Oleh: Fitriatul Wahda, M.E
(Ko. BMIC Sum-Sel)
Sejak awal pemerintah Indonesia begitu meremehkan berita pandemi Covid-19. Berbagai pernyataan dan guyonan yang meremehkan, disertai dengan penolakan untuk melakukan lock down dilontarkan, dengan alasan lock down akan melemahkan ekonomi Indonesia. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan darurat sipil sebagai upaya penanganan Covid-19, namun dinilai tidak tepat sasaran hingga darurat sipil pun berubah wujud menjadi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Penangan PSBB juga amat sangat serampangan yang mana penerapannya diserahkan kepada pemda masing-masing sesuai kemampuan mereka, belum lama PSBB di umumkan pemerintah kembali mengeluarkan pernyataan baru bahwa masyarakat diminta berdamai dengan Covid-19, pemerintah daerah diminta untuk segera mengakhiri masa PSBB dan bersiap menjalankan New Normal Life dengan alasan yang sama yaitu alasan ekonomi.
Namun sayang, New Normal yang merupakan resep dari WHO ini bukan menyelesaikan masalah malah semakin menambah permasalahan baru, pasalnya curva kasus virus Corona belum melandai bahkan semakin memuncak, data dari menteri kesehatan per 11 juni tercatat bahwa Indonesia mengalami lonjakan yang sangat tinggi hingga memacahkan rekor terbanyak hingga mencapai 1000 kasus dalam satu hari, hingga kasus bertambah menjadi 35.295 pasien positif, 12.636 pasien sembuh dan 2.000 pasien meninggal dunia.
Menurut para pakar epidemiologi kondisi ini menunjukkan belum layaknya Indonesia melakukan New Normal. Kondisi ini d justru akan terjadi lonjakan korban terinfeksi virus, ditambah lagi jika dilihat dari kesiapan tim medis, pengobatan, alat tes dll juga belum memadai. Hal ini akan semakin diperburuk dengan kurangnya edukasi kepada masyarakat sehingga lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan sebagaimana yang di sarankan oleh WHO.
Ketidak siapan Indonesia dalam melakukan New Normal ternyata tidak mengurungkan niat pemerintah untuk segera menerapkannya, bahkan sejumlah daerah dipaksa segera diberlalukan seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo (Tempo, 1/6/ 2020). Ternyata jika kita ditelusuri, kebijakan New Normal tersebut di duga merupakan bagian dari hasil lobi-lobi yang dilakukan pengusaha kepada pemerintah. Kamar Dagang Industri (KADIN), payung organisasi pengusaha di Indonesia, telah melakukan lobi-lobi intensif kepada Presiden dan sejumlah menteri agar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan.
Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani, berpendapat bahwa Kamar Dagang dan Industri mendukung pengkajian pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar industri bergerak kembali. Menurutnya, daya tahan industri sudah semakin melemah selama pandemi virus Corona (Kontan, 11/5/2020).
Sementara itu, Ketua APINDO yang sebelumnya mengeluhkan jika arus kas pengusaha hanya bertahan sampai Juni, berpendapat pelonggaran PSBB memang tidak dapat dihindari mengingat daya tahan perusahaan dan masyarakat sudah sangat terbatas (Tempo.co, 13 /5/2020).
Bagi sebuah negara yang menganut sistem kapitalisme hal semacam ini amat sangat wajar dilakukan, pasalnya negara memang hanya sebatas regulator antara penguasa dengan rakyat, negara bukan pelayan umat namun pelayan para kapital, sehingga kepentingan para kapital lebi penting ketimbang jiwa manusia.
Tidak hanya di Indonesia, jika melihat implementasi konsep New Normal Life di Barat, menurut Dr. Nazreen Nawaz, pemberlakuan dua pekan pelonggaran lockdown di Inggris menghasilkan ledakan kasus baru yang lebih mengkhawatirkan. Pasalnya, pemerintah mereka yang menetapkan blanket lockdown menutup total wilayah yang luas ternyata menciptakan kondisi buruk tersendiri bagi masyarakat. Kebijakan yang dipilih ini menegaskan bahwa fasilitas kesehatan mereka dipastikan tidak sanggup melayani korban terinfeksi tanpa memaksa semua orang untuk diam di tempat. Sementara test massif juga tidak mereka lakukan secara konsisten. Kebijakan yang mereka ambil tidaklah memperhatikan keselamatan manusia yang menjadi pertimbangan semata-mata adalah kapitalis.
