Oleh: Fina Fadilah Siregar
Sebuah video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit.
Sehan membenarkan video tersebut. Dikatakannya mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga. Warga, menurutnya, tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu.
"Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menelangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT," Jelas Sehan saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2020).
Sehan Landjar juga akan tetap memberikan bantuan kepada warga yang meminta beras meski termasuk penerima BLT. Sebab, menurutnya, kebutuhan warga tak bisa menunggu. "Iya, masalahnya sampai saat ini BLT nya belum ada, musti (harus) lengkap administrasi, dan buka rekening bank, sementara perutnya perlu diisi sekarang," ujarnya.
Sehan mengungkapkan, sebagai bupati, dirinya bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keselamatan rakyatnya. "BLT, program kementerian yang belum tau kapan realisasinya, sementara saya Bupati yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keselamatan rakyat, makanya saya tidak ada waktu menunggu untuk penuhi kebutuhan rakyat Boltim yang sangat mendesak, apapun risikonya saya tetap penuhi kebutuhan saat ini," pungkasnya.
BLT-nya kapan? masih mau buka-buka rekeninglah, inilah, kriteria macam-macam. Negeri sudah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua," Kata Sehan dalam video tersebut.
"Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan?" tambahnya.
Kemarahan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar, adalah hal yang sangat wajar, mengingat menurut surat No 1261 Kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa, prosedurnya cukup panjang dan berbelit yakni tertib administrasi dan punya rekening bank. Syarat utama, penerima BLT bukan penerima bansos dari kementerian lain.
Terjadinya peristiwa tersebut menonjolkan perlakuan buruk rezim kapitalis terhadap rakyat. Selain masalah klasik validasi data yang diragukan, prasyarat berbelit membuat banyak rakyat miskin yang tidak menerima bantuan. Padahal yang dibutuhkan rakyat dalam kondisi pandemi Corona saat ini adalah makan, tanpa ada prasyarat apapun yang harus dipenuhi. Tentunya, keadaan ini semakin menambah penderitaan rakyat di tengah sulitnya perekonomian saat ini.
Sesungguhnya apa yang terjadi menggambarkan bahwa kebijakan ini banyak diprotes oleh aparat daerah apalagi oleh rakyat. Ini kondisi buruk yang berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apapun program yang dibuat pemerintah dengan tujuan memberi bantuan pada rakyat, tidak ada lagi yang dipercayai oleh rakyat karena semua hanya omong kosong belaka. Apa yang dibuat pemerintah ujung-ujungnya hanya menguntungkan pemerintah saja, sementara rakyat berada dalam posisi yang semakin sulit dari hari ke hari. Tiap kali ada bantuan yang akan diberikan, pasti didalamnya ada prosedur yang berbelit-belit dan yang lebih miris lagi bantuan yang diberikan tak seberapa yang artinya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Itulah sesungguhnya yang terjadi dalam rezim neoliberal yang sama sekali tidak menempatkan hak rakyat sebagai hal yang utama yang wajib dipenuhi oleh negara.
Berbeda halnya dengan sistem Islam yang menjadikan hak rakyat adalah kewajiban negara dan mewujudkan pemerintah yang kuat. Dalam sistem pemerintahan Islam, pemerintah memang benar-benar bekerja sebagai pelayan bagi rakyat yang tugasnya melayani dan memenuhi hak rakyat. Tak ada satupun rakyat yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga tak ada pula rakyat yang hidupnya sengsara. Dengan kondisi seperti ini, maka terwujudlah pemerintah yang kuat yang berposisi sebagai pelindung rakyat yang jauh dari intervensi dan ketergantungan pada pihak asing. Tumbuh menjadi negara yang mandiri dibawah aturan Allah yang membawa keberkahan dalam kehidupan. Sistem yang seperti ini hanya bisa kita rasakan dalam satu negara yang bernama Daulah Khilafah Islamiah. Wallahu a'lam bish showab.
