Oleh : Irayanti
(Pemerhati Sosial Politik)
Pandemi virus corona Covid-19 telah mengancam asasi paling dasar bagi setiap manusia, yakni hak untuk hidup. Secara global, lebih dari 200 ribu jiwa melayang akibat serangan virus tersebut. Tak sampai di situ, kini kelaparan juga jadi ancaman ikutan yang mengintai nyawa ratusan juta penduduk dunia. Resesi ekonomi di depan mata, kapitalisme semakin memperlihatkan kelemahan dan kerusakannya.
Menurut World Food Programme (WFP) ada sekitar 130 juta lebih masyarakat dunia terancam menghadapi kelaparan akibat pandemi ini. Di lansir dari cnbcindonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan stok sejumlah komoditas pangan domestik yang ternyata mengalami defisit di puluhan provinsi di berbagai wilayah Indonesia. Setelah sebelumnya kerap dilaporkan bahwa stok pangan aman setidaknya sampai tiga bulan ke depan, nyatanya stok pangan akibat wabah covid-19 tidak seperti yang dilaporkan.
Validitas data memang telah menjadi problem basi di negeri ini. Saat tidak terjadi wabah saja, persoalan pangan tidak terselesaikan apalagi pada saat menghadapi wabah corona, pemerintah makin terlihat gelagapan. Wajar, pemerintah awalnya terlalu menganggap santai virus corona ini, kurang persiapan dan terlambat waspada. Alhasil saat ini mereka kaget bukan main dengan guncangan corona.
Sistem yang digunakan negeri ini pun melegalkan kapitalisasi pengelolaan pangan sehingga korporasi menguasai mayoritas rantai pasokan pangan. Sementara pemerintah hanya sebagai regulator, yaitu pembuat kebijakan yang notabene lebih menguntungkan korporasi. Bahkan pemerintah sendiri tidak mampu menahan TKA China bebas kesana kemari bekerja di tengah banyaknya WNI yang di PHK akibat corona. Pemerintah tidak berdaya dan nampak tidak berdaulat.
Di kalangan rakyat, mereka dilanda kebingungan dengan berbagai kebijakan pemerintah sendiri. Pembagian bansos (bantuan sosial) yang tidak tepat sasaran dan berbelit-belit menjadikan rakyat kalangan menengah ke bawah semakin terpuruk. Kapitalisme memang hanya akan menghasilkan ketimpangan ekonomi baik level individu hingga bangsa. Inilah realitas bahwa kapitalisme gagal mengatasi masalah pangan dan semakin buruk ketika menghadapi wabah. Dan inilah salah satu tanda kehancuran peradaban di bawah hegemoni kapitalisme.
Menjadi pemimpin sangat berat tugasnya, berat pula pertanggungjawabannya. Maka dalam sistem Islam, seorang pemimpin akan bergerak sesuai dengan hukum syariat bukan hawa nafsu. Karena hanyalah Dia yang mengetahui bagaimana mengatur manusia selaku ciptaanNya. Dalam menghadapi dan menangani wabah, Islam memberikan rambu kepada pemimpin dengan melakukan karantina wilayah dan negara memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara Islam akan mengerahkan segenap anggaran negara untuk menolong rakyat yang terdampak corona bukan mementingkan kepentingan individu dengan segala pencitraan apalagi kepentingan "tuan pemberi utang".
Seorang pemimpin bangsa memang harus selalu hadir memberi pertolongan kepada rakyat baik tidak ada musibah maupun dilanda musibah.
“Seorang Imam adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Wallahu a'lam bi ash showwab.
