Oleh : Tissa Patrissa (Ibu Rumah Tangga, Aktivis Dakwah)
Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona yang menyebabkan jumlah pasien Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data yang masuk hingga Kamis (16/4/2020) pukul 12.00 WIB, ada 380 kasus baru Covid-19 di Indonesia. Hingga saat ini total ada 5.516 kasus covid di Indonesia sejak diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu (kompas.com). Angka yang luar biasa dalam jangka waktu secepat itu.
Salah satu imbas terkait pandemi Covid-19 ini dampaknya sangat terasa, terutama dalam bidang ekonomi. Mereka para pekerja dirumahkan. Ada yang hanya dibayar setengah dari gaji, ada yang tidak dibayar sama sekali, bahkan tak sedikit yang di-PHK.
Mereka mengeluhkan, bingung untuk membayar biaya kontrakan, cicilan, atau sekedar membeli kebutuhan dasar rumah tangga. Harga kebutuhan pokok naik, sedangkan biaya hidup harus tetap dipenuhi.
Kebijakan kartu pra kerja yang dikeluarkan pemerintah seakan memberikan angin segar bagi masyarakat korban PHK. Namun jika diteliti lebih dalam lagi, kebijakan yang diambil terkesan memberikan solusi yang tidak tepat sasaran serta memberikan perlindungan semu ala penguasa didikan kapitalisme.
Belum lagi imbas dari kebijakan membebaskan puluhan ribu napi, justru mendatangkan masalah baru lagi. Pasalnya laporan terkait kasus kriminal kian meningkat. Banyaknya kasus penjambretan, pencurian, bahkan pemalakkan yang terang-terangan dilakukan oleh para mantan napi dengan memberhentikan pengendara mobil atau motor dipinggir jalan semakin marak terjadi.
Sebagian dari mereka berdalih karna susahnya mencari uang, tidak adanya lapangan pekerjaan dan mahalnya segala kebutuhan yang harus mereka cukupi. Alih-alih memberikan solusi, justru kebijakan ini mendatangkan masalah lain lagi. Pemerintah dinilai gagal memberikan rasa aman kepada rakyat.
Inilah potret kehidupan kita saat ini, sistem yang kita jalani adalah buah dari aturan buatan manusia, yang jelas akal dan pikirannya terbatas. Permasalahan dan kesulitan hidup yang kita alami sekarang, sejatinya karna negeri ini tidak menjadikan Syariat Allah sebagai landasan kepemimpinannya.
Seorang pemimpin muslim akan menjadikan keimanannya sebagai landasan memutuskan kebijakan. Ketika masa pandemi seperti saat ini, fokus yang utama adalah rakyat terselamatkan dan kebutuhan rakyat tercukupi.
Dalam sistem ekonomi Islam, pemasukkan negara bukanlah berasal dari pajak dan hutang sebagaimana aturan negeri kapitalisme. Melainkan dari pos fai' dan kharaj melalui Baitul Maal atau Lembaga Keuangan dalam pemerintahan Islam. Lembaga inilah yang akan membiayai secara penuh kebutuhan logistik maupun medis masyarakat yang terdampak.
Pemimpin muslim pun akan mengupayakan cara untuk segera menyelesaikan wabah yang terjadi. Karena seorang pemimpin muslim sangat sadar, apa yang dipimpinnya kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Standar seorang muslim adalah ridha Allah, maka pemimpin muslim akan menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utamanya.
Kepemimpinan semacam ini hanya dapat diwujudkan oleh sistem yang menyandarkan ketaatannya pada Allah. Sistem yang aturannya langsung didatangkan dari Allah, yaitu sistem Islam. Dengan sistem pemerintahannya yang disebut Khilafah.
Jakarta, 16 April 2020
