Arni Lestari
Ibu Rumah Tangga
Dalam waktu dekat negara kita tercinta akan menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak di semua propinsi. Beredar kabar bahwa salah satu di antara nama balon terdapat nama Gibran Raka Buming, putra Presiden Jokowi. Diusung oleh partai PDI-P yang nota bene adalah partai yang mengusung ayahnya menjadi presiden.
Dengan diusungnya Gibran oleh PDI-P sebagai calon walikota Solo, beragam reaksi muncul dari berbagai pihak baik yang pro ataupun kontra. Hal tersebut dikarenakan PDI-P dinilai akan menumbuhkan politik dinasti di dunia politik.
Sebenarnya politik dinasti bukan hal baru di dunia perpolitikan Indonesia. Jauh sebelumnya masyarakat menyaksikan keluarga Soekarno presiden pertama republik ini dan putrinya Megawati Soekarno Putri yang menjadi presiden ke tiga. Lalu muncul nama Puan Maharani yang nota bene putri pertama dari ibu Megawati Soekarno Putri yang menjabat ketua DPR-RI. Fakta tersebut bisa dikatakan bahwa politik dinasti kerap mewarnai perpolitikan di negeri ini.
Setidaknya ada beberapa faktor yang memengaruhi politik dinasti di Indonesia, diantaranya:
a. Penyalahgunaan Kekuasaan.
Tidak dapat dipungkiri adanya anggota keluarga yang sudah menjabat lebih dulu akan memuluskan jalan anggota keluarga lain untuk turun ke dunia politik. Sebagai contoh presiden dengan jabatannya sekarang memiliki semua sumberdaya untuk kekuasaan, jaringan, birokrasi hukum, finansial, dan hal-hal pendukung lainnya.
b. Calon Pemimpin Minus Kapabilitas.
Patut untuk digaris bawahi, upaya mendirikan dinasti politik telah mengaburkan syarat-syarat calon pemimpin yang memiliki kecakapan, kompetensi, tanggung jawab maupun amanah. Mereka maju dalam kontestasi pilkada bukan demi rakyat melainkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok kepartaiannya. Alhasil rakyat kembali akan menelan pil pahit menjadi penonton kesejahteraan hidup di kalangan pejabat dan kroni-kroninya.
c. Fenomena Politik Oligarki .
Peta perpolitikan Indonesia kini diwarnai fenomena politik oligarki oleh partai politik berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu-individu penguasa. Sehingga tak aneh ketika mendapati suami menjabat sebagai bupati, istri menjabat sebagai ketua DPRD. Belum ditambah anak, menantu, ipar, sepupu dan anggota keluarga lainnya.
d. Kehalalan Politik Dinasti Merupakan Keniscayaan dalam Sistem Demokrasi .
Demokrasi sebagai alat penjajah Barat telah menggerogoti jati diri kaum muslimin sehingga mereka tidak memiliki hati nurani, tidak ada sedikit saja keinginan membawa perubahan negeri ke arah yang lebih baik.
Cara menghentikan laju politik oligarki serta politik dinasti yang dibuat parpol berkuasa hanyalah dengan mencabut sistem politik Demokrasi dan menggantikannya dengan sistem Islam.
Sistem Islamlah yang terjamin mampu menghasilkan para politisi amanah, bertanggungjawab, memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, serta mewujudkan calon pemimpin yang beriman dan bertakwa.
Wallahu a'lam bish-shawab
