Oleh : Ratna Dewi Sulhiyah
(Aktivis Muslimah Banten)
Belum genap satu bulan New Normal diterapkan, namun polemik terus berdatangan. Rakyat seperti anak ayam yang kehilangan induk, dalam kondisi pandemi ini rakyat sangat membutuhkan peran negara yang maksimal dalam menghadapinya. Tetapi, kebijakan berdamai dengan virus covid-19 yang telah merenggut jutaan nyawa manusia ini menjadi pilihan yang terbaik menurut para pemegang kebijakan. Suka atau tidak suka, rakyat harus siap dengan herd immunity, yaitu dengan mengandalkan kekebalan tubuh masing-masing individu dalam menghadapi virus ini. Jika imunitas dalam tubuhnya baik maka ia tak mudah terjangkit virus. Namun, jika imunitas tubuhnya lemah maka ia rentan terkena virus covid-19 ini.
Kebijakan new normal dengan kondisi angka kasus semakin meningkat sangat berbahaya diterapkan. Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan protokol kesehatan merupakan tugas besar bagi negara dalam memberikan edukasi. Maka, diduga dengan keadaan seperti ini, belum tampak titik terang pandemi Covid-19 akan berakhir dalam waktu dekat. Pun ketika Tempat-tempat wisata yang bukan merupakan kebutuhan primer dibuka kembali dengan persyaratan sesuai protokol kesehatan juga memberikan efek bahaya bagi penyebaran pandemi ini.
Di samping itu, berbagai kebijakan penguasa yang diambil ketika kondisi pandemi saat ini dinilai menambah beban rakyat, seperti BPJS yang kembali naik disaat rakyat membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai, tarif dasar listrik yang melonjak hebat ketika untuk makan saja kesulitan, serta harga BBM yang tak kunjung turun dan berbagai subsidi dicabut. Hal itu merupakan secuil dari sekian banyak permasalahan yang melanda rakyat.
Lalu, sebenarnya berbagai kebijakan itu untuk mengurusi pihak mana? Bukankah seharusnya rakyat menjadi prioritas? Mengapa justru semakin menderita dengan berbagai persoalan yang ada?
Pemberlakuan new normal ini bukan tanpa alasan. Diberitakan oleh detik.com, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan sejumlah alasan Indonesia perlu menerapkan tatanan normal baru atau era new normal. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah terkait dampak pandemi ini terhadap ekonomi yang dianggap sudah begitu mengkhawatirkan. Sehingga bila tak segera diterapkan akan ada lebih banyak pekerja yang menjadi korban.
Maka, new normal ini diterapkan karena alasan ekonomi. Ekonomi untuk siapa? Rakyat atau para kapitalis? Begitulah kiranya pertanyaan-pertanyaan dalam suara rakyat. Tak dipungkiri, dampak dari pandemi ini membuat tatanan perekomian dunia amburadul. Banyak pengusaha yang akhirnya gulung tikar. Pengusaha yang sedang diambang kehancuran tak ingin mengikuti jejak rivalnya yang terlebih dahulu tutup. Akibatnya para Kapitalis mendesak pemerintah agar segera membuka kembali keran perekonomian melalui pemberlakuan new normal.
Pernyataan ini diperkuat oleh Prof Ridwan dalam diskusi publik online, Kamis (28/5/2020).
"Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk masuk ke new normal. Ini adalah desakan kapital, desakan modal agar ekonomi berjalan,"
Dengan mengesampingkan kesehatan rakyat tentu bukan kebijakan baik yang seharusnya ditetapkan oleh negara. Roda perekonomian memang harus terus berputar. Namun, jika melihat fakta di mana keadaan belum stabil, vaksin untuk pengobatan juga belum selesai ditemukan dengan kondisi penyebaran penyakit sudah merata, maka hal utama yang menjadi perhatian negara adalah kemaslahatan rakyatnya. Selama pandemi Tetap karantina dengan mencukupi kebutuhan rakyat serta memfasilitasi ilmuwan dan tenaga medis untuk terus melakukan penelitian guna menemukan vaksin pengobatan.
Dalam sistem Kapitalisme segala sesuatu berasas atas manfaat serta keuntungan. Maka, sulit untuk bisa mengedepankan hak-hak rakyat serta keselamatannya seperti yang ada di dalam sistem Islam yang berhasil diterapkan dalam kurun waktu lama. Penyelesaian pandemi ini dapat diselesaikan secara tuntas oleh khilafah.
Khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan yang bersumber dari syariat Islam. Dimana negara akan menjamin dan mengurusi segala hal yang terkait dengan kebutuhan mendasar warga negara, apalagi di masa terjadinya wabah.
Bukan hal yang sulit bagi Negara Khilafah untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga negaranya. Karena pengelolaan sumber daya alam serta kepemilikannya individu akan di atur oleh negara. Kebijakan yang lahir pun semua dalam rangka bagaimana kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan benar di bawah aturan Islam yang juga akan memberikan rasa keamanan bagi semua warga negaranya.
Wallahu'alam bisshowwab
