Oleh : Hj. Nur Fitriyah Asri
Pegiat Literasi Opini, Member AMK
Wabah virus Corona (Covid-19) telah membawa dampak pada politik dan ekonomi yang semakin buruk. Di sektor ekonomi mengancam ketahanan pangan global. Imbasnya sangat dirasakan sekali bagi ekonomi golongan menengah apalagi kelas bawah. Pemerintah sendiri sudah mengucurkan jaring pengaman sosial guna mengatasi dampak wabah yang menjangkit secara global tersebut, terutama bagi warga miskin.
Namun, ada kategori masyarakat yang juga perlu diperhatikan. Dikhawatirkan jika wabah Covid-19 berlarut, tentu dampaknya mengancam ke semua level masyarakat.
Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan terdapat potensi dari kelas menengah, terutama menengah yang rapuh menjadi rentan miskin lantaran pandemi ini.
Kelompok tersebut termasuk korban PHK, warga yang kesulitan akses fasilitas kesehatan, terancam krisis pangan, dan berpenghasilan harian yang hilang selama pandemi. (Kontan.co.id.3/5/2020)
Untuk menghadapi krisis pangan, pemerintah Jokowi mengambil langkah kontroversial. Jokowi menunjuk Menhan Prabowo sebagai komandan pembangunan lumbung pangan nasional di Kalimantan tengah. Diharapkan dengan adanya lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas, seluas 20.704 Ha bisa mensuplai segala kebutuhan pangan.
Menurut pengamat politik UIN Adi Prayitno, alasan Menhan Prabowo ditunjuk menjadi komandan lumbung pangan nasional, di samping pernah menjadi ketum HKTI, karena rekam jejak kinerjanya selama pandemi Covid-19 dinilai memuaskan. Seperti diplomasi dengan China untuk mengangkut alat rapid test, ditambah lagi merelakan 80% dari total anggaran Kemenhan direlokasikan untuk pengamanan virus Corona.
Komentar Politik:
Manuver Jokowi akan menciptakan tumpang tindih kebijakan dalam kabinet. Mestinya tugas tersebut diemban oleh Mentri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Apa yang dilakukan Jokowi tersebut menunjukkan tidak profesional dan telah gagal memilih pembantu di kabinetnya. Akhirnya kritikan pun datang dari DPR Komisi 1, bahwa itu bukan tupoksinya kementerian pertahanan.
Bisa jadi manuver yang dilakukan merupakan strategi untuk meredam gejolak di akar rumput, tentang isu memanas RUU HIP dan putusan MA terkait pilpres 2019 untuk menjaga solidaritas.
Sebelum pandemi Covid-19, ketahanan dan kedaulatan pangan kita sudah lemah. Padahal kekayaan (SDA)melimpah dan apalagi merupakan negara agraris zamrud katulistiwa. Sungguh ironis, tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Melainkan mengimpor, ini membuktikan adanya salah kelola.
Kontrol pemerintah terhadap distribusi sangat lemah, akibatnya tidak terkendalinya harga. Ini disebabkan karena ada permaian mafia dalam kartel pangan. Ironisnya melibatkan pejabat-pejabat, penguasa rasa pengusaha, yang bekerja sama dengan asing dan aseng. Dampaknya ekonomi dikuasai oleh para pemilik modal.
Sistem kapitalis liberal yang diemban negara ini telah gagal mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Sebab, sudah pernah diadakan beberapa kali program lumbung pangan nasional namun selalu gagal. Itu merupakan suatu bukti bahwa sistem kapitalis tidak bisa menyejahterakan.
Pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator yaitu pembuat undang-undang (aturan) dan kebijakan yang menguntungkan korporasi. Masihkah berharap pada sistem yang rusak ini?
Hanya Islam, yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Karena syariat mewajibkan negara untuk mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk tata kelola pangan.
Aturan yang komprehensif berasal dari Allah Swt. Telah dicontohkan bagaimana mengelola sumber daya alam, cara pendistribusiannya agar terwujud ketahanan dan kedaulatan pangan baik ada wabah maupun tidak. Khilafah telah menorehkan tinta emas, berhasil menyejahterakan manusia baik muslim maupun nonmuslim selama lebih 13 abad.
Wallahu a'lam bishshawab.
