yang kian berseliweran.
Sementara itu, masyarakat harus teredukasi terhadap orang-orang yang mengeluarkan klaim serampangan. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap klaim obat meski di tengah situasi darurat. Sebab, kondisi ini hanya akan mengecohkan dan meremehkan atas bahayanya wabah yang berdampak kasus semakin meningkat.
Pemerintah tak boleh lalai dan abai terhadap tanggung jawab. Di tengah kondisi wabah yang kini semakin parah tentu harapan masyarakat sangatlah besar terhadap pemerintah. Baik untuk mendapatkan obat penyembuh dari bahaya wabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan yang kian sulit di tengah wabah.
Akan tetapi, negeri yang kentara dengan sistem kapitalisme ini, tak ayal menjadikan penguasa individual serta ogah-ogahan terhadap tanggung jawabnya. Tak ambil pusing terhadap ketidaktahuan masyarakat. Justru, sistem kerap longgar terhadap kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat.
Walhasil, fenomena ini menunjukkan gagalnya pemerintah meyakinkan publik terhadap bahayanya virus. Sehingga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat lantaran tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk menjadi pelindung dan penjaga agar terhindar dari wabah.
Islam sangat menentang informasi-informasi yang tidak akurat. Terlebih yang membahayakan kesehatan masyarakat banyak. Baik berupa pembohongan, penipuan atau sekadar asal-asalan mencari sensasi di tengah publik. Maka itu, pemerintah senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan.
Dalam Islam, pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari kewajiban khalifah karena termasuk ri’ayah asy-syu’un al-ummah. Sabda Rasulullah ﷺ :
"Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas pemeliharaannya". (HR. al-Bukhari dari Abdullah bin Umar). Ini adalah dalil yang bersifat umum tentang tanggung jawab negara atas kesehatan dan pengobatan.
Sementara kewaspadaan negara dalam industri obat merupakan perkara urgen dan mendesak, terlebih dalam situasi wabah yang kian darurat. Sebab, negara wajib memenuhi hak publik terhadap obat. Sementara obat-obatan yang diproduksi haruslah halal dan toyib sehingga aman untuk dikonsumsi.
Maka dari itu, hanya Islam yang mampu menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat. Sudah selayaknya pemerintah meninggalkan sistem kapitalisme, dan beralih menerapkan sistem Islam secara kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah.
