Oleh: Novita Mayasari, S. Si
Baru-baru ini rakyat +62 dibuat geger dengan kelakuan penguasa. Betapa tidak, kepala negara melontarkan diksi yang membuat orang terheran-heran. Pada Kamis (7/5) di akun resmi media sosialnya Jokowi mengeluarkan pernyataan meminta agar masyarakat untuk beberapa waktu ke depan bisa hidup berdamai dengan Covid-19 sampai vaksin virus tersebut ditemukan. Tak heran pernyataannya pun menuai banyak komentar disana sini, seperti komentar pedas yang dilontarkan oleh Kunto, salah satu pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD. "Istilah berdamai itu seakan-akan melegitimasi perilaku masyarakat yang tidak patuh PSBB," kata Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (8/5).
Begitu juga hal yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen: “Pertama pemerintah harus lebih serius dan fokus dalam penanganan Covid-19. Kita masih melihat ada beberapa hal yang masih inkonsisten dan tidak terkoordinasi, misal kebijakan antar kementerian yang tidak sinkron masyarakat menjadi bingung,” kata Gus Nabil sapaan karibnya, (KedaiPena.com, Senin, (11/5/2020)). Tidak ketinggalan wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut berkomentar, “Untuk selamatkan rakyat Indonesia dan NKRI, mestinya Presiden komitmen dengan menambahkan anggaran riset untuk percepatan penemuan vaksin, bukan malah memangkasnya,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta(10/05/2020).
Dari beberapa komentar yang muncul dipermukaan benar-benar memperkuat bahwa pernyataan yang dilontarkan kepala negara berhasil membuat rakyat bingung bukan kepalang, hal ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan yang di keluarkan pemerintah inkonsisten alias mencla- mencle. Dengan kata lain pemerintah lepas tangan untuk penanganan wabah. Sungguh miris!
Belum lagi nasib tenaga medis yang dijadikan tumbal untuk maju ke medan perang tanpa dibekali persenjataan yang memadai. Tak heran ada disalah satu rumah sakit yang petugasnya “kreatif” terpaksa bertugas memakai jas hujan keresek sebagai alat pelindung diri. Seakan mereka lupa bahwa mereka sedang berada di zona berbahaya yang bisa jadi maut menjemput sewaktu-waktu. Dan benar saja sudah berapa banyak dokter dan tenaga medis yang tumbang satu persatu akibat Covid-19 ini. Bagaimana dengan rakyat? Ya, rakyat dibiarkan sendirian melawan pandemi ini bagaikan anak yatim piatu.
Sungguh hal seperti itu tidak akan terjadi jika Pemerintahan Islam (baca: Khilafah) yang menangani wabah ini. Kepemimpinan dalam Islam dinilai sebagai amanah berat yang berkonsekuensi surga dan neraka. Dia wajib menjadi pengurus dan penjaga umat. Layaknya penggembala yang menggembalakan kambingnya. Memperhatikan kebutuhannya, menjaga dari semua hal yang membahayakan mereka, dan menjamin kesejahteraannya hingga akhirnya mereka tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Begitulah seharusnya dalam penanganan pandemi. Pertama-tama wabah akan dilokalisasi di satu wilayah alias dikunci (lockdown) sehingga tidak menyebar ke wilayah lain. Sehingga wilayah inilah yang akan menjadi fokus penanganan wabah.
Sebagaimana Baginda Rasulullah Saw bersabda:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayahh, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu (HR al-Bukhari).
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayahh, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu (HR al-Bukhari).
Begitulah Rasulullah saw telah memperingatkan dan mengajarkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar.
Terkait kebutuhan pokok warga, maka akan dicukupi secara gratis oleh Khalifah. Gubernur wilayah wabah diwajibkan oleh khalifah untuk menerapkan physical distancing. Sehingga menghindari penularan penyakit dari satu orang ke orang yang lain. Apabila Gubernur dinilai kurang tanggap bencana, maka khalifah akan memecatnya dan menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Tentu dalam penanganan wabah akan memerlukan biaya yang sangat banyak. Adapun dana penanganan wabah dalam khilafah bersifat mutlak, maksudnya berapa pun dana yang dibutuhkan akan dipenuhi. Semua dana akan di ambil dari kas baitulmal. Seandainya dana mengalami kekurangan, maka dana bisa didapatkan dari sedekah, pajak, maupun utang. Semua itu akan dipungut kepada orang yang kaya saja.
Seperti inilah seharusnya penanganan wabah, yang dahulu pernah dipraktikan oleh negara Khilafah berabad-abad lamanya. Dimana pemimpin bertanggung jawab pada Allah Swt terhadap amanah kepemimpinannya dan bekerja atas dorongan iman dan ketaqwaan.
Alhasil rakyat pun bisa bernapas lega, mereka taat arahan karena paham kepentingan dan tentu merasa tenteram, sejahtera karena semua kebutuhannya telah dijamin negara. Sementara tenaga medis pun akan bekerja dengan tenang karena didukung segala fasilitas yang memadai dan insentif yang sepadan dengan pengorbanan yang mereka berikan. Bahkan, bisa jadi riset pun akan dengan cepat dilakukan karena di dukung negara. Hingga ditemukan obat yang tepat dan wabah pun dalam waktu cepat bisa ditaklukkan. Maka, sudah seharusnya bagi kita pada momen Corona ini untuk kembali pada sistem yang benar, sistem yang berasal dari Sang Pencipta, Sistem Pemerintahan Islam tidak lain tidak bukan adalah Khilafah Islamiyah.
Wallahu A'lam
Tags
Opini