Oleh Airin Elkhanza
(Aktivis Kampus dan Member AMK)
Pemprov Kalsel terus mengotimalkan langkah menggaet investor luar terutama Australia. Potensi kerja sama yang ditawarkan sektor tambang, perdagangan, flywood, dan furniture. (Banjarmasinpost.co.id, 19/06/2020)
Sementara itu, gerak cepat juga dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang siap menampung relokasi investasi dari China maupun berbagai investasi baru. (Antaranews.com, 25/06/2020)
Semangat pemerintah Indonesia dalam menawarkan beberapa sektor untuk investor dari Australia maupun China, dan lain-lain. Ini tidak terlepas dari berbagai jerat rumus-rumus dalam pergaulan internasional.
Seperti momen IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Agreement) yang tentunya meningkatkan akses pasar dan investasi Australia di Indonesia. Perjanjian ini akan secara resmi mulai berlaku dari pekan ini dan dianggap mampu untuk membuka peluang baru yang signifikan dalam perdagangan dam investasi bagi konsumen dan bisnis di kedua negara. (Antaranews.com, 06/07/2020)
Perjanjiian ini telah menciptakan peluang investasi Australia yang lebih besar di sektor tersier, kesehatan, pariwisata, telekomunikasi, dan layanan logistik. Dan juga membahas tentang memungkinkannya perjalanan internasional Indonesia-Australia pascapandemi COVID-19.
Selain terkait perjanjian IA-CEPA, pemerintah Indonesia juga melalui BKPM dalam rangka mengatur strategi memuluskan jalannya peluang investasi ke Indonesia membentuk Tim Satgas khusus yang bertugas memfasilitasi calon investor. (Liputan6.com, 09/07/2020)
Fakta-fakta ini menunjukkkan Covid-19 tidak jadi penghalang, ekonomi tetap jalan. Dengan harapan setelah pandemi usai, ekonomi Indonesia segera normal dengan masuknya para investor asing ini. Kalsel dan Jabar diantaranya, yang akan berupaya menawarkan beberapa sektor andalannya. Kalsel dengan tambang, perkebunan, pertanian, pariwisata, dsb. Jabar dengan kawasan industrinya.
Investasi-investasi ini bagai angin segar bagi perekonomian Indonesia. Namun, sesungguhnya dengan masuk investor asing mengelola SDA Indonesia justru akan membuka peluang penjajahan ekonomi gaya baru di negeri ini.
Penjajahan via pasar bebas hanya akan membuat Indonesia bermental sebagai bangsa terjajah, menjadi negara pengekor, dan jalan bagi asing (kaum kafir) untuk menguasai kaum muslim. Yakin bahwa bantuan asing akan meningkatkan ekonomi, yang padahal hanya sebatas jebakan.
Rasa kemandirian negara diberangus, padahal Indonesia adalah ‘negara kaya’ dan bisa makmur ekonominya, jikalau tidak ketergantungan asing. Sayang beribu sayang di alam Kapitalisme ini, rasa kemandirian itu juga kemakmuran ekonomi, tidak bisa dan tidak akan terjadi. Selamanya, Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya dalam sistem ini tidak akan berkembang, hanya akan sebagai negara pengekor.
Maka dari itu, mewujudkan sistem Islam adalah sebuah solusi di tengah kegersangan sistem Kapitalisme ini. Dengan sistem ekonomi Islam, akan mampu mengeluarkan Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya dalam permasalahan ekeonomi khususnya, dengan ditopang sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah yang akan menyelesaikan problematika manusia semuanya.
Dengan politik ekonomi Islam ini, Khilafah akan mengelola dan mengatur aset-aset milik umum untuk kesejehteraan rakyatnya. Semua itu dilakukan untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat dan mewujudkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin.
Rasulullah saw bersabda, “Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)
Karena di dalam Islam, SDA adalah milik umat dan harus dikelola negara. Semua hasilnya nanti akan diserahkan kembali pada rakyat. Tak pernah diserahkan pengelolaannya pada individu, apalagi asing. Sehingga, tak akan terjadi penjajahan pada rakyat di negara Islam, sebab negara Khilafah sangat kuat perannya melindungi rakyat. Semoga Khilafah ini segera mewujud di tengah-tengah kita.
Wallahu ’alam biashshawab.
