Oleh: Hany Handayani Primantara, S.P. (Aktivis Revowriter)
.
.
.
Munculnya wabah Covid-19 yang berasal dari negeri tirai bambu, membuat Indonesia pun terdampak oleh virus tersebut. Walau awalnya pemerintah optimis tak akan terimbas wabah karena iklim Indonesia yang tidak kondusif bagi virus yang sudah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik. Nyatanya virus Covid-19 mampir juga ke negeri ini tanpa permisi.
.
Diantara sekian banyak dampak kerusakan Sosial yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini adalah kebijakan yang dikeluarkan menhukam Yasonna Laoly. Yakni membebaskan 36.554 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Atas dasar kapasitas tahanan yang over dan disinyalir akan menyebar virus dengan cepat. (CNNIndonesia.com 11/04/20)
.
Namun fakta menyatakan pembebasan Napi mampu menghemat anggaran warga binaan pemasyarakatan (WBP). Penghematan tersebut diklaim mencapai Rp260 miliar. (Dilansir dari Medcom.id). Apakah ini hanya sekedar kebetulan semata ataukah memang tujuan utama dari pembebasan para napi, entahlah. Namun fakta berbicara demikian.
.
Banyak kalangan yang menuduh kebijakan ini pun hanya akal-akalan untuk membebaskan napi semata terutama napi koruptor. Sejumlah aktivis hukum yang tergabung kelompok masyarakat sipil pun menggugat kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan menkumham Yasonna Laoly ke Pengadilan Negeri Surakarta. Mereka menyebut bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat saat pandemi corona (covid-19) saat ini. (CNNIndonesia.com)
.
Efek lain dari dilepasnya para napi adalah kenaikan kasus kriminal. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat ada kenaikan kasus kriminalitas sebesar 11,80 persen dari pekan ke-15 hingga pekan ke-16 di 2020. Tempo mencatat ada sejumlah tren kriminalitas yang meningkat. Beberapa kasus bahkan terjadi secara berulang.
.
Kriminalitas pertama yang paling sering terjadi adalah tawuran. Jenis kriminalitas lainnya yang berulang terjadi selama PSBB adalah pencurian dan perampokan minimarket. Selanjutnya ialah aksi penjambretan atau pembegalan.
.
Dampak lainnya dari wabah Covid-19 ini selain kebijakan yang tak logis tadi juga maraknya bunuh diri yang dilakukan para pengangguran hasil PHK masal. Menurut CNN Indonesia, Seorang pria berinisial JT ditemukan meninggal dunia karena gantung diri di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat.
.
Kasus demi kasus yang terjadi sebagai dampak merebaknya wabah Covid-19 memang berpengaruh besar terhadap semua aspek. Namun apakah benar dampak dari maraknya kasus kerusakan sosial tadi semata-mata berasal dari Covid-19?
.
Tidak bisa sesederhana itu disimpulkan. Karena setidaknya ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya kerusakan sosial sebelum adanya wabah juga cukup tinggi. Hal ini nampak dari seringnya masyarakat mengeluhkan hal tersebut. Ditambah lagi hadirnya virus yang merupakan makhluk Allah adalah salah satu dari ketentuan-Nya yang wajib kita terima dengan lapang dada.
.
Sebagaimana firman-Nya: “Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan meraka pun ridha kepadanya." (QS al-Bayyinah: 8)
.
Kerusakan sosial yang timbul saat ini menjadi sebuah bukti bahwa penanganan yang dilakukan untuk mengatasi semua problem tersebut parsial bahkan kontraproduktif. Kebijakan asimilasi napi contohnya, bukan menyelesaikan masalah justru menambah masalah yang baru.
.
Begitu pula dengan kebijakan PSBB, semua warga diminta menahan diri dari aktivitas yang berpotensi mengundang virus. Namun pemerintah justru membuka lebar-lebar jalur penerbangan bagi warga asing dari Cina yang jelas-jelas menjadi salah satu sumber masalah wabah.
.
Hal ini terjadi lantaran pijakan yang digunakan untuk mengambil kebijakan bersumber dari pemikiran sekuler, yang berorientasi hanya pada penyelesaian dampak fisik saja. Tanpa adanya penanganan yang menyeluruh dan berpihak pada rakyat secara penuh.
.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur bahkan mengatakan pemerintah tidak bertanggung jawab dengan tidak memenuhi kebutuhan dasar warga saat terjadi bencana nasional dan darurat kesehatan masyarakat. Ini merupakan gambaran abainya penguasa terhadap rakyatnya yang butuh dibantu secara langsung.
.
Masyarakat butuh penyelesaian secara komprehensif dan Islam mampu menjawab itu semua. Islam mampu menghadirkan masyarakat yang kuat iman, mental, fisik dalam menghadapi wabah Covid-19 saat ini. Sebagaimana dulu ketika Islam mampu mengatasi pandemik penyakit thaun di masa Umar bin khatab.
.
Wallahu a’lam Bishowab.
Tags
Opini
