Oleh : Ummu Amira Aulia, Sp.
(Alumni IPB Hortikultura)
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPPI) mencatat sebanyak 529 pedagang positif corona (Covid-19) di Indonesia. Kemudian, di antara ratusan pedagang yang positif corona tersebut sebanyak 29 lainnya meninggal dunia.
Data tersebut terhitung dari 13.450 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Dengan jumlah pedagang sebanyak 12,3 juta orang.
*Pengusiran Petugas Covid 19, Bertanda Kurang Sosialisasi*
Ratusan pedagang dan pengunjung pasar Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengusir petugas COVID-19 dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor. Insiden itu terjadi Rabu (10/6). Berdasarkan video yang beredar, suasana di Pasar Cileungsi cukup mencekam ketika para massa berusaha mengusir petugas yang akan melakukan pemeriksaan. Anggota TNI dan Polri kemudian turun tangan untuk menenangkan massa.
*Penanganan Pasar Berbeda dengan Tempat Lainnya*
Hermawan mengatakan, pasar mempunyai karakter yang berbeda dalam memastikan penerapan protokol kesehatan. Pasalnya, aktivitas di pasar tidak hanya dari manusia ke manusia melainkan melibatkan barang dan uang. Protokol kesehatan yang digunakan di pasar masih belum ditaati dengan baik. Sehingga penularan pun tidak bisa dihindari. Uang dan barang bisa jadi pemicu penularan. Virus yang kasat mata ini, kadang melenakan masyarakat. Melakukan test swab, di area umum, seperti pasar pun tidak efektif. Pedagang yang ditest merasa khawatir, jika dirinya positif, maka lapaknya tidak akan dikunjungi lagi.
*Pendekatan Persuasif lebih Efektif*
Banyak faktor pemicu penularan di pasar. Banyak pula masalah yang mengiringinya. Pengusiran yang dilakukan oleh pedagang di pasar, merupakan contoh sosialisasi yang kurang dari pemerintah.
Sosialisasi new normal secara masif, tidak dibarengi dengan persiapan protokol kesehatan. Selain karena new normal disosialisasikan pada waktu kurva masih menaik. Hasilnya, masyarakat sudah terlanjur berani tumpah ruah di tempat umum menghasilkan peningkatan pasien positif. Pendekatan persuasif seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Mengubah pola pikir masyarakat yang masih mengentengkan virus ini. Tes Swab pun dilakukan seperti negara lain. Tes gratis, di tempat yang layak.
*Pemenuhan Kebutuhan Pokok Tanggung Jawab Pemerintah*
Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi oleh masyarakat, menjadi bahan evaluasi pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Selama pemerintah tetap mengambil dan tunduk patuh pada sistem kapitalis dalam mengelola sumber daya alam di negerinya. Tak bisa diharapkan penanggungjawab rakyat di negeri ini akan mampu memberikan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara mudah, murah bahkan gratis.
Kehadiran negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga di daerah yang terkena wabah, mutlak dibutuhkan. Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar ini dilakukan secara sangat manusiawi yaitu sebagaimana yang sudah lazim dilakukan di saat tidak terjadi wabah. Baik kebutuhan pangan, sandang, papan, air bersih, energi dan transportasi. Termasuk kebutuhan pendidikan serta pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas. Dan mekanisme yang luar biasa ini, hanya bisa dijalankan jika sistem politiknya compatible, yaitu Khilafah (Muslimah Pembela Islam).
Khilafah memiliki kemampuan finansial yang sangat bisa diandalkan untuk membiayai kebutuhan selama terjadi wabah.Kalau sudah ada Khilafah, yang terbukti mampu memberikan solusi permasalahan umat ini, kenapa masih ragu?
Wallahu a'lam bisshowab
(Tulungagung, 23 Juni 2020).
