Oleh Yanti Nurhayati, S.IP. (Muslimah Peduli Umat)
Berhasilnya suatu pemerintahan dalam membangun negara meliputi segala aspek, mulai dari aspek politik, ekonomi, social, budaya, maupun pendidikan. Sebuah kebijakan dibuat untuk memberikan pelayanan, peraturan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Kebijakan dibentuk melalui beberapa proses, mulai dari reformasi kebijakan, formulasi, membentuk sebuah rancangan untuk membentuk kebijakan yang baru, hingga implementasi. Pengambilan kebijakan ini harus dilakukan oleh pmegang kekuasaan, dimana pemegang kekuasaan harus dapat membuat keputusan yang tepat dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakatnya.
Melalui pembangunan ekonomi kita bisa melihat bagaimana keadaan negara dilihat dari system yang digunakan oleh pemerintah.pembangunan ekonomi berkaitan dengan rata tidaknya kesejahteraan masyakrakat suatu negara. Jadi dengan pembangunan ekonomi harapan yang bisa menaikkan taraf kehidupan masyarakat pada suatu negara yang meliputi pendapatan, pendidikan, teknologi, kesempatan kerja dan lain-lainnya. Menurut para ahli terdapat 11 indikator keberhasilan ekonomi yaitu; Urbanisasi, Pendapatan perkapita, Struktur ekonomi, Angka Tabungan, Indeks Kualitas Hidup, Pendidikan, Kesehatan, Tempat Tinggal, Kriminalitas, Akses atau Media.
Nah,mari kita tengok negeri kita tercinta, Indonesia. Sebagaimana kita ketahui saat ini, apalagi disituasi masih adanya Pandemi Covid 19, situasi dan kondisi negeri ini semakin carut marut. Bagaimana pengambilan kebijakan penguasa yang selalu tidak berpihak kepada rakyatnya. Tingkat perekonomian yang semakin melemah, harga-harga kebutuhan hidup semakin meninggi, tingkat pelayanan kesehatan yang semakin minim dan mencekik rakyat dengan kebijakan baru akan menaikkan kembali iuran bpjs, kualitas pendidikan yang semakin buram, dimana penerimaan siswa baru saat ini mengalami kekisruhan dengan adanya PPDB, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal yang layak, tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, kemajuan teknologi yang belum merata sehingga masyarakat sulit untuk mengakses kebutuhan berita dan disaat pandemic kebutuhan media sangat dibutuhkan oleh para pelajar dan mahasiswa untuk pembelajaran daring namun mereka kesulitan mendapatkan sinyal, tingkat pendapatan masyarajat Indonesia perkapita masih rendah. Inilah potret masa kini negeri tercinta. Disaat sebelum ada pandemi covid 19 saja sudah kacau ditambah lagi beberapa bulan ini ada pandemic covid 19, tambah kacaulah negeri ini dalam berbagai aspek pembangunnanya.
Pada tanggal 18 Juni 2020, Presiden Jokowi memanggil para jajaran kabinetnya. Dalam sidang kabinetnya, Presiden Jokowi mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. Karenanya Jokowi meminta para menteri memiliki sense of crisis, Presiden meminta para menteri mebuat kebijakan luarbiasa (extraordinary) untuk menangani krisis akibat pandemic covid 19. Jika para menteri membuat kebijakan biasa saja seperti kondisi normal maka Jokowi mengancam akan merombak kabinet (reshuffle). Beberapa sektor mendapat sorotan. Yang menjadi pertanyaan kenapa Presiden baru menyadari ini, padahal pandemi covid 19 sudah ada dari 3 bulan yang lalu. Masyarakat sudah dari dulu memandang bahwa pemerintah +62 ini terlalu lamban, bahkan terkesan meremehkan. Buruknya kualitas kepemimpinan, parahnya kondisi keuangan negara serta kuatnya ketergantungan kepada asing nampak menjadi alasan utama. Namun ironisnya yang selalu jadi alasan adalah kepentingan rakyat banyak.
Hasil survey Saiful Muljani Research Center (SMRC) menunjukkan kondisi ekonomi rumah tangga saat ini lebih buruk dari sebleum adanya covid 19. Sebanyak 62% menjawab lebih buruk, 9% jauh lebih buruk, 19% yang menyatakan tidak ada perubahan dan hanya 9% yang menyatakan lebih baik.survei ini dilakukan pada tanggal 18-20 Juni 2020.
Kenapa negeri ini seperti begini?, ini semua ada dan dirasakan kita semua sebagai masyarakat negeri. Ini adalah buah yang dipetik dari kebijakan system yang digunakan yaitu system Kapitalis. Sampai saat ini pemerintah masih tetap bersikeras menggunakan system ini, tidak ingin merubah untuk menjadi lebih baik padahal sudah jelas-jelas dengan sisitem Kapitalis ini, yang dirugikan adalah masyarakat. System Kapitalis yang selau berpihak pada pemilik modal, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah hanyalah demi kepentingan para pengusaha, yang terjepit masyarakat ditingkat bawah.
Anugrah yang diberikan Allah SWT kepada negeri ini, mulai dari SDM, SDA, posisi geopolitik, geostrategis, tidak berhasil membuat negeri ini kuat dan berdaya, malah menjadi sasaran empuk penjajah.
Sesungguhnya menjadi suatu keharusan bagi negeri ini untuk menggunakan akal pikirannya secara mustanir (cemerlang) dan Amiq(mendalam) untuk mencampakkan system Kapitalis, yang sudah jelas-jelas dirasakan merugikan rakyat, yaitu menggantikannya dengan system Islam yang telah nyata pernah berkuasa dengan kegemilangan selama belasan abad lamanya. System Islam betul-betul menempatkan amanah kepemimpinan. Dengan system Islam, seluruh kekayaan negeri ini akan diatur dengan syariat Islam, sehingga akan menjadikan negeri yang kuat, mandiri dan memiliki ketahan politik dan ekonomi, negeri tidak bergantung lagi pada negara asing. Dengan demikian negara akan dengan mudah mewujudakn layanan kebutuhan baik yang bersifat individual dan public bagi rakyatnya. Rakyat pun akan taat dan merasa tentram karena semua kebutuhannya mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya ada dalam jaminan negara. Jangan tunggu nanti lagi, sudah saatnya kita sebagai warga negara yang mencintai negerinya untuk berjuang bersama-sama mengembalikan kembali kejayaan Islam dengan kepemimpinan seorang Khalifah,yang akan menyelesaikan seluruh problematika kehidupan
Tags
Opini
