Oleh: Silvi Ummi Zahiya( Member Pena Muslimah Bogor)
Pemerintah membuka pendaftaran program kartu prakerja hingga 34 gelombang pada tahun ini. Estimasinya, masing-masing gelombang bisa menerima setidaknya 164 ribu peserta, sehingga target penerima 5,6 juta peserta tercapai."Pendaftaran akan dibuka per batch setiap minggu dimulai 11 April 2020 hingga November 2020. Total akan ada 34 batch," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi pembicara diskusi di Media Indonesia, Rabu (13/5). Kendati begitu, pelaksanaan tetap menyesuaikan dinamika di lapangan. Pelaksanaan pun dipantau langsung oleh Manager Pelaksana (Project Manager Officer/PMO). "Verifikasi dan seleksi oleh PMO," imbuhnya.(15/05/2020).
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pegusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020, namun manfaat pelatihan yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan. Kursus online instal Windows 10 untuk peserta Prakerja ini disediakan oleh Pijar, salah satu mitra dalam pelatihan online Kartu Prakerja yang ditunjuk pemerintah. Kursus online ini terdiri dari 6 materi yang dipelajari lewat aplikasi MyEduSolve dalam bentuk pembelajaran online. Peserta juga akan mendapatkan sertifikat di akhir pelatihan. Menurutnya Hipmi sudah memberikan masukan yang konstruktif pada pemerintah, intinya kita ingin melakukan hal-hal yang produktif sama-sama dalam kondisi Covid-19, kita kolaborasi memang anggaran negara yang minim dimanfaatkan secara tepat, sudah banyak saya rasa masukan dan saran dari berbagai stakeholder (Kompas.Com 16/5/2020).
Ditengah PHK 150 ribu orang akibat wabah, pemerintah justru menaikkan alokasi anggaran untuk kartu prakerja menjadi Rp 2 triliun dan menambah jumlah penerima menjadi 5,6 juta orang. Program ini konsepnya dipaksakan dalam kondisi krisis, sehingga korban PHK dilatih secara online baru diberi tunjangan dan penyelenggaranya dapat uang dari Negara. pertanyaannya, lebih penting mana pelatihan orang ketimbang memberi cash transfer kepada pekerja yang terdampak, terutama pekerja informal?
Solusi pemerintah mengatasi kondisi krisis waktu pandemi sangat tidak bijak dan tidak efektif. Merekan lebih memprioritaskan keuntungan politik (penuhi janji kampanye) dan menutup mata dari kebutuhan hakiki rakyat. Dimasa keadaan yang sulit dalam duka pandemi pun rakyat semakin terpuruk keadaanya. Ditengah mengikuti anjuran kebijakan untuk stay home namun tidak ada jaminan pasti dari penerintah. Tidak hanya itu saja, dampak pandemi seolah menambah deretan angka pengangguran karena PHK besar-besaran. Walhasil, pengangguran menjadi problematika tak berkesudahan di negeri ini. Saat ini pengangguran sudah mencapai 7 juta pengangguran. Berjalan lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan, telah melahirkan 22 juta masyarakat yang kelaparan.
Realisasi kartu pra kerja akan melibatkan pihak swasta dan kementrian lain. Bisa dipastikan akan semakin ruwetnya dalam pengaturannya. Apalagi dengan hanya kartu Pra Kerja jelas tidak akan menjangkau mereka yang tidak masuk usia Kerja ( Anak-anak, Manula). Sementara saat ini rakyat tengah menjerit akibat terpuruknya ekonomi. Ibarat bak jatuh tertimpa tangga pula gambaran rakyat di negeri tercinta ini. Sebelum ada pandemi covid19 saja hidup sudah berat ditambah adanya pandemi ini. Ekonomi bawah semakin miskin, sedangkan mereka yang mendapatkan kesempatan melenggang dalam kebijakan dan yang berkepentingan akan semakin kaya. Realitanya memang dalam penerapan sistem kapitalisme telah mewujudkan keuntungan setinggi-tingginya untuk kepentingan pribadi. Masihkah bisa dikatakan bahwasanya kartu pra kerja untuk kehidupan lebih layak. Sementara kapitalisme ini sendiri adalah biang kerok seluruh problematika.
Hutang semakin menggunung yang menghasilkan berbagai agenda investasi asing diberbagai wilayah negeri. Yang hal ini justru menghadirkan berbagai permasalahan baru lagi semakin parah. Legalisasi tenaga asing oleh pemerintah, transportasi budaya yang semakin tak terbendung. Pergaulan bebas, LGBT Pedofilia, narkoba dan sebagainya. Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang nyaris defisit setiap tahunnya. Sehingga menuntut pemerintah berupaya untuk menanggulangi ini dengan dengan menaikkan pajak disemua lini. Semakin komplit sudah penderitaan rakyat untuk hidup dari kata layak.
Watak rezim kapitalis demokrasi bertentangan dengan pemimpin dalam sistem islam. Dalam Islam menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi dan pertanggung jawaban akhirat sebagai tujuan. Karena sesungguhnya kehidupan layak dan sejahtera merupakan dambaan setiap umat manusia. Sebab, tujuan, hidup di dunia adalah mendapatkan kebahagiaan hidup.Pandangan terhadap kesejahteraan termasuk cara untuk meraihnya sangat tergantung dari sudut pandang manusia terhadap kehidupan ini. Ide kapitalisme dan sosialisme –suatu ideologi yang menempatkan capaian materi, sebagai unsur mendasar bagi kebahagiaan. Sosialisme juga terbukti gagal dalam mewujudkan kesejahteraan dengan masyarakat satu kelas yang membawa kepada kebijakannya tangan besi penguasanya. Kapitalisme juga terpampang nyata kegagalan dalam melayakkan manusia untuk hidup sejahtera.
Berbeda dengan Islam nyata memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi tiap individu dan masyarakat. Baik berupa pangan, pakaian, dan papan, serta lapangan pekerjaan. Islam mewajibkan dan memberikan dorongan spiritual kepada laki-laki agar bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya. Mewajibkan kepada sanak kerabat yg hidupnya sudah melebihi standar untuk menanggung saudaranya yang tidak mampu, bahkan tetangga juga punya kewajiban terhadap tetangganya. Sekaligus negara menjadi benteng penjaga dan penjamin atas kelayakan kesejahteraan rakyatnya.
Suatu ketika Rasulullah bergegas setelah shalat Ashar, melangkahi pundak orang- orang menuju kamar istrinya, setelah kembali Beliau saw bersabda:
“Aku bergegas dari shalat karena aku ingat suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami. Aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan (kepada istriku) untuk membagi-bagikannya.” (HR. Bukhory)
Teladan telah diberikan uswatun khasanah kita Rosulullah Muhammad SAW. Bagaimana seorang pemimpin menjadi pelayan umat. Begitu juga setelah masa beliau para Khulafaur rosyid ini dan juga para kholifah selanjutnya. Ketika negara memang tidak mempunyai kas lagi untuk menolong orang yang kekurangan, maka kewajiban ini kembali berasli ke umat Islam yang mempunyai kelebihan harta. Berkata Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya, Al-Muhalla (4/281) “Orang-orang kaya ditempatnya masing-masing mempunyai kewajiban menolong orang-orang fakir dan miskin, dan pemerintah pada saat itu berhak tapi orang-orang kaya (untuk menolong fakir-miskin). Demikianlah Islam menjami'n kehidupan rakyatnya dengan kesejahteraan dengan layak.
Wallahu'alam bishowab.
