Oleh : Fauza Taqiya
Permasalahan di negara ini tak habis-habisnya, contoh yang oaling mengena adalah terkait perekonomian. Apalagi ditengah merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah. Mulai dari social distancing hingga sekarang ini yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Penetapan PSBB ini masih memboleh masyarakat untuk bekerja dengan berbagai ketentuan. Namun, dibalik itu semua sebenarnya abainya pemerintah kepada kebutuhan masyarakat, apalagi dengan kondisi sekarang ini sangat tidak patut. Selain itu, solusi pemberian bantuan dari pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan lenasung tunai (BLT) pada setiap kepala keluar dengan adanya administrasi yang dipenuhi berupa data kartu keluarga. Sayangnya, bantuan tersebut masih belum bisa merata dan sangat lamban tindakan dari pemerintah.
Seperti yang disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto melalui pemantauan media sosial Twitter awalnya terlihat publik menyambut baik kebijakan pemerintah menetapkan sejumlah bansos mulai dari bansos sembako hingga bansos tunai. “Di awal-awal orang dapat pengumuman ini berkomentar di sosial media cukup positif, tapi kemudian keluhan di tingkat daerah cukup banyak terkait pelaksanaanya, sehingga persepsi publik pun turun,” kata Eko dalam video Conference, Minggu (26/4). Implementasi penyaluran bansos yang tidak terarah dan tumpang tindih dianggap menjadi penyebab masyarakat tidak lagi memandang bansos secara positif. Serta ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial jika tidak ada perbaikan dalam pelaksanaannya. Selain itu juga perlu menajmin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial kelompok rentan dan yang terkena PHK akibat wabah Covid-19. (sorot 26/04/2020)
Contoh nyatanya yaitu Anggota Dewan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, yang terdata sebagai salah satu penerima bansoso. Karena hal ini, Pemrov DKI Jakarta dianggap asal dalam menyalurkan bansos. Tak hanya di Jakarta, di Jawa Timur, Anggota Dewan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Achmad Amir, menceritakan bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat desa yang tumpang tindih. Lalu, masyarakat yang berada di rumah hanya mendapat masker dan sembako. Tapi, mereka yang keluyuran malah mendapat bantuan lebih. (vivanews.com 24/04/2020)
Seperti diketahui, video berdurasi 2.20 menit tersebut viral di media sosial. Bupati Sehan Salim Landjar, dimana mengatakan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah dianggap sulit karena mekanismenya. “BLT-nya kapan? Masih mau buka-buka rekeninglah, inilah, kriteria macam-macam. Negera sudah mau bangkrut menteri-menteri masih pada nyegel semua,” kata Sehan dalam video tersebut. Namun, setelah adanya video terbut masih belum ada respon dari Mentteri Sosial Juliari Batubara. (detiknews.com 26/04/2020)
Inilah bukti kebijakan pemerintah yang menggeser persepsi publik akan berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk menangani kebutuhan serta dalam kondisi adanya wabah seharusnya ada kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Hal ini adalah sebagai wujud dari tatanan yang dipilih pemerintah yaitu kapitalis yang membuat penguasa mengharamkan negara untuk menanggung kebutuhan hidup seluruh warganya sekalipun dalam kondisi krisis. Selain itu, juga berbagi adminitras yang berbelit untuk menerima bantuan, inilah kedzaliman luar biasa rezim hasil sistem kapitalis.
Dalam sistem Islam (Khilafah), sekalipun tidak dalam kondisi wabah Khalifah (pemimpin) wajib menjamin terpenuhinya kebuthan pokok maupun publik rakyat, baik musim maupun non-muslim, kaya ataupun miskin. Karena seorang Khalifah sebagi pe-ri’ayah (pengurus) umat sehingga mereka memiliki tanggungjawab, menjamin dan melayani semua keperluan rakyat. Mekanismenya, Khalifah akan menjamin secara tidak langsung pemenuhan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas. Hal ini bukan khayalan belaka, karena SDA mutlak adalah kempemilikan umum yang dikelola oleh negara tanpa intervensi asing maupun aseng. Pengelolaan yang madiri akan berpotensi membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Dimana hasil sumber daya alam akan dikembalikan kepada rakyat, dalam bentuk langsung berupa jaminan pendidikan, kesehatan, keamanan dan yang lainnya. Sehingga bukan mustahil saat kepemimpinan Islam rakyat mendapat fasilitas yang sangat memadai, bahkan secara gratis.
Ketika dalam kondisi wabah, maka Khalifah akan menetapkan lockdown. Masyarakat yang berada di dalamnya dilarang keluar wilayah, maka masyarakat yang di luar wilayah masih bisa melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat membantu berupa kebutuhan pangan, masker, APD dan lainnya. Dengan demikian negara dapat fokus untuk menyelamatkan peasien terdampak dalam wilayah wabah. Kebutuhan bagi warga yang terkena dampat wabah akan ditanggung oleh Khalifah, serta memberikan sosialisasi untuk meminimalisir penularan di daerah wabah. Tanpa membedakan dari status seseorang, maka hal ini akan memberikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
