Oleh : Dara Millati Hanifah, S.Pd *
.
Beberapa bulan lagi pilkada 2020 akan dilaksanakan. Beberapa daerah mulai mengusung calon-calonnya. Ada hal yang menarik dari pilkada kali ini. Salah satu anak dari Presiden Jokowi mencalonkan jadi walikota Solo. Tak hanya itu, menantunya pun juga ikut dalam pilkada di Medan. Hal ini akan menimbulkan dinasti politik di era kepemimpinan Jokowi.
.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, berpendapat bahwa Presiden Jokowi berupaya untuk membangun dinasti politik. Hal tersebut terlihat dari sang putra Gibran Rakabuming yang maju dalam pemilihan walikota Solo. Tak hanya itu, menantunya Bobby Nasution pun ikut dalam pemilihan walikota di Medan.
Beliau menilai pencalonan keluarga dari presiden berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang karena presiden memiliki sumber daya itu kemenangan Gibran juga menantunya Bobby. (Kompas.com 18/07/2020)
.
Direktur eksekutif Political Communication Studies and Research Center (POLCOM SRC) Andriadi Ahmad mengatakan politik dinasti terjadi karena kekalahan demokrasi. Ia menilai gejala politik dinasti di Indonesia mewabah sejak pasca reformasi. “Di mana faktor terpilihnya kandidat baik eksekutif maupun legislatif dalam pemilihan langsung melalui suara terbanyak, sehingga mengandalkan popularitas, keturunan dan finansial” kata Andriadi.
Forum masyarakat peduli parlemen Indonesia mencatat ada 8 dari 9 partai yang lolos ke parlemen menyumbang 48 legislator masih memiliki hubungan kekerabatan dengan politikus atau pejabat Negara. “Tak mudah untuk menghilangkan dinasti politik saat ini, karena terkait mitos mempertahankan kehormatan keluarga, Seorang bupati atau walikota akan mempersiapkan penggantinya begitu juga seorang gubernur bahkan presiden sekalipun”. (Sindonews.com 14/07/2020).
.
Dari beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa sistem saat ini yaitu demokrasi sangat memungkinkan terjadinya politik dinasti. Dimana, hal tersebut sangat lumrah terutama di Indonesia. Dengan adanya politik dinasti otomatis penegakan aturan akan dipandang sebelah mata. Selain itu penyalahgunaan wewenang akan terjadi.
Begitu sempurnanya islam, masalah politik pun diatur dengan sangat jelas. Politik dalam islam adalah mengurus rakyatnya dan menjamin kesejahteraaannya baik pendidikan, keamanan, kesehatan dan lain sebagainya. Dalam mengangkat pemimpin, Islam menggunakan bai'at. Di mana, bai'at tersebut pemimpin bukan hanya berjanji di depan rakyatnya tetapi berjanji di hadapan Sang Pencipta. Jika dia melanggarnya konsekuensinya langsung di hadapan Sang Khalik. Memang tak mudah, tetapi itu amanah yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang pilihan yang mampu mengemban amanah menjadi seorang pemimpin.
Harusnya Politik seperti itu yang diterapkan oleh Negara saat ini bukan sistem demokrasi yang jelas-jelas sudah cacat dari awal. Namun, untuk menerapkannya harus ada institusi yang menaunginya yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.
.
Wallahu ‘alam bi shawab
*(Pemerhati Pendidikan)
Tags
Opini
