Oleh: Sri ummu sakha
(Anggota Komunitas Muslimah Cinta Rasul Bangka Belitung)
Miris disaat rakyat menantikan tanda cinta penguasa pada rakyatnya ternyata harus menelan kekecewaan yang kesekian kali pasalnya dana bansos untuk masyarakat yang terdampak corona tak tepat sasaran. Selain masalah klasik,validasi data serta prasyarat yang berbelit-belit tanpa ada keterbukaan data dan sistem verifikasinya sehingga membuat banyak rakyat miskin tak menerima bantuan. Semua ini jelas menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
Carut marutnya kebijakan pemerintah ini banyak menuai protes dari aparat desa. Dikatakannya mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga. Warga, menurutnya, tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu.
"Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menelangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT," Jelas Sehan saat dikonfirmasi. (katadata.co.id)
Terang saja " protes " histeris masyarakat tak terelakkan mereka menuntut kebijakan pemerintah yang tebang pilih dalam memberikan bantuan. Rakyat menjerit hatinya teriris, menyaksikan penguasa yang tak pernah sepenuh hati melayani, melindungi, mencintai rakyatnya. Disaat sesuatu yang dianggap tak seberapa bagi para penguasa, tetapi sangat berarti bagi mereka untuk menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Kebijakan yang tak tepat sasaran serta buruknya pengelolaan dana yang semestinya seluruh warga negara bisa menikmati, jelas berpengaruh pada melemahnya kepercayaan publik terhadap para penguasa negri ini. Disinilah, peran negara benar-benar diuji. Menjalankan tanggung jawabnya mengurusi keperluan rakyat, melindungi dan mengayomi seluruhnya tanpa diskriminasi. Negara harusnya bisa memberikan bantuan secara langsung kepada rakyatnya. Bukan hanya segerintil orang saja, tetapi semuanya. Pertanyaannya, adalah maukah dan bisakah negara melakukan itu semua ?
Mencari akar masalah sebenarnya, mengidentifikasi bagaimana dampaknya terhadap rakyat, untuk kemudian menentukan kebijakan yang tepat sebagai solusi dari masalah tersebut adalah tanggung jawab negara. Sayangnya, karena sedari awal sudah salah memahami permasalahan mendasarnya, lagi-lagi rakyat banyak menjadi korban. Pemerintah hanya melihat dari satu sisi, itupun dengan sudut pandang yang salah. Ini tak bisa dilepaskan dari dasar pemikiran yang dipakai dalam melihat kehidupan yang berkaitan dengan sebuah sistem. Paradigma tersebut terpengaruh oleh ideologi kapitalisme.
Sudah menjadi tabiat kapitalisme untuk mengasaskan kehidupan pada manfaat semata. Ada tidaknya manfaat materi menjadi standar dalam melakukan suatu tindakan. Untung rugi menjadi pertimbangan utama negara kapitalis dalam menjalankan suatu aturan dan kebijakan. Selama tidak menghasilkan keuntungan materi, maka ogah bagi negara melakukannya, meski untuk rakyatnya sendiri.
Bagi negara, mengurusi kebutuhan rakyat jelas tidak bisa menghasilkan pundi-pundi materi. Yang ada malah negara harus mengeluarkan banyak duit. Apalagi pada kondisi sulit akibat pandemik corona ini, dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menopang kehidupan ratusan juta rakyat negeri. Pastinya, dana yang besar akan terkuras dari kantong negara. Ini jelas tidak diinginkan negara dengan paham kapitalismenya ini. Rugi besar jika mengeluarkan uang trilyunan rupiah untuk rakyatnya .
penguasa hitung-hitungan untuk kepentingan rakyat, sebaliknya royal kepada pemilik modal. Maka, tak heran jika kebijakan yang dikeluarkan terkait dana bansos corona ini kacau balau, tidak tepat sasaran. Untuk kesekian kalinya pemerintah memperlihatkan gagalnya dalam menelusuri akar masalah yang terjadi dalam penyaluran dana bantuan sosial Sekaligus juga membuka bobroknya para penguasa dan sistem kapitalisme itu sendiri.
Ini jelas berbeda dengan Islam. Segala yang dilakukan karena ridho Allah semata dalam melayani rakyat tak ada perbedaan dalam memberikan pelayanan atau bantuan. Rakyat miskin, kaya, muslim ataupun non muslim mereka diperlakukan sama oleh negara.
Negara sebagai institusi yang mengurusi urusan rakyat secara amanah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap kebijakan yang dilakukan negara harus berlandaskan aturan syariat. Ini adalah prinsip pokoknya.
Karena kondisi wabah yang merebak, banyak rakyat yang terdampak. Banyak diantara mereka yang tidak bisa bekerja seperti biasa karena harus berdiam di rumah guna mengurangi penyebaran virus ini. Maka, negara harusnya sigap dan siap memastikan setiap rakyatnya tercukupi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan) bagaimanapun caranya dan seberapapun besarnya dana. bantuan ini berasal dari baitul mal negara.dan dikelola sesuai hukum syara' dan hukum yang tegas bagi pelaku yang menyalah gunakan dana tersebut sesuai tuntunan syari'at sehingga tidak ada satu jiwa pun merasa terdzolimi Maka, jalan satu-satunya adalah kembali kepada syariat Allah SWT.
Wallahu a’lam bish-shawab.*
