Oleh: Fauza Taqiya
(Aktivis Mahasiswi)
Pandemi global yang melanda hampir seluruh negara masih terus mengalami peningkatan kasus setiap harinya, tidak terkecuali Indonesia. Meski pemberitaan sudah mulai berkurang, namun kasus yang terjadi masih saja melonjak. Setelahnya, pembukaan tempat-tempat pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan devisit negara guna menutupi kekosongan yang terjadi selama awal pandemi, yang mengakibatkan perekonomian negara turun drastis. Namun disisi lain pemerintah masih tetap menutup lembaga pendidikan karena alasan untuk meminimalisir kluster baru, padahal tempat pariwisata malah lebih banyak pengunjung yang datang dari luar kota atau luar negeri.
Hal tersebut membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memalui konferensi pers virtual Jumat (07/08/2020) mengumumkan bahwa SMK dan PT di seluruh zona sudah diperbolehkan untuk melakukan sekolah secara tatap muka, serta menegaskan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
Dalam konsferensi pers virtual ini turut hadir juga Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo dan Menteri Agama Fachrul Razi. Sementara untuk jenjang lain seperti SD, SMP, SMA yang berada di zona kuning dan zona hijau, pembelajaran tatap muka juga dapat dilakukan. Namun menggunakan ketentuan maksimal peserta didik yang hadir sebanyak 18 anak, sementara sebagian siswa di lain waktu, dimana menerapkan sistem belajar rotasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, juga harus ada kesepakatan dari pihak sekolah dan orang tua murid untuk bisa memberlakukan kembali pembelajaran tatap muka. (gridhist.id 07/08/2020)
Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan sebelumnya telah mewacanakan untuk bisa menggelar pembelajaran secara langsung. Namun, kebijakan tersebut tidak lantas berlaku untuk semua sekolah di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa syarat khusus, dimana sekolah yang berada di daerah dengan status zona hijau dan kuning Covid-19. Arist Sirait menilai bahwa keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning. Dirinya menegaskan bukan karena tidak percaya dengan protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah dan pihak sekolah. Namun menurutnya, lebih melihat dari sudut pandang siswa, khususnya untuk SD yang memiliki sifat masik kekanak-kanakan (tribunnews.com 08/07/2020).
Beberapa hari setelah berlakunya kebijakan pembelajaran tatap muka sekolah justru menjadi salah satu penyumbang kluster kasus Covid-19, tercatat dari Lapor Covid-19 dengan catatan 6 sekolah yang menjadi kluster corona yakni Tulungagung, Kalimantan Barat, Tegal, Sumedang, Pati, Balikpapan, Papua dan Maluku Utara. Sementara itu, Kemendikbud mengatakan, pelaksanaan pembelajaran jarah jauh selama pandemi menimbulkan 2 dampak yang serius yakni ancaman putus sekolah dan risiko lost generation.
Dari fakta diatas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sense of crisis terhadap perlindungan kesehatan dan nyawa bagi anak sekolah. Hal ini wajar terjadi karena sekarang ini rezim dipimpin oleh orang bodoh yang lemah, yang membicarakan urusan umum dimana ia buka ahlinya untuk berbicara tentang urusan khalayak ramai, tapi tetap saja ia mengatakannya (ruwaibhidhah).
Rezim saat ini adalah rezim demokrasi kapitalis, yang mana kepemimpinan bisa didapat dari berapa banyak modal yang dikeluarkan. Sehingga hal ini tidak akan mewujudkan pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mengurus rakyat. Lalu bagaimana Islam menangani permasalah ini?
Di dalam sistem Islam (Khilafah), pemimpin akan dipilih berdasarkan kemampuannya dalam mengurus rakyat. Maka pemimpin dalam sistem Khilafah pasti memiliki tanggung jawab dan kepekaan yang luar biasa terhadap urusan rakyat sesuai dengan syariat, termasuk dalam pendidikan. Dimana pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar penting yang wajib dijamin oleh negara. Kurikulum yang digunakan tentu sesuai dengan syariat yang bertujuan untuk membentuk kepribadian.
