Perppu No 1 Tahun 2020: Salah Urus Negara, Rakyat Kian Sengsara.



Oleh Sri Nova Sagita

Salah Urus! Bagaimana negara tidak salah urus. Bangkit dalam situasi normal saja sudah ditimbun dengan utang yang kian menumpuk, apalagi disaat wabah.. Aturan yang harusnya dijadikan rambu-rambu, malah di bongkar pasang. Apakah ini akan  terus dibiarkan? Rezim  sudah bermetamorfosis menunjukkan wajud aslinya. Wajah kediktatoran pun tidak mampu untuk disembunyikan. 

Lihat saja sikap eksekutif yang melangkahi  konstitusi, jelas sudah melampai batas. Bertindak semuanya dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang mengabaikan prinsip keadilan juga yuridis. Bagaimana Ecky Awal Mucharam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan diam dan menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disahkan menjadi undang-undang.

Sebab menurutnya, kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disahkan menjadi undang-undang akan berpotensi melanggar konstitusi. Hal itu terkait dengan kekuasaan pemerintah dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mereduksi kewenangan DPR, kebal hukum, dan terkait kerugian keuangan negara. (cnnindonesia, 4/5/2020)

Melalui perpu tersebut eksekutif bisa saja  mengutak-atik APBN dalam pelaksanaan keuangan negara yang mustinya harus melalui persetujuan DPR dan direncanakan setiap tahunnya. Jelas disini DPR sebagai penyusun UU juga akan kehilangan perannya sebagai penyusun APBN yang tidak di atur  lagi dengan UU atau regulasi yang setara. 

Sebutan apa yang pantas diberikan kepada rezim ini. Bermain dengan aturan hanya  menyengsarakan rakyat. Bukannya  fokus melayani dan melindungi rakyatnya tapi malah mengisap rakyat sampai keakar-akarnya. 

=== 
Hal ini tentunya  tidak terlepas dari prinsip demokrasi liberalis, yang serba bebas. Yang katanya kedaulatan berada di tangan rakyat bukan negara. Negara hanya sebagai penjaga malam. Ketika negara terusik, negara akan bertindak. Namun sayang, negara kali ini  bukan berpihak kepada rakyat. Rezim tidak mampu mengendalikan diri. Rezim lupa, sejatinya teori Montesquie menjadi acuannya tapi kok malah  main lompat pagar.

Demokrasi yang menjadikan suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi, kok  rezim malah menjegal suara rakyat. Dimana lagi suara rakyat akan didengarkan. Sedangkan aturan yang dibuat oleh sekelompok orang yang katanya juga mewakili rakyat, belum tentu memuskan akal. Apalagi hanya oleh satu orang.

Demokrasi liberalis yang mengagungkan kebebasan tidak mampu mengelak ketika melahirkan kediktatoran. Saat rezim sudah kehilangan akal dan bertindak diluar batas kewajaran. Rezim hanya dijadikan tumbal bagi kepentingan segelintir orang. Bersembunyi pada aturan,  melegalkan rezim melenggang di atas penderitaan. Sakit memang.

Tapi apakah semua ini tidak jua membuahkan kesadaran, jika sistem ini sudah tidak wajar. Akal sehat pun tidak akan mampu menjadi sandaran.  Ketika akal terkungkung oleh berbagai kepentingan. Bertahan dalam kewarasan pun tak sekedar alasan untuk tetap bertahan. Mengapa tidak belajar pada keadaan,fakta sudah membuktikan sistem ini pun sudah ambyar. Sistem yang mengekor pada negara demokrasi kapitalis, luluh lantak pada keadaan. Rakyat hanya dijadikan santapan dan mati bergelimpangan. 

Tidakkah Islam sudah mengajarkan, aturan yang dibuat akal tidak akan mampu menjangkau kesempurnaan. Manusia serba terbatas, jangankan aturan untuk negara untuk dirinya saja kadang kebablasan. Kenapa musti mengabaikan aturan Sang Khaliq yang jauh dari kesempurnaan juga kemashlahatan. 

Wabah ini pun sudah menunjukkan abainya rezim pada keadaan. Bertahan pada akal sehat saja tidak cukup jika aturan Sang Khaliq tidak diterapkan. Wajar hidup penuh kesengsaraan apalagi keberkahan. Apakah rezim lupa, bahwa setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya. Siapkah rezim menghadapi eksekusi akhir di akherat nanti, ketika barisan rakyat akan meminta haknya satu persatu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

 “Seorang imam adalah raa’in (pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada sistem yang  rusak ini  dan beralih kepada sistem Islam. Sistem sahih yang bersumber dari Sang Khaliq dan Rasul-Nya. Yang  telah unjuk gigi  selama lebih dari 13 abad berkuasa di dunia, melahirkan peradaban unggul nan mulia yaitu peradaban Islam yang membawa kejayaan umat Islam dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak