Oleh: Fina Fadilah Siregar
Kementerian BUMN buka-bukaan mengenai mafia alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Tanah Air. Masalah mafia ini sebelumnya disorot Menteri BUMN Erick Thohir. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, persoalan kesehatan yakni health security telah menjadi perhatian lama Erick Thohir. Sebab, untuk urusan kesehatan ini masih tergantung impor.
"Beliau melihat ada di urusan kesehatan ini, kita itu alat kesehatan saja sampai lebih dari 90% itu dari impor, bahannya impor. Kemudian obat-obatan, bahan baku dan obat-obatan 90% impor," kata Arya dalam video pesan singkat, Jumat kemarin (17/4/2020), di lansir dari laman m.detik.com.
Hal ini dianggap ancaman untuk Indonesia. Maka itu, Erick pun membentuk subholding farmasi untuk mengatasi masalah kesehatan itu. Namun, wabah virus Corona kemudian melanda Indonesia. Indonesia dihadapkan pada kebutuhan alkes dan obat-obat yang tinggi.
"Kita ada pabriknya tapi bahan bakunya dari luar negeri. Nah di Indonesia hanya sebagai tukang jahitnya pabrik APD ini. Orang yang dari luar negeri ini hanya bahan bakunya, bawa ke tukang jahit, dia bayar dan dia ambil bahannya, itu yang terjadi selama ini," ungkap Arya.
Kemudian obat-obatan, kita kemarin ambil dari India, dari Mumbay, bahan baku obat tamiflu dan sebagainya dan obat-obat seperti chloroquine. Kita bisa membuat obatnya tapi bahan bakunya ternyata banyak dari luar negeri," tambahnya.
Mengatasi masalah alkes ini, Erick sempat mengumpulkan perguruan tinggi dan industri otomotif untuk membuat ventilator. Hanya dalam tempo sebulan, perguruan tinggi mampu membuat ventilator meski bukan untuk ICU. Erick pun berkomitmen BUMN mesti bisa memproduksi ventilator. Hal itu pun membuka mata Erick yang selama ini hanya sibuk berdagang (trading) tanpa membangun industri dalam negeri.
Bukan itu saja, Erick juga melihat mafia besar baik global maupun dalam negeri yang membuat Indonesia hanya sibuk berdagang. "Di sini Pak Erick melihat ada mafia-mafia besar, baik global dan lokal yang bergabung dan sebagainya yang akhirnya membuat bangsa kita hanya sibuk berdagang bukan sibuk memproduksi. Jadi ini jelas dari perintah Pak Jokowi dan arahan Pak Jokowi ke Pak Erick Thohir memberantas mafia dengan membangun industri lokal, industri farmasi sehingga kita bisa produksi sendiri apa kebutuhan kita," terangnya.
"Inilah yang dijadikan Pak Erick sebagai dasar kenapa beliau mengatakan bahwa selama ini mafia di alat kesehatan dan bahan baku obat, dan obat-obatan menguasai bangsa kita," sambungnya.
Pernyataan di atas adalah bukti bahwa dominasi kapitalisme membuat korporasi global menekan pemerintah negeri ini dalam kebijakan ekonominya. Konsep kapitalisme yang berasaskan manfaat, membuat pemerintah hanya dimanfaatkan oleh negara lain demi kepentingan mereka, namun perekonomian negeri ini mengalami kehancuran karena pemerintah kita hanya bertindak sebagai pengikut yang terus di setir negara lain yang mengakibatkan kita terus mengimpor alat kesehatan dan obat serta bahan baku obatnya dari luar negeri, padahal kita mampu membuatnya sendiri. Seperti halnya juga Alat Pelindung Diri (APD) dan ventilator yang digunakan selama Virus Corona masuk ke Indonesia juga diimpor dari luar negeri, dimana sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk memproduksinya sendiri.
Berdasarkan hal ini, jelaslah bahwa negeri ini membutuhkan pemerintahan yang mandiri. Dengan pemerintahan yang mandiri, pemerintah dapat leluasa mengatur kebijakan ekonominya tanpa ada intervensi dari negara lain sehingga perekonomian negara dapat tertata dengan baik. Demikian juga dengan dunia yang membutuhkan kepemimpinan yang adil dan steril dari kerakusan kaum kapitalis. Sehingga tercipta negeri-negeri yang makmur yang kehidupan rakyatnya sejahtera.
Untuk mencapai hal tersebut, dunia membutuhkan khilafah, karena khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang menjadi solusi bagi seluruh permasalahan kehidupan. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang bertindak sebagai perisai dan menjadi pelindung bagi rakyatnya dan mampu memenuhi segala kebutuhan rakyat, karena para pemimpinnya benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan bagi rakyat. Fokus utama mereka adalah kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk pribadi dan segelintir orang karena mereka menyadari sepenuhnya bahwa menjadi pemimpin adalah amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Wallahu a'lam bish showab.
