Oleh: Oktavia
(Aktivis cinta dakwah)
Desember 2019 dunia digemparkan dengan kehadiran makhluk kecil yang tak nampak di mata. Makhluk tersebut adalah Covid-19 atau virus Corona. Hingga saat ini, masih menghantui hampir seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia, wilayah padat penduduk. Covid-19 adalah lawan yang tak terlihat, bukan hanya menyasar kesehatan manusia tetapi sangat berdampak pada sendi-sendi kehidupan. Efek dari virus tersebut adalah munculnya berbagai macam masalah yang belum terselesaikan. Salah satunya masalah kelaparan yang melanda dunia saat ini. Seperti yang dilansir dari lembaga dunia World Food Progam (WFP) mengatakan masyarakat dunia menghadapi ancaman kelaparan besar-besaran dalam beberapa bulan ke depan lagi jika terus dibiarkan. Akibat resesi ekonomi yang dipicu pandemi Covid 19 atau virus Corona.
Saat ini ada 135 juta orang menghadapi ancaman kelaparan. Proyeksi dari WFP menunjukkan jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat menjadi 270 juta orang. Jumlah ini masih bisa bertambah karena ada sekitar 821 juta orang yang kurang makan. Sehingga, total warga dunia yang bisa mengalami bencana kelaparan melebihi 1 miliar orang (tempo.co, 23/4/2020). Bencana pangan ini bisa terjadi di sekitar 55 negara jika melihat pada skenario terburuk. Eksekutif Direktur WFP, David Beasley, mengatakan ada sepuluh negara yang telah mengalami kelaparan dan menimpa sekitar satu juta warga.
Lalu, apa kabar Indonesia hari ini? Bencana kelaparan terjadi di mana-mana. Semakin hari semakin membuat kita sesak mendengarnya. Di Indonesia ada lebih dari 22 juta orang yang kelaparan dan angka ini tentu akan terus bertambah dua kali lipat di tengah wabah yang melanda. Dan tidak menutup kemungkinan kondisi ini bisa menjadi parah jika kita melihat minimnya perhatian dari pemerintah. Sangat memperhatinkan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain masih banyak rakyat yang terpaksa makan nasi basi demi bertahan hidup. Tak hanya itu, ada warga yang meninggal setelah dua hari hanya minum air galon, seorang bapak yang harus keliling jual handphone rusak demi membeli beras untuk makan. Pemerintah seolah-olah menutup mata dan telinganny. Tak mendengar jeritan derita rakyatnya.
Kebijakan Sosial distancing dan PSBB oleh pemerintah, bagaikan buah simalakama bagi rakyat. Bila tetap berdiam diri di rumah berarti siap mati kelaparan, sedang apabila nekat keluar bekerja berarti bersiap dengan kemungkinan terburuk yaitu positif Covid-19.
Terbukti sistem kapitalisme telah gagal dalam mengatasi masalah pangan. Kondisi masyarakat semakin buruk, kejahatan terjadi dimana-mana. Semua ini menunjukan salah satu tanda kehancuran peradaban di bawah penguasaan kapitalisme.
Pemimpin yang menerapkan ideologi kapitalis-sekuler tidak akan pernah dapat menghantarkan Indonesia pada kesejahteraan hidup. Walaupun Allah Swt. telah memberikan berbagai kekayaan alam yang berlimpah. Semua itu akan percuma, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin jangan ditanya, tentu akan semakin miskin. Apa lagi ditambah dengan wabah Corona ini. Dalam sistem kapitalis, yang berkuasa adalah para pemilik modal, karena semua disandarkan pada asas manfaat.
Telah terjadi kemerosotan moralitas dan tanggung jawab oleh penyelenggara negara hampir disemua tingkat, pusat, dan daerah. Para elite pemerintahan saat ini pandai merangkai kata dalam pidato dan rapat-rapat kabinet, solusi yang ditawarkan pun tidak mencerminkan sebagai orang yang ahli dalam bidangnya. Wakil rakyat yang seharusnya mengontrol penguasa pun ikut larut dalam permainan, bahkan penegak hukum banyak yang tersandung kasus hukum. Lengkap sudah penderitaan rakyat. Keadilan, keamanan, ketentraman, dan sejahteraan yang diharapkan rakyat bagai impian yang kian jauh dari harapan.
Jauh sebelum wabah Covid-19 saja masalah kemiskinan tidak tuntas apalagi setelah wabah ini datang. Inilah gambaran kapitalisme yang hanya mampu menghasilkan ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin dari mulai level individu sampai ke taraf bangsa. Para kapitalis diberi kebebasan untuk menguasai rantai pasok pangan, mereka yang menikmati kekayaan sumber daya alam. Apa lagi yang harus diharapkan pada sistem hari ini?
Bila ingin keluar dari penderitaan berkepanjangan ini, maka sudah waktunya kita membutuhkan sistem baru. Sistem yang bisa menyelamatkan rakyat dari segala petaka dan memberikan solusi yang mampu menyejahterakan umat manusia. Satu-satunya sistem yang mampu mengatasi segala problematika umat manusia adalah sistem Islam.
Dalam sistem Islam merealisasikan politik ekonomi tidak cukup hanya dengan membolehkan kepemilikan dan berusaha pada sumber-sumber ekonomi. Islam mengatur segala urusan. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Syariah telah memberikan batasan yang sangat jelas tentang harta benda yang merupakan milik umum. Syariah tidak menjadikan negara berkuasa atas kepemilikan individu, tidak bebas mengambil alih milik seseorang di antara rakyatnya dengan alasan kepentingan umum. Keputusan negara harus terikat dengan syariah. Syariah mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Rasulallah saw. bersabda: "Tidak halal (mengambil) harta milik orang Islam, kecuali atas kerelaannya".(HR Ahmad)
Terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya secara keseluruhan, syariah telah menetapkan pemenuhannya kepada negara secara langsung. Rasulallah saw. bersabda: “Imam (kepala negara) adalah bagaikan pengembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengembalaannya". (HR al-Bukhari dan Muslim)
Berdasarkan hadist tersebut, sejatinya pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat disetiap aspek kehidupan, baik dalam kondisi terkena wabah atau pun tidak, semua itu sepenuhnya adalah tanggung jawab negara. Sudah selayaknya pemimpin berkewajiban untuk mengurusi rakyatnya.
Islam juga menjamin setiap kebutuhan rakyat mulai kebutuhan dasar individu, seperti sandang, papan, dan pangan, hingga kebutuhan dasar publik lainnya. Mengenai kebutuhan dasar individu, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut dengan sempurna. Cara yang dilakukan oleh negara adalah dengan meningkatkan produksi barang yang dibutuhkan dan memastikan berjalannya mekanisme penawaran dan permintaan dengan baik.
Maka tugas negara bukan hanya memastikan produksi barang dan jasa tersebut berjalan dengan baik. Tetapi juga memastikan bagaimana distribusi barang dan jasa tersebut bisa adil, merata, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga disinilah fungsi pemimpin atau penguasa harus mampu mengurusi urusan umat dan rakyat. Dengan memenuhi kebutuhan rakyatnya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.
(Walahua’lam.)
Tags
Opini