Demikianlah solusi yang ditawarkan oleh barat atas nama kemanusiaan dan kesehatan melalui organisasi WHO tersebut jelas tidak akan melahirkan solusi yang hakiki malah justru menciptakan masalah baru. Barat dan organisasi-organisasi yang lahir daripadanya tentu akan melahirkan solusi-solusi yang sekuler yang diadopsi oleh para pemimpin negeri yang hanya akan berpihak pada kepentingan kapitalis.
Berbeda dalam Islam yang mana pemimpin adalah ra’in, sebagaimana disebutkan dalam hadis “Imam (Khalifah) adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Pemimpin Dalam Islam akan betul-betul menjamin keamanan dan kesejahteraan warganya karena nyawa dalam Islam sangat berharga. Islam memandang bahwa satu jiwa manusia lebih baik disisi Allah dari dunia dan seisinya. Maka tidak ada yang lebih penting bagi negara ketimbang menyelamatkan nyawa rakyatnya.
Dalam menangani adanya wabah disebuah wilayah, Rasulullah telah bersabda “Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri. Maka, jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada didaerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya”(HR. Bukhari & Muslim).
Wilayah yang tertimpa wabah akan dilakukan lock down dan negara wajib menjamin kebutuhan hidup warganya baik berupa sembako, air bersih, listrik dan lainnya. Negara juga harus menjamin keberlangsungan ibadah-ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin berjalan dengan lancar dan aman, dengan segala fasilitas dan kemanan kesehatan yang dijamin oleh negara secara gratis, serta menjamin keberlangsungan pendidikan dengan aman dan nyaman. Adapun wilayah yang tidak terkena wabah dilarang untuk masuk kewilayah tersebut dan semua aktivitas masi bisa dilakukan seperti biasa
Selain itu dalam Islam Kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Sehingga saat ada wabah seperti ini negara harus mempersiapkan semua peralatan untuk mencegah tersebarnya virus misalnya berupa masker, hand sanitizer dan APD semisal. Sementara pihak medis yang berada di garda terdepan akan tenang dalam menjalankan tugas karena didukung oleh fasilitas dari negara. Negara juga harus mendorong dan mendanai para ahli untuk melakukan berbagai penelitian agar segera mendapatkan obat dari wabah atau pandemi tersebut. Tidak lupa masyarakat senantiasa diberikan pemahaman yang benar bagaimana seharusnya mereka dalam menyikapi kondisi pandemi dan apa yang harus mereka lakukan dalam meningkatkan imun dan menjaga kebersihan, negara tidak boleh melepaskan warganya dengan pemahaman mereka sendiri hingga mengalami kebingungan.
Untuk mendanai keperluan tersebut negara juga telah memiliki konsep ekonomi Islam yang akan membuat negara memiliki otoritas terhadap berbagai sumber kekayaan alam untuk mengurus dan membahagiakan rakyatnya. Di antaranya menerapkan ketetapan Allah Swt bahwa kekayaan alam yang melimpah adalah milik umat yang wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada umat.
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api “(HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Demikianlah Islam dengan kesempurnannya mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan ummat. Dulu ini pernah diterapkan selama 13 abad lamanya. Sedangkan kegagalan Sistem kapitalisme telah nampak dihadapan kita dengan semakin nyata, sudah saatnya menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik dengan sistem terbaik yang datang dari zat yang Maha baik yaitu syariat Islam dibawah naungan Daulah.
Sebuah sistem yang telah terbukti mampu menyelesaikan masalah wabah dan terbukti mampu menyelesaikan segala permasalahan ummat, khilafah juga telah terbukti mampu mempersatukan umat di dunia dan menjamin kemanan serta keselamatannya.
Sistem yang agung ini adalah sistem yang telah Allah janjikan dan Rasulullah kabarkan akan memimpin dunia dan menjadi masa depanan geminilng bagi dunia yang In shaa Allah sebentar lagi.
Wallahu a'lam
Tags
Opini
