Oleh : Rita Yusnita
(Komunitas Pena Islam)
Awal Mei tepatnya Tanggal 1 diperingati sebagai May Day atau Hari Buruh Nasional. Tak terkecuali saat ini ketika pandemi masih melanda Negeri, kegiatan para buruh tak berhenti untuk memperingatinya. Walaupun ada yang beda dalam kegiatannya, biasanya pada kondisi yang normal aksi mereka diwarnai dengan long march dan demonstrasi dan diakhiri dengan orasi. Tapi kali ini, mereka memperingatinya dengan hanya membentangkan spanduk yang intinya menolak RUU Omnibus Law dan membagikan masker dan hand sanitizer seperti Massa yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kabupaten Sumedang, seperti dilansir detiknews.com, Jumat (1/5/2020).
Para buruh menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan menerapkan physical distancing. Ketua PPB KASBI PT Kahatex Rusmanto, mengatakan meski dalam situasi pandemi virus corona ini tidak menyurutkan semangat kaum pekerja untuk menyuarakan perjuangannya sebagai buruh yang butuh kesejahteraan. “Kami tetap menolak RUU Omnibus Law. Dalam RUU tersebut ada beberapa elemen yang akan hilang seperti upah minimum dan hak dasar buruh,” tutur Rusmanto.
Sudah beberapa bulan berlalu tapi keadaan belum ada perubahan yang signifikan. Dunia termasuk Indonesia masih diselimuti kekhawatiran akan krisis ekonomi akibat pandemi virus corona. KOMPAS.com melansir, Kebijakan penguncian atau lockdown yang diterapkan di beberapa Negara untuk mengatasi wabah ini berdampak besar pada iklim ekonomi global saat ini. Berdasarkan catatan Organisasi Buruh Internasional, 7 April 2020, Laporan penguncian penuh atau parsial telah berdampak pada hampir 2,7 miliar pekerja atau sekitar 81 persen dari total pekerja di dunia.
Laporan terbaru ILO, 29 April 2020 menunjukan angka itu mengalami penurunan dalam dua minggu terakhir menjadi 68 persen, ketika beberapa Negara telah melonggarkan penguncian. Sebagai akibat dari krisis ekonomi ILO menyebutkan 1,6 miliar pekerja informal berpotensi kehilanhan mata pencaharian. Tidak berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, akibat lambatnya penanganan wabah dan tidak konsistennya sikap yang diambil oleh pemerintah dengan berbagai kebijakannya maka pelan secara pasti roda perekonomian mulai mengalami krisis. Beberapa Perusahaan swasta (Pabrik) mulai memberhentikan karyawannya baik itu sementara maupun PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). “Berdasarkan perhitungan Pemerintah, skenario berat angka pengangguran bakal mengalami kenaikan 2,9 juta orang dan bisa lebih berat lagi yaitu 5,2 juta orang,” kata Sri Mulyani, dikutip dari pemberitaan kompas.com (15/04/2020).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka sebesar 5,28 persen atau mencapai 7,05 orang. Maka jika ditambah angka pengangguran akibat wabah pandemi di Indonesia pada Tahun ini akan mencapai sekitar 10-12 juta orang. Kenyataan yang mengkhawatirkan, mengingat lapangan pekerjaan di negeri ini sangat susah di dapatkan. Kebijakan dari Pemerintah tentang dikeluarkannya kartu Pra kerja juga dinilai sangat tidak tepat bahkan menjadi kontroversi.
Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Hartati menilai program Kartu Prakerja tidak efektif untuk saat ini. Menurutnya tidak pernah ada di Negara manapun yang menyelenggarakan pelatihan kerja secara online, jika ada pelatihan atau kursus yang sudah di selenggarakan secara online, hal tersebut sifatnya otodidak semata. Menurut Enny anggaran sebesar Rp 20 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk kartu Prakerja akan lebih teras manfaatnya bila dialihkan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona, kompas.com.
Kini PHK massal pun telah terjadi. Ribuan orang menjadi pengangguran dalam sekejap. Ditengah khawatir akan virus corona sekarang ditambah dengan kekhawatiran akan keberlangsungan hidup keluarga yang kini terancam karena tidak akan mendapatkan penghasilan tetap lagi, sedangkan kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dampak dari PHK massal ini bukan hanya dirasakan oleh para karyawan tetapi bisa berimbas kepada pelaku lainnya yaitu para pedagang. Karena pemasukan sudah mulai berkurang maka daya beli masyarakatpun berkurang, otomatis kehidupan para pedagang pun akan terancam juga. Bantuan dari Pemerintah pun bukan tidak ada tapi tidak merata. Setiap waktu ada pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan tapi faktanya di lapangan tetap saja mengecewakan. Malah terkadang para pengurus bingung untuk menyalurkannya.
Sudah jelas dalam sistem yang dianut sekarang ini yaitu demokrasi kapitalis, tidak ada kebijakan apapun yang diterapkan secara tulus untuk kepentingan rakyat. Rakyat kembali dipaksa untuk mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Besar omongan jelang Pemilu dengan mengatakan kepentingan rakyat diatas segalanya. Namun setelah terpilih menjadi pemimpin negeri, sejatinya kepentingan pribadi yang dinomorsatukan. Inilah alasan mengapa sistem Islam harus segera diterapkan. Karena dalam Islam Pemimpin dipilih untuk kebaikan umat. Yang akan memangku jabatan dengan keimanan dan takwa sehingga menganggap bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah, harus diatur berdasarkan hukum Allah. Dalam Islam pemimpin sejati ialah mereka yang memiliki ideologi yang terpancar dari aqidahnya. Dengan ideologi tersebut ia memiliki prinsip dan rela berkorban demi ideologinya. Tidak bersikap pragmatis apalagi mengeluarkan kebijakan plin plan yang akhirnya membingungkan umat.
Di dalam Islam kepala Negara adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari). Demikianlah dalam Islam seorang Pemimpin mampu menjamin semua kebutuhan rakyatnya. Baik itu dalam kondisi pandemi maupun dalam kondisi yang biasa.
Wallahualam Bishowab.
