Oleh : Muthmainnah, S.Pd
Kemiskinan karena pandemi di kalsel diprediksi mengalami peningkatan, ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalsel H. Nurul Fajar Desira “Semula angka kemiskinan Kalsel hanya 4,4 persen, namun dampak pandemik Covid-19 diprediksi hampir 6 persen,” (Baritopost, 18/05/2020)
Menurutnya peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan tidak bisa mencari penghasilan dan adanya PHK selama pademi Covid-19. Terkait PHK ini dibenarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel mencatat jumlah pengangguran di Banua bertambah 7.100 orang. Yakni, dari 78.726 pada Februari 2019 menjadi 85.826 orang di Februari 2020 (Prokal.co, 20/05/2020)
Jika kasus pengangguran bertambah maka sulit dipungkiri bahwa meningkatnya kemiskinan kian bertambah. Sungguh menyedihkan jika prediksi ini benar terjadi, sudahlah dilanda pandemi kemiskinan pun malah meningkat lagi.
Berbagai upaya pemerintah dalam menyiapkan strategi mengatasi angka kemiskinan ini agar jumlahnya tidak semakin bertambah juga terus dilakukan baik dengan pemberian jaminan sosial maupun stimulus keuangan. Seperti pembebasan denda pajak ataupun relaksasi hutang. Hingga ke depannya kepemulihan ekonomi rakyat. Sekaligus tetap menjalankan investasi hilirisasi sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dsb.
Yang menjadi pertanyaan apakah pademi Covid-19 ini semata sebagai penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia khususnya di Kalsel?
Ternyata tidak, karena pada faktanya sebelum adanya pademi Covid-19 kemiskinan pun banyak terjadi. Berarti pandemik Covid-19 hanya memberikan efek dalam meningkatnya kemiskinan dan bukan penyebab utama kemiskinan. Disinilah perlu kehati-hatian adanya upaya untuk menggeser problem utama kemiskinan disebabkan dampak pandemi Covid-19.
Penyebab utama kemiskinan di Indonesia termasuk, Kalsel karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Jika satu atau dua orang yang miskin dalam sebuah negara itu hal yang wajar, tapi jika jumlahnya ribuan atau jutaan yang miskin dan berada dalam negeri yang sangat kaya sumber daya alam bukankah ini ada sebuah kesalahan dalam pengelolaan kekayaan hingga distribusi.
Hal ini terjadi akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis yang mengizinkan individu untuk menguasai apa saja, maka hanya segelintir orang menjadi pemilik sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik umum. Akibatnya masyarakat sulit untuk mendapat akses kekayaan tersebut.
Sistem kapitalis juga yang menjadikan peran negara hanya sekedar pengatur bukan penanggungjawab terhadap kebutuhan rakyatnya sehingga masyarakat tetap kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Maka ancaman meningkatkannya kemiskinan ini hanyalah salah satu bukti gagalnya sistem ekonomi kapitalis, karena walaupun wabah ini berakhir maka tidak ada jaminan masalah kemiskinan ini segera berakhir.
Maka solusi dari kemiskinan ini tidak bisa secara parsial saja, misalnya fokus untuk masalah meningkatkan sektor ketenagakerjaan saja. Karena masalah ini berkelindan dengan masalah yang lain yaitu ekonomi, sosial, pendidikan,dan politik. Seperangkat aturan yang mampu menjawab dengan tuntas hanya syari'at Islam.
Islam sebagai aturan yang paripurna sudah menjawab masalah ini misalnya dalam islam secara individual, Allah Swt memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, kemudian secara kolektif Allah Swt memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan.
Allah Swt memerintahkan negara untuk bertanggungjawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk menjamin kebutuhan pokok mereka. Mengelola dan mendistribusikan kekayaan milik umum agar hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyatnya hingga negara benar-benar menjamin rakyat nya sejahtera. Jadi masalah kemiskinan ini akan bisa diatasi dengan menerapkan syariat Islam dan mencampakkan sistem kapitalis yang jelas memiskinkan manusia secara sistematis.
Wallahu'alam.
