Dibalik Masuknya TKA China di Tengah Wabah Corona

Oleh: Riska Haryani, SE, Ak

Di saat pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan social/physical distancing dan larangan mudik untuk menekan penyebaran Covid-19, muncul kabar tidak mengenakkan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang telah memberi izin masuk 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Mereka akan bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi pertanyaan dari kalangan DPR  dan pemprov Sultra akan fokus pemerintah yang hendak menekan penyebaran Covid-19.

Bahkan, ada dugaan keterlibatan menteri yang berpengaruh di lingkup kabinet kerja presiden Joko Widodo. Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengungkap ucapan menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, Luhut menjanjikan bantuan terkait kedatangan TKA China tersebut. Namun, hingga kini kompensasi yang dijanjikan juga belum dipenuhi. Sang Bupati pun mengatakan tidak pernah menerima pemberitahuan resmi, hanya mengetahuinya dari pemberitahuan wartawan saja.

Berbagai penolakan dan ancaman demo besar-besaran, berujung pada tertundanya kehadiran 500 TKA asal China tersebut. 

Pelaksana kerja (plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, Aris Wahyudi menjelaskan Rencana Penggunaan 500 TKA asal China di Indonesia masih tertunda kedatangannya. Dikutip dari laman kompas.com, anggota komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan," Kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut".

Ketundukan atas nama investasi
benar sungguh aneh, di saat wabah melanda, bukannya menutup rapat-rapat pintu akses keluar masuk wilayah negara, rezim ini malah membuka pintu lebar-lebar sektor  pariwisata bagi wisatawan mancanegara serta investasi negara asal virus tersebut. Rakyat pun harus berhadapan dengan ancaman keselamatan dan juga berbagai kondisi sosial ekonomi yang sulit, dan semakin diperparah dengan masuknya wabah.

Efek pandemi ini semakin memperparah kondisi perekonomian masyarakat yang sebelumnya juga tidak dalam keadaan baik-baik saja akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal. Jika pemerintah berdalih, mengizinkan kedatangan 500 TKA China atas nama investasi agar roda perekonomian tetap berjalan, namun kenyataannya keuntungan yang dihasilkan bukanlah untuk kemaslahatan rakyat tapi hanya untuk kepentingan segelintir para pemilik modal dan pejabat saja.

Bagaimana mungkin negara tega membiarkan rakyatnya kehilangan pekerjaan, dan disaat yang sama malah mempersilakan masuknya tenaga kerja asing untuk bekerja. Bahkan terkesan memberikan karpet merah bagi mereka TKA asal China. Tunduknya negara ini terhadap China atas nama investasi telah membuat pemerintah patuh pada semua arahan negara tersebut. Bahkan sekedar untuk menolak kedatangan saja tak mampu.

Demikianlah wajah rezim kapitalis demokrasi liberal yang menomorsatukan para pemilik modal ketimbang rakyatnya sendiri. Rakyat adalah pihak yang selalu dikorbankan untuk kepentingan mereka.

Islam Solusi Nyata

Islam adalah agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada yang tidak diatur didalam Islam. Islam telah mewajibkan negara untuk membuka lapangan pekerjaan, memberikan keterampilan dan bantuan modal bagi yang membutuhkannya sehingga setiap warga negaranya laki-laki yang sudah baligh bisa bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang berada didalam perwaliannya. Negara berkewajiban memastikan seluruh warga negaranya kepala per kepala tercukupi kebutuhan pokoknya. Jika ada satu warga yang kelaparan atau kekurangan kebutuhan pokoknya maka sungguh negara telah lalai dan berdosa besar di sisi Allah Swt. Bagi mereka yang lemah, cacat maupun lanjut usia maka negaralah yang akan menjamin kebutuhan hidupnya jika tidak ada lagi kaum kerabat yang berkewajiban untuk menanggung mereka.

Hal ini terjadi karena pemimpin adalah pengurus urusan umat (raa'in) sekaligus sebagai pelindung (junnah) sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadisnya yang mulia: "Imam adalah pengurus, dan dia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya". (HR. Muslim dan Ahmad)

Dengan demikian, maka negara wajib menjamin terpenuhinya pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan rakyatnya. Khalifah pun akan mengangkat wali dan amil sebagai perpanjangan tangan khalifah di daerah. Mereka bertugas membantu tugas-tugas pemerintahan sesuai kebutuhan khalifah. Sehingga tidak ada tumpang tindih peraturan dan kekuasaan. 

Kebijakan berjalan dengan harmonis sesuai hukum syariat yang didasari oleh keimanan kepada Allah Swt semata. Tidak akan ada lagi cerita negara lebih mengistimewakan tenaga kerja asing ketimbang rakyatnya sendiri. Cerita ini hanya akan ada didalam sistem pemerintahan kapitalis demokrasi liberal. Pertanyaannya, masihkah kita tetap mau bertahan dalam sistem yang rusak dan menyengsarakan ini? Sampai kapan?

Wallahu a'lam