Uswatun Hasanah, S.Farm., Apt*
Marah-marah dan mengancam akan mereshuffle kabinet. Itulah reaksi Presiden ketika melihat tidak ada progres dalam penanganan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Presiden menganggap banyak menteri belum punya sense of crisis sehingga tidak bekerja optimal menghadapi krisis (detiknews/28/6/ 2020).
Lambatnya penanganan krisis salah satunya ditengarai kecilnya serapan anggaran. Seperti di beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. "Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan," katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian. Kedua, bantuan sosial ke masyarakat. "Ini harusnya 100% sudah disalurkan," katanya. Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)(katadata.co.id /28/6/20)
Menurut Sri Mulyani minimnya serapan dana tersebut juga karena program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi permasalahan yang terjadi di level operasional dan proses administrasi.
Dengan demikian apakah sikap emosional dan ancaman Presiden untuk mereshuffle menteri akan memperbaiki keadaan? Dan bukankah para menteri tersebut yang mengangkat juga Presiden? Seharusnya sudah dipertimbangkan kemampuan dan kelayakan mereka untuk menduduki posisi menteri sesuai profesionalitas mereka. Kurangnya koordinasi diantara para menteri juga dijadikan alasan sulitnya mengatasi krisis ini. Hal-hal tersebut mengesankan bahwa pemerintah tidak peka terhadap krisis, baik dari bagaimana pencegahan maupun dalam penanganan krisis ekonomi.
Lalu apa yang salah dengan pemerintahan kita sehingga reaksi kaget, marah-marah, tidak peka terhadap krisis menjadi hal yang sering kita lihat. Dan patut dipertanyakan benarkah krisis ini semata-mata disebabkan adanya pandemi ataukah memang sistem kapitalisme yang diadopsi oleh negara Indonesia ini sudah cacat dari lahirnya?
Untuk mengetahui hal itu kita lihat dulu karakteristik sistem ekonomi kapitalisme. Secara umum sistem ekonomi kapitalisme ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini:
1.Kebebasan kepemilikan perorangan atas berbagai macam faktor produksi termasuk sumber daya alam. Pihak swasta memiliki kebebasan sendiri untuk mempunyai alat-alat produksi dan aktiva seperti gedung, mesin, dan juga bahan baku.
2. Setiap individu memiliki kebebasan dalam bersaing bisnis dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.
3. Pemerintah cenderung tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Meskipun dalam hal ini pemerintah dapat mengelola proses ekonomi namun hal tersebut tidak dapat membatasi aktivitas dan kepemilikan para pemegang modal.
4. Masyarakat yang hidup dengan menggunakan sistem kapitalis cenderung sering berperilaku hedonisme. Hal tersebut terjadi karena sudah terpengaruh dengan berbagai iklan yang dijual oleh para pengusaha.
Dari ciri umum sistem ekonomi kapitalisme di atas maka bisa tergambar oleh kita bagaimana sosok pejabat dan pemerintahan kapitalisme.
Penyebab Ketidakpekaan terhadap Krisis
Penyebab ketidakpekaan terhadap krisis saat ini diantaranya karena hal berikut:
1. Kerangka berpikir yang rusak
Sistem kapitalisme pada dasarnya dibangun dengan kerangka berfikir kebebasan mengeruk keuntungan (bila perlu) tanpa batasan. Adapun batasan yang dibuat berupa aturan-aturan manusia yang disusun sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu eksistensi pemilik modal (kapitalis) yang paling kuat. Untuk melanggengkan hal itu maka demokrasi dijadikan sebagai alat kapitalis untuk menguasai seluruh sektor kekayaan alam maupun pemerintahan.
2. Sistem pemerintahan kapitalis tidak memihak rakyat keseluruhan.
Slogan demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat pada penerapannya hanyalah mementingkan kepentingan pemilik modal. Hal ini tampak dalam mekanisme pemilu yang memerlukan modal banyak menjadikan para penguasa butuh dukungan dari pemodal. Tentunya ada imbal balik keuntungan terhadap dukungan itu. Sehingga wajarlah jika pemerintahan sistem kapitalis tidak peka terhadap urusan rakyat kecil dan ancaman krisis. Pemerintah sibuk dengan penyelamatan ekonomi para kapitalis yang telah memodali mereka menjadi penguasa.
