Oleh : Melitasari
Berkaca dari problematika negeri saat ini dari mulai mata pelajaran yang direvisi, hingga segelintir umat yang dipersekusi. Sebab menurutnya tak sepaham dengan dasar NKRI. Memisahkan agama dari tatanan kehidupan. Menempatkan khilafah hanya sebagai bagian dari sejarah. Membatasi agama hanya sebatas ritual semata.
Namun tidak cukup hanya dengan menempatkan mata pelajaran khilafah pada bagian sejarah.
Padahal sejarah menuntut umat untuk mengetahui asal muasalnya, kegemilangan, serta kejayaan-kejayaan pada masa khilafah ada. Dengan begitu umat akan rindu pada masa itu.
Faktanya semua itu tak boleh diketahui umat. Banyak narasi dibuat sesat, hingga khilafah tak punya tempat, namun kesadaran umat kian meningkat membuat rezim neolib semakin ketakutan jika khilafah kembali ditegakkan. Segala macam cara dikerahkan untuk menghalangi kebangkitan.
Seperti dilansir Terkini.id, Jakarta/21/08/20 Film dokumenter ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ yang tayang di YouTube sejak Kamis 20 Agustus 2020 diblokir. Film tersebut sebelumnya disiarkan secara Live. Lalu, tidak bisa diakses. Youtube diketahui memblokir tayangan itu dengan menyebut ‘Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah’.
Untuk diketahui, film itu diinisiasi Sejarawan Nicko Pandawa bersama Literasi Islam. JKDN bercerita soal hubungan Indonesia yang dulu disebut Nusantara yang mempunyai kaitan erat dengan pemerintahan Khilafah Ustmaniyah Turki. Pemblokiran film yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menuai banyak protes, salah satunya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain.
“Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari pak @jokowi sebagai Presiden RI, Yai Ma’ruf Amin dan pak @mohmahfudmd:”Apa alasan Keluhan Pemerintah atas Video Jejak Khilafah sebagai Sejarah?”Apakah ada hukum negara yang dilanggar?NKRI negara hukum, tidak oleh sewenang-wenang!
Film jejak Khilafah di Nusantara sebelumnya mendapatkan respon yang sangat baik di kalangan masyarakat. Ribuan orang ikut serta mendaftarkan diri untuk nonton bareng film yang ditayangkan langsung pada Kamis, 20 Agustus pekan lalu. Kendati demikian banyak pula yang meragukan kredibilitas film tersebut. Bahkan film ini membuat para penguasa sempoyongan dan ketakutan jika umat tersadarkan. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk memutus server dan memblokir sepihak filmnya.
Mengambil tindakan dengan menggunakan kekuasaan sebagai wewenang, tanpa jelas pelanggaran atau hukumnya merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Perlakuan pemerintah dalam penghalang sejarah khilafah semakin menunjukan adanya kekalahan intelektual, hipokrisi demokrasi dan upaya sistematis pemerintah untuk mengubur sejarah.
Seharusnya umat sadar, adanya khilafah dalam sejarah menjadi bukti jika khilafah pernah berdiri, menyebarkan risalah keseantero negri. Dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya kekuatan dalam mempersatukan umat. waLlahu 'Alam bishowab.
Tags
Opini
