Oleh : Istiqomah
Bantuan sosial semakin gencar di bagikan di sejumlah daerah. Sejak pandemi Covid-19 semakin meluas di tanah air dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah daerah hingga masyarakat membagikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya.
Meskipun begitu, banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh. Bahkan, tidak jarang bantuan sosial atau bansos dari pemerintah daerah malah tidak tepat sasaran. Misalnya saja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, yang terdata sebagai salah satu penerima bansos. Lebih mirisnya lagi, viral video 25 detik yang menunjukkan dua anak yatim piatu di Desa Sebau, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan kondisi tubuh kurus kering akibat kelaparan. Ditengah kondisi pandemi sekarang ini, mereka harus tetap bertahan hidup.
Tidak hanya itu, menurut surat no 1261 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ( Kemendes PDT ), pemberian BLT ( Bantuan Langsung Tunai )dari dana desa prosedurnya cukup panjang dan berbelit yakni tertib administrasi. Selain itu syarat utamanya harus memiliki rekening bank. Dan yang lebih penting penerima BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) bukan penerima bansos dari kementerian lain.
Kebijakan ini menuai banyak protes di kalangan aparat daerah dan rakyat. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, telah viral sebuah video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit.
"Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menelangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT," Jelas Sehan saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2020).
Implementasi penyaluran bansos dan BLT yang tidak terarah, berbelit-belit serta tumpang tindih akan menyebabkan permasalahan baru. Jika tidak ada perbaikan dalam penyalurannya dan sistemnya masih berbelit-belit maka akan berujung pada konflik sosial di lingkup masyarakat. Karut-marut dalam pembagian bansos ini menunjukkan bahwa lemahnya pemerintahan dalam pengambilan serta pelaksanaan kebijakan sebuah kebijakan. Ini kondisi buruk yg berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pemerintah sudah seharusnya menjamin ketersediaan kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Dalam kondisi seperti saat ini pemerintah juga bertanggung jawab atas perlindungan sosial kelompok rentan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.
Sungguh miris, dalam sistem kapitalis liberal nyawa manusia tiada harganya. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah yang senantiasa menghitung untung rugi terhadap penanganan kasus sedarurat ini, bahkan telah mengancam nyawa rakyatnya. Menjadi bukti bahwa sistem yang diemban negara saat ini telah gagal menjamin keselamatan jiwa rakyatnya, bahkan mereka secara terang-terangan mengabaikan jiwa rakyatnya.
Hal ini sangat berbeda jelas dengan sistem kekhilafahan. Pemerintah dalam Islam benar-benar mengutamakan urusan rakyatnya. Satu nyawa sangat berharga dan begitu dijaga oleh khalifah. Tak hanya rakyat muslim, namun rakyat non muslim yang menjadi warga daulah Islam pun turut dijaga dan dijamin. Wabah seperti ini pernah terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khatab.
Khalifah Umar menyerukan lockdown kepada rakyat di wilayah Syam. Dia pun menjamin ketersediaan pangan/kebutuhan bagi rakyat tersebut. Sehingga rakyat yang dilockdown tidak perlu keluar dari wilayahnya guna mencari naskah untuk memenuhi kebutuhan perut. Sehingga, dengan dorongan keimanan kepad Allah dan kecerdasan para pemimpin pada masa kejayaan Islam silam terhadap wabah yang menimpa mereka. Wabah dapat dihentikan.Karena itu tidak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini, kecuali kita mencampakkan sistem kapitalisme. Kemudian kita menerapkan syariah Islam secara totalitas di bawah naungan khilafah.
Hanya syariah Islam inilah yang mampu menjaga rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu, tidak melihat warna kulit, ras, suku, bangsa maupun agama. Karena dalam kebijakan ekonomi Islam, negara menjamin pemenuhan kebutuhan, sandang, pangan, dan papan semua rakyat.
Wallahu a'lam
Tags
Opini
