Oleh : Puput Weni
Wabah Covid-19 di Indonesia terus mengalamu kenaikan. Hal ini membuat rakyat mengahadapi banyak hal, ada yang di PHK, ada yang di berikan gaji 50% saja, bahakan ada yang untuj bertahan hidup saja susahnya minta ampun. Hak ini tentu sangat membutuhkan bantuan pemerintah untuk bertahan hidup. Sayangnya proyek bantuan sosial (bansos) ini di manfaatkan oleh para penguasa sebagai ajang pencitraan menarik simpati rakyat menjelang pilkada 2020.
Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona (Covid-19) memantik polemik. Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi.
Kejadian politisasi bansos tak hanya terjadi di Klaten. Publik juga mengkritisi surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diselipkan dalam bantuan sosial untuk warga Jakarta.
Tak hanya pemerintah daerah yang terserang demam pencitraan tapi juga pemerintah pusat hingga mengganggu kelancaran pendistibusian. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk warga terdampak virus Corona (Covid-19) sempat tersendat. Hal itu dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako.
Tas untuk mengemas paket sembako itu berwarna merah putih dan bertuliskan 'Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19'. Di tas itu juga terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial serta cara-cara agar terhindar dari virus corona (cnnindonesia.com, 29/05/2020)
Nama bansos itu dinilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Jokowi. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.
Dampak wabah corona berdampak pada perekonomian rakyat. Pengahasilan menurun, kesulitan memenuhi kabutuhan pokok hingga kelaparan. Sebanyak empat belas orang mahasiswa asal Seram Bagian Timur, Maluku, ditangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja di tengah Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) di Maluku untuk mencegah penularan Covid-19 akibat infeksi virus corona (SARS-CoV-2).
Seorang mahasiswa mengatakan mereka nekat memudik ke kampung halaman lantaran kehabisan uang belanja dan sempat menahan lapar akibat bahan makanan mulai menipis dikontrakan (cnnindonesia.com, 04/05/2020).
Nasib tragis dialami satu keluarga yang berasal dari Tolitoli, Sulawesi Tengah. Pasalnya, saat ditemukan warga di tengah kebun di Kelurahan Amassangan, Polowale Mandar, Sulawesi Barat, kondisi mereka sudah lemas karena kelaparan. Karena tidak punya cukup uang dan tempat tinggal tersebut, ia dan keluarga akhirnya terpaksa tinggal di tengah kebun (kompas.com, 01/05/2020).
Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transparansi. Kesan yang muncul jadi kontraproduktif bahwa persepsi publik menjadi menurunkan citra. Menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi publik, kemudian melukai hati publik (cnnindonesia.com, 29/05/2020)
Itulah segelintir potret kebobrokan sistem demokrasi. Saat rakyat menderita dan membutuhkan peran pemerintah untuk mengurusi mereka namun momen ini dimanfaatkan olehnya untuk kepentingan politik. Mencari muka ditengah rakyat dalam pentas panggung politik untuk mempertahankan kursi kekuasaan. Seakan hati mereka mati tak berempati atas penderitaan rakyat. Bukti demokrasi gagal mencetak pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah mengurusi rakyat.
Berbeda dengan sistem islam, politik islam adalah tentang pengurusan umat. Pemerintah melakukan tugas atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT dan ideologi islam sebagai landasannya sehingga memiliki standar peraturan yang jelas.
Teladan kepemimpinan khalifah ke-2 Umar bin khatap bahwa pada 18 H, orang-orang di Jazirah Arab tertimpa kelaparan hebat. Makanan sungguh sulit didapatkan. Ia dan keluarganya selalu berhemat dan hidup sederhana, agar beliau bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Kemudian Khalifah Umar langsung membuat keputusan, mengatur dan mengelola seluruh struktur pemerintahan di bawahnya. Khalifah Umar melayangkan surat kepada wali Mesir, Amr bin ‘Ash, untuk mengirimkan pasokan makanan ke Madinah. Menanggapi surat tersebut lalu Amr bin ‘Ash mengirimkan unta-unta yang penuh muatan makanan, yang kepalanya di Madinah dan ekornya masih di Mesir. Begitulah perumpamaan bantuan yang diberikan Amr bin ‘Ash.
Respon cepat, sigap, dan tuntas dalam memenuhi kebutuhan rakyat saat krisis. Bukti keharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa pencitraan yang membuat penderitaan rakyat semakin berkepanjangan.
Dalam sistem islam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. Kebutuhan pangan misalnya, negara memastikan setiap induvidu terpenuhi kebutuhan pangan dengan layak. Rakyat langsung diberikan bantuan tanpa rakyat harus memintanya terlebih dulu. Pemerintah wajib memberikan bantuan dengan mekanisme yang tidak berbelit.
Pemimpin dalam islam ialah mereka yang memiliki ideologi yang tepancar dari akidahnya. Pemimpin memiliki prinsip dan rela berkorban, tidak bersikap pragmatis, apalagi memiliki sikap politik labil yang berubah-ubah. Kesejahteraan rakyat menjadi tujuannya bukan kursi kekuasaan.