Jadi wajar bila terjadi bagi-bagi kursi kekuasaan dalam sistem kapitalis. Hal ini salah satu unsur yang menyebabkan orang-orang yang duduk di kementerian dan jajaran pemerintahan tidak sesuai dengan kemampuan. Bagaimana akan mempunyai sense of crisis, bila para penguasa di pemerintahan sibuk dengan kepentingannya sendiri untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok partainya. Kalaupun ada upaya untuk menangani krisis maka tidak akan mampu secara optimal dan sulit untuk bisa sinergi.
3. Pemerintah dalam sistem kapitalisme tidak berposisi sebagai pelayan dan penanggung jawab urusan rakyat.
Pemerintah hanya berposisi sebagai regulator. Hal ini karena tidak boleh atau seminimal mungkin ada campur tangan dari pemerintah terhadap urusan rakyat.
Pemenuhan kebutuhan rakyat diserahkan kepada swasta. Dan dibebaskan terjadi persaingan harga sehingga memunculkan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Muncul pelayanan berdasar kelas kepada masyarakat "Siapa yang berharta, maka dia akan mendapatkan pelayanan yang senilai dengan yang dia keluarkan".
Tentulah prinsip pemerintahan kapitalis yang demikian menyebabkan pemerintah tidak peka dengan penderitaan rakyatnya. Yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin banyak.
Itulah kecacatan pemerintahan kapitalis yang memang dari lahirnya tidak bertujuan untuk mengurusi rakyat dengan memposisikan diri mereka sebagai pelayannya rakyat. Tetapi lebih mengutamakan kepentingan mereka dan kelompoknya.
Khilafah, Sistem Pemerintahan Solutif Paripurna
Sesungguhnya Islam memiliki solusi paripurna untuk mengakhiri krisis yang saat ini terjadi.
Pertama, dengan dasar pandangan yang benar bahwa permasalahan kehidupan manusia harus dikembalikan kepada aturan dari Sang Pencipta (Al Kholiq) agar manusia terhindar dari kesempitan hidup (krisis) dan mendapatkan manfaat (keberkahan) di dunia.
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Thoha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". Serta dalam firman Allah SWT, " Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (al-araf : 96)
Kedua, prinsip pemerintahan Islam adalah melayani rakyat dan dakwah. Dengan prinsip ini menjadikan pelayanan dan perlindungan rakyat sebagai prioritas dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena dalam Islam setiap amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah saw bersabda, "Kami semuanya adalah Penanggung Jawab atas gembalanya. Maka, pemimpin adalah penggembala dan dialah yang harus bertanggungjawab atas gembalannya" (HR. Ahmad, al Bukhori, Muslim, Abu Dawud dan at Tirmidzi dari Ibnu Umar).
Ketiga, pemerintah dalam Islam berfungsi sebagai pelindung seluruh rakyatnya, apalagi ketika krisis akibat pandemi. Rasulullah SAW bersabda, “Sesunggunya Imam/Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya” [HR Muslim].
Keempat,dalam sistem pemerintahan Islam (khilafah) melaksanakan prinsip administratif yang simpel dengan kendali langsung dari kepala negara (khalifah). Sehingga pengambilan kebijakan untuk mengatasi krisis bisa dengan cepat dan tepat dilakukan.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sebetulnya yang dibutuhkan dalam penanganan pandemic adalah landasan yang benar dalam pengambilan kebijakan. Selama dalam koridor kapitalisme, tidak akan lahir kebijakan benar karena selalu akan untungkan kapitalis. Berbeda dengan solusi Islam yang tidak berorientasi pada keuntungan materi. Tetapi semua adalah dalam rangka menerapkan seluruh syariat Allah, Sang Kholiq. Sehingga tentulah akan terwujud kehidupan yang sejahtera, aman dan tenteram bagi seluruh rakyat dan kebaikan bagi seluruh alam. Semoga pertolongan Allah segera datang dengan segera tegaknya daulah khilafah 'ala Minhaj in Nubuwah. Aamiin
*(Pemerhati Politik)
Tags
Opini
